Pemilihan Sekjen PBB: Rebeca Grynspan Hadapi Penantang Baru dari UEA

Liputan6.com, New York - Persaingan memperebutkan jabatan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) memasuki babak baru. Mantan Wakil Presiden Kosta Rika Rebeca Grynspan, yang memimpin perolehan dukungan dalam pemungutan suara informal Dewan Keamanan PBB, kini menghadapi penantang baru dari Uni Emirat Arab (UEA), Lana Nusseibeh.

Menurut laporan Euronews, Jumat (23/10/2026), Nusseibeh resmi memasuki bursa pencalonan dua hari sebelumnya. Kehadirannya menambah dinamika pemilihan pemimpin baru organisasi internasional tersebut, sekaligus memperbesar perhatian terhadap peluang terpilihnya perempuan pertama sebagai Sekjen PBB.

Grynspan, 70 tahun, sebelumnya memperoleh sembilan suara dukungan dalam pemungutan suara informal Dewan Keamanan pada 16 Oktober. Namun, dua suara penolakan dari anggota tetap membuatnya belum mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk direkomendasikan menduduki jabatan tersebut.

Mengutip laporan Associated Press (AP), seluruh kandidat yang mengikuti pemungutan suara itu menerima sedikitnya dua suara penolakan dari negara pemegang hak veto. Hasil tersebut menunjukkan bahwa belum ada kandidat yang mendapatkan dukungan memadai dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan.

Di tengah situasi tersebut, Nusseibeh yang berusia 48 tahun menawarkan pengalaman diplomasi dalam penanganan konflik dan upaya membangun kesepakatan antarnegara. Pencalonannya telah dikonfirmasi melalui dokumen resmi PBB.

Masuknya Nusseibeh menghadirkan persaingan sengit antara dua diplomat perempuan dengan latar belakang berbeda. Grynspan memiliki rekam jejak dalam pembangunan ekonomi dan kerja sama multilateral, sementara Nusseibeh dikenal melalui kiprahnya dalam diplomasi keamanan serta penyelesaian konflik.

Nusseibeh saat ini menjabat menteri negara UEA dan sebelumnya menjadi duta besar negaranya untuk PBB selama lebih dari satu dekade. Ia berperan dalam keberhasilan UEA memperoleh kursi tidak tetap Dewan Keamanan untuk periode 2022–2023.

Dalam pernyataan pencalonannya, Nusseibeh menempatkan perdamaian dan keamanan sebagai prioritas utama. Ia turut menjanjikan perhatian terhadap pembangunan, hak asasi manusia, serta pembenahan PBB agar lebih berorientasi pada hasil.

"Saya telah menghabiskan sebagian besar kehidupan profesional saya bekerja di dalam dan sekitar Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan saya telah menyaksikan langsung apa yang dapat dicapai melalui diplomasi yang gigih," ujar Nusseibeh, sebagaimana dikutip Euronews.

Ia meyakini bahwa negara-negara dengan perbedaan kepentingan yang mendalam tetap dapat menemukan titik temu melalui diplomasi.

Salah satu pengalaman yang dikemukakannya adalah keterlibatan dalam pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2720 pada 2023, yang bertujuan memperlancar penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Dalam wawancara dengan Reuters, Nusseibeh mengatakan bahwa kunjungan anggota Dewan Keamanan ke perbatasan Rafah turut membantu membangun dukungan terhadap resolusi tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah mendorongnya mencalonkan diri ketika berlangsung Sidang Majelis Umum PBB sebelumnya. Menurutnya, organisasi tersebut membutuhkan perubahan kepemimpinan antargenerasi agar mampu merespons berbagai krisis internasional secara lebih efektif.

Meski demikian, pencalonannya turut menghadapi sorotan terkait kebijakan luar negeri UEA, khususnya tuduhan dukungan negara tersebut terhadap kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) dalam konflik Sudan. Pemerintah UEA membantah tuduhan itu.

Nusseibeh menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam pemilihan bukan semata-mata didorong keinginan menjadi perempuan pertama yang memimpin PBB.

Ia menyatakan optimisme terhadap masa depan organisasi tersebut dan menekankan pentingnya diplomasi yang gigih untuk membuka jalan penyelesaian berbagai persoalan internasional.

Sementara itu, Grynspan memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan organisasi internasional. Selain pernah menjabat Wakil Presiden Kosta Rika, ia kini memimpin badan PBB untuk perdagangan dan pembangunan, UN Trade and Development (UNCTAD).

Lahir dari keluarga Yahudi yang melarikan diri dari Polandia sebelum Perang Dunia II, Grynspan memiliki riwayat keluarga yang berkaitan erat dengan tragedi Holocaust. Kakek dan neneknya menjadi korban setelah memilih tetap tinggal di Polandia.

Dalam wawancara bersama Euronews pada Mei 2026, Grynspan mengatakan bahwa pengalaman keluarganya membentuk pemahamannya mengenai dampak perang dan pentingnya perdamaian.

"Saya tahu persis apa yang direnggut perang dari kehidupan seseorang dan apa yang dimungkinkan oleh perdamaian," ujarnya.

Grynspan menilai dunia saat ini menghadapi tantangan akibat meningkatnya konflik dan menurunnya kepercayaan terhadap sistem multilateral.

Ia berpandangan bahwa kerja sama internasional semakin penting di tengah munculnya berbagai pusat kekuatan global. Menurutnya, dunia harus memilih antara tatanan multipolar yang disertai kerja sama multilateral atau persaingan antarnegara yang berpotensi memperbesar perpecahan dan ketidakstabilan.

Dalam persoalan reformasi kelembagaan, Grynspan mengakui bahwa PBB belum sepenuhnya memanfaatkan potensinya. Ia bahkan menyatakan sependapat dengan kritik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai perlunya organisasi tersebut bekerja lebih efektif.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Grynspan mendorong pembenahan organisasi agar lebih tangkas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar PBB.

Di sisi lain, ia menyoroti peluang yang ditawarkan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, kedokteran, dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Grynspan, berbagai kemajuan tersebut dapat membantu jutaan orang yang masih hidup dalam kemiskinan, kelaparan, dan keterbatasan kesempatan.

Ia mengingatkan bahwa pemilihan Sekjen PBB kali ini berlangsung dalam situasi yang tidak biasa.

"Konflik di dunia meningkat. Kepercayaan antarnegara, termasuk terhadap sistem multilateral, menurun. Sementara waktu semakin menipis," katanya.

Grynspan menegaskan bahwa tantangan tersebut menuntut PBB kembali menempatkan kerja sama, solidaritas, dan prinsip-prinsip Piagam PBB sebagai landasan utama dalam menjalankan perannya.

Selain Grynspan dan Nusseibeh, terdapat tiga kandidat perempuan lain yang turut mengikuti proses pemilihan.

Carolyn Rodrigues-Birkett dari Guyana merupakan mantan Menteri Luar Negeri yang kini menjabat Duta Besar dan Wakil Tetap Guyana untuk PBB.

Menurut laporan Reuters, Rodrigues-Birkett sebelumnya bekerja sebagai guru sekolah dan memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan serta diplomasi internasional. Ia menekankan perlunya menjadikan PBB lebih efektif, tangkas, dan tidak terlalu birokratis.

Namanya termasuk kandidat yang memperoleh perhatian dalam pemungutan suara informal Dewan Keamanan, bersama Grynspan dan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi dari Argentina.

María Fernanda Espinosa dari Ekuador memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi multilateral. Ia pernah menjabat Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Ekuador, serta memimpin Majelis Umum PBB periode 2018–2019.

Dicalonkan oleh Antigua dan Barbuda pada 11 Mei, Espinosa mendorong reformasi PBB agar lebih efektif. Reuters melaporkan bahwa ia mengusulkan perampingan organisasi secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat peran pemerintah nasional dalam menjalankan program pembangunan.

Ivonne A-Baki, diplomat Ekuador lainnya, pernah menjadi duta besar negaranya untuk AS, Prancis, dan Qatar. Ia memperoleh pencalonan dari negara kepulauan Tonga pada 17 Agustus.

Mengutip Reuters, A-Baki menempatkan pencegahan konflik dan pembaruan PBB sebagai bagian penting dari visinya. Pengalaman hidupnya selama perang saudara di Lebanon turut membentuk pandangannya mengenai pentingnya perdamaian.

Kelima perempuan tersebut bukan satu-satunya peserta pemilihan Sekjen PBB. Kandidat laki-laki yang masih tercatat dalam proses seleksi mencakup Grossi dan mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB dari Uganda, Olara Otunnu.

Sementara itu, pencalonan mantan Presiden Chile Michelle Bachelet telah ditarik oleh seluruh negara pengusungnya. Mantan Presiden Senegal Macky Sall tidak lagi mengikuti persaingan setelah Burundi menarik pencalonannya pada 20 Oktober.

Meski persaingan berlangsung di antara sejumlah kandidat, keputusan akhir sangat bergantung pada dukungan Dewan Keamanan PBB.

Sesuai mekanisme pemilihan, kandidat harus memperoleh sedikitnya sembilan suara dari 15 anggota Dewan Keamanan, tanpa veto dari lima anggota tetap, yakni AS, Inggris, Prancis, China, dan Rusia.

Dewan Keamanan kemudian merekomendasikan seorang kandidat kepada Majelis Umum PBB untuk diangkat sebagai sekretaris jenderal.

Berdasarkan ketentuan PBB, pemungutan suara informal berlangsung secara tertutup dan hasilnya tidak dipublikasikan secara resmi. Karena itu, informasi mengenai perolehan dukungan yang diberitakan media internasional berasal dari sumber-sumber yang mengetahui proses tersebut.

Dalam perkembangan terbaru, PBB telah menjadwalkan dialog interaktif dengan Nusseibeh pada 27 Oktober. Forum tersebut memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk mendengarkan visi dan prioritasnya sebagai calon pemimpin organisasi.

Sekjen PBB terpilih nantinya akan menggantikan Antonio Guterres, yang masa jabatannya berakhir pada 31 Desember. Pemimpin baru dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Januari 2027 untuk masa jabatan lima tahun.

Di tengah perbedaan kepentingan negara-negara anggota, persaingan Grynspan dan Nusseibeh menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses pemilihan tersebut. Namun, keunggulan Grynspan dalam pemungutan suara informal maupun masuknya Nusseibeh belum memastikan siapa yang akhirnya memperoleh rekomendasi Dewan Keamanan.

Hasil pemilihan juga akan menentukan apakah PBB, yang berdiri sejak 1945, akhirnya memiliki seorang perempuan sebagai sekretaris jenderal untuk pertama kalinya.