PT Timah Dapat Fasilitas Kredit Rp 4 Triliun dari Bank Mandiri

Liputan6.com, Jakarta - PT Timah (Persero) Tbk (TINS) menandatangani perjanjian fasilitas kredit talangan dana Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE-SDA) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Fasilitas kredit tersebut memiliki plafon maksimal Rp 4 triliun dan dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja serta pengelolaan likuiditas perusahaan.

Berdasarkan keterbukaan informasi BEI, dikutip Minggu (25/10/2026), PT Timah menjelaskan fasilitas kredit dapat dimanfaatkan untuk keperluan umum perusahaan, termasuk kebutuhan modal kerja yang berkaitan dengan kewajiban penempatan dana DHE-SDA sesuai ketentuan regulator.

Fasilitas ini memiliki skema revolving pada tingkat plafon, tetapi bersifat non-revolving untuk setiap penarikan kredit. Artinya, limit fasilitas dapat digunakan kembali sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan setiap penarikan kredit memiliki ketentuan tersendiri.

"Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan selama 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit, jelas Corporate Secretary PT Timah, Ruddy Nursalam.

Sementara itu, tenor setiap penarikan kredit disesuaikan dengan sisa jangka waktu instrumen penempatan DHE-SDA. Perusahaan menetapkan tenor minimal tiga bulan dan maksimal 12 bulan, atau mengikuti ketentuan regulator yang berlaku.

PT Timah menyebut fasilitas kredit dari Bank Mandiri tidak dijamin dengan agunan khusus atas aset perusahaan.

Meski demikian, pelaksanaan fasilitas tersebut mensyaratkan pemblokiran dana DHE-SDA dan/atau dana lain milik perusahaan sesuai ketentuan dalam perjanjian fasilitas kredit talangan DHE-SDA.

PT Timah menyatakan fasilitas ini diharapkan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam mengelola kebutuhan modal kerja dan likuiditas. Dukungan pendanaan tersebut juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kewajiban penempatan dana DHE-SDA sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun terkait dampak transaksi, perusahaan menyatakan penandatanganan perjanjian fasilitas kredit tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.

Penandatanganan perjanjian fasilitas kredit ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menyediakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan operasional dan pengelolaan likuiditas, khususnya yang berkaitan dengan penempatan dana hasil ekspor sumber daya alam.