Hadapi MSCI, Pemerintah Kebut Reformasi Pasar Modal

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mempercepat reformasi tata kelola pasar modal melalui penguatan kepemilikan saham publik (free float) minimum 15%, keterbukaan beneficial ownership, serta pembentukan Joint Task Force penegakan hukum.

Menjelang batas tenggat feedback Morgan Stanley Capital Internasional (MSCI) pada 30 April 2027, Pemerintah memastikan langkah pembenahan dilakukan secara rasional demi perlindungan investor domestik dan penguatan stabilitas makroekonomi nasional.

"Peninjauan kembali dimungkinkan jika menurut mereka ada perbaikan material. Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tanggal 21 Oktober 2026 sudah menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak takut siapapun dan tidak akan gentar. Beliau mengakui tantangan tidak kecil, namun kita harus berani menghadapinya dan tidak mengenal menyerah. Beliau juga menilai otoritas pasar modal dan emiten telah bekerja dengan baik,” ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo ketika menyampaikan sambutan secara virtual pada acara Diskusi Awal Pekan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026, mengutip keterangan resmi, Selasa, (27/10/2026).

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam SKP tersebut, Pemerintah terus mempercepat reformasi pasar modal dengan meningkatkan transparansi dengan keterbukaan pemegang saham di atas 1% dan pelaporan High Shareholding Concentration (HSC).

Selain itu, free float minimum 15% untuk meningkatkan likuiditas dan investabilitas; serta memperkuat pengawasan data HSC dan penindakan coordinated trading dan manipulasi harga saham.

“Kita harus sadar bahwa evaluasi MSCI itu belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi makro kita. Bayangkan lho, standalone market contohnya, dan salah satunya syaratnya yaitu untuk negara-negara yang kena perang. Kita tidak ada perang, masa mau disamakan? Lalu, negara-negara yang inflasinya mencapai puluhan, sementara inflasi kita itu kemarin 3,28%, jadi sangat terkendali within the range of our target yaitu 2,5 plus minus 1. But it's their decision. Kita akan lakukan apa yang sesuai dengan kepentingan nasional kita,” ujar Wamenko Dradjad.

Pemerintah akan melangkah ke depan dengan terukur dan terkoordinasi. Yaitu dalam hal transparansi dengan mengaudit beneficial ownership, meningkatkan kualitas data kepemilikan, dan mempercepat implementasi free float 15%. Kemudian, dilakukan penegakan hukum secara konsisten dan transparan melalui Joint Task Force Kementerian Keuangan, OJK, BEI, dan KSEI.

"Dan, harus ada pembuktian dari semua perubahan baik tersebut, dengan membentuk roadmap yang punya indikator terukur, memberi bukti implementasi kepada MSCI, berdialog dengan investor global, dan melakukan pemantauan real-time,” ujar dia.

Ia menambahkan, ukuran dari keberhasilan reformasi pasar modal yaitu apabila terjadi manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar dari peringkat indeks saja. Bagi masyarakat, pasar modal yang transparan dan likuid berarti memiliki perlindungan investor yang lebih baik, bisa memberikan pembiayaan lebih luas kepada dunia usaha, dan memperluas lapangan pekerjaan.

“Tugas kita, bukan hanya para pejabat pemerintah, tapi juga semuanya yang berilmu itu adalah berdakwah, mengedukasi masyarakat, supaya mereka bisa melakukan tindakan investasi di pasar modal secara rasional. Harapannya, hal itu akan menjaga stabilitas makro kita, sehingga kepentingan lainnya dari rakyat banyak juga akan bisa kita layani dengan lebih baik,” ujar Wamenko Dradjad.

Turut hadir sebagai narasumber dalam webinar yang mengangkat tema “Tekanan MSCI dan Respons Prabowo: Apa Dampaknya Bagi Masyarakat?” ini yaitu Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah, Mantan Ketua KPPU (Periode 2015-2018) Syarkawi Rauf, dan Penasihat Ekonomi Senior untuk Gubernur DKI Jakarta Wijayanto Samirin.