Laporan UNDP 2026: 617 Juta Anak Dunia Terjerat Kemiskinan

Liputan6.com, Jakarta - Kemiskinan global menaruh beban paling berat di pundak anak-anak. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, gizi, hingga tempat tinggal layak mengancam tumbuh kembang jutaan anak sejak usia dini.

Laporan Global Multidimensional Poverty Index (MPI) 2026: Statistical Update yang dirilis United Nations Development Programme (UNDP) bersama Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) University of Oxford mengungkap fakta memprihatinkan, yaitu sebanyak 617 juta anak berusia di bawah 18 tahun hidup dalam kemiskinan multidimensi.

Angka fantastis ini setara dengan 51,5% dari total 1,2 miliar penduduk miskin multidimensi di 108 negara yang diteliti. Artinya, lebih dari separuh warga miskin dunia saat ini adalah anak-anak.

Riset ini memperkirakan sekitar satu dari tiga anak mengalami kemiskinan multidimensi. Sementara pada kelompok dewasa, rasionya jauh lebih rendah, yakni satu dari tujuh orang.

"Perbedaan ini memperlihatkan bahwa usia menjadi faktor penting untuk memahami siapa yang paling rentan menghadapi krisis kebutuhan dasar," tulis laporan resmi UNDP dan Oxford, dikutip Minggu (25/10/2026).

Kemiskinan anak tak sekadar diukur dari tipisnya dompet atau pendapatan orang tua. Dalam metode MPI, kondisi anak dinilai dari berbagai indikator kualitas hidup rumah tangga, seperti gizi, angka kematian anak, partisipasi sekolah, sanitasi, listrik, air bersih, hingga kelayakan hunian. 

Jika sebuah keluarga tak memiliki akses listrik atau air bersih, anak-anak di dalamnya otomatis menanggung dampaknya. Begitu pula saat anggota keluarga tak pernah mengecap pendidikan dasar atau ada anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah.

"Lebih dari separuh atau 51,5% dari seluruh penduduk miskin adalah anak-anak berusia di bawah 18 tahun,” tegas UNDP.

Temuan ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan membagikan bantuan tunai. Pemerintah perlu menjamin akses langsung anak terhadap gizi, kesehatan, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal yang sehat.

Secara geografis, Afrika Sub-Sahara menanggung krisis kemiskinan anak terbesar di dunia dengan 355 juta anak miskin multidimensi (57,7% dari total warga miskin di wilayah tersebut). Masalah utama di kawasan ini didominasi oleh minimnya infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan bahan bakar memasak yang layak.

Asia Selatan menyusul di urutan kedua dengan 181 juta anak miskin multidimensi (46,1% dari total warga miskin setempat). Berbeda dengan Afrika, pemicu utama kemiskinan di Asia Selatan berfokus pada masalah gizi buruk, kualitas hunian yang minim, serta tingginya angka anak putus sekolah.

Perbedaan pola ini menunjukkan bahwa solusi pengentasan kemiskinan anak harus disesuaikan dengan karakter daerah masing-masing, bukan menggunakan satu resep yang sama.

Meski kondisinya berat, laporan ini membawa kabar optimistis. Data menunjukkan bahwa kemiskinan pada kelompok anak sebenarnya bisa dipangkas lebih cepat ketimbang pada kelompok dewasa jika diintervensi dengan tepat. 

Dari 102 periode pengamatan negara yang berhasil menekan angka MPI, sebanyak 84 periode di 61 negara mencatatkan penurunan kemiskinan anak yang lebih pesat ketimbang orang dewasa. "Nilai MPI anak-anak turun lebih cepat daripada nilai MPI orang dewasa dalam 84 periode," sebut UNDP.

Namun, tren positif ini belum merata. Ada kasus di mana kemiskinan orang dewasa membaik, tetapi kondisi anak-anaknya justru stagnan. Hal ini menjadi peringatan bagi pemerintah agar selalu memisahkan data kemiskinan berdasarkan kelompok usia supaya anak-anak tidak terabaikan.

Memangkas kemiskinan multidimensi hingga separuhnya pada 2030 merupakan target utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Laporan UNDP dan OPHI mencatat sudah ada 33 negara yang berhasil memangkas separuh nilai MPI mereka dalam waktu kurang dari 15 tahun.

Keberhasilan ini membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan skala besar sangat mungkin diwujudkan. Kuncinya terletak pada pemanfaatan data terpilah hingga tingkat daerah agar bantuan dan program perbaikan layanan publik bisa menyasar kelompok anak yang paling membutuhkan.