Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kemiskinan Turun dan Investasi Rp 1.010 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai ketidakpastian ekonomi global, mulai dari gejolak geopolitik hingga perubahan perdagangan internasional. Meski menghadapi berbagai tekanan, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan yang konsisten di atas 5%.

International Monetary Fund (IMF) dalam publikasi World Economic Outlook Oktober 2026 memproyeksikan ekonomi global tumbuh 3,1% pada 2026, melambat dibandingkan 3,3% pada 2025. Inflasi global juga diperkirakan mencapai 4,7% pada 2026 sebelum turun menjadi 4,1% pada 2027.

Di tengah situasi tersebut, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% sepanjang 2025. Pertumbuhan kemudian mencapai 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan I-2026 dan 5,29% pada Triwulan II-2026. Pertumbuhan pada kuartal pertama 2026 menjadi yang tertinggi untuk periode kuartal pertama dalam 13 tahun terakhir sejak 2013.

“Di tengah tekanan global yang tidak ringan, ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat dan konsisten di atas 5%. Ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi domestik kita solid dan kebijakan yang ditempuh Pemerintah berjalan efektif,” jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).

Pemerintah menilai capaian tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penguatan daya beli, penciptaan lapangan kerja, dan pengendalian risiko eksternal menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketahanan ekonomi Indonesia juga tercermin dari perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat 22,93 juta orang atau turun 430 ribu orang dibandingkan September 2025. Tingkat kemiskinan pun mencapai 8,07%, terendah sepanjang sejarah pencatatan.

Di sektor ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang. Penyerapan tenaga kerja bertambah 522 ribu orang sepanjang Februari-Mei 2026, sementara jumlah pengangguran turun 24 ribu orang menjadi 7,22 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 4,65%, dengan porsi pekerja formal yang terus meningkat.

“Menko Airlangga menyampaikan pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja dan menurunkan kemiskinan. Pada Semester I ini keduanya terjadi bersamaan, dan lapangan kerja yang tercipta semakin berkualitas karena porsi pekerja formal meningkat,” tegas Haryo.

Aktivitas ekonomi juga masih menunjukkan perkembangan positif pada Semester II-2026. Inflasi September tercatat 3,28% secara tahunan, sedangkan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia naik ke level ekspansi 52,4. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turut meningkat menjadi 118,1.

Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal pada Semester I-2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% secara tahunan atau setara 49,5% dari target tahunan. Investasi tersebut terdiri atas penanaman modal asing Rp 507,6 triliun dan penanaman modal dalam negeri Rp 502,9 triliun. Investasi di luar Jawa mencapai Rp 507,8 triliun atau 50,2% dari total realisasi.

Neraca perdagangan Indonesia juga mencatat surplus US$ 3,55 miliar pada Agustus 2026. Secara kumulatif, surplus Januari-Agustus 2026 mencapai US$ 7,25 miliar, ditopang surplus perdagangan nonmigas di tengah defisit sektor migas.

Pemerintah terus menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui penerapan mandatori Biodiesel 50 (B50) sejak 1 Juli 2026 sebagai bagian dari agenda swasembada energi dan hilirisasi.

Program tersebut diperkirakan dapat menghemat devisa hingga Rp 170 triliun. Selain mengurangi kebutuhan impor energi, kebijakan ini diharapkan meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik dan nilai tambah industri kelapa sawit.

Pemerintah juga mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan ekonomi hijau. Upaya tersebut mencakup percepatan proyek transisi energi, peningkatan investasi energi bersih, penguatan industri dalam negeri, serta pemanfaatan teknologi rendah emisi di sektor industri dan transportasi.

Dari sisi iklim usaha, pemerintah mendorong reformasi regulasi melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Langkah ini ditujukan untuk mempercepat perizinan, menyelesaikan hambatan investasi, dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Penguatan logistik nasional juga menjadi agenda pemerintah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional, pemerintah berupaya menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing perekonomian.

Strategi tersebut mencakup penguatan konektivitas infrastruktur, integrasi dan digitalisasi layanan logistik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.