Pemilu Israel, Pakar Soroti Risiko Manipulasi Informasi Lewat Deepfake dan Chatbot

Liputan6.com, Tel Aviv - Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, yang maju sebagai calon anggota parlemen melalui aliansi B’Yachad pimpinan Naftali Bennett, sudah memiliki gambaran tentang apa yang mungkin dilihat dan didengar para pemilih saat pemungutan suara.

"Pada hari pemilu, Anda akan menerima sebuah video di ponsel. Anda akan melihat saya dalam video itu, dengan penampilan dan suara persis seperti sekarang," kata Lapid saat berbicara di hadapan peserta sebuah acara di Tel Aviv pada Senin (19/10), seperti dilaporkan The Times of Israel. "Namun, itu bukan saya."

"Dalam video palsu itu, saya seolah-olah menyatakan bahwa kami akan membentuk pemerintahan bersama partai-partai Arab, meskipun sebelumnya mengatakan sebaliknya," lanjut Lapid. "Padahal, orang dalam video itu bukan saya. Wajah dan suaranya memang menyerupai saya, tetapi semua itu hanya rekayasa."

Ia menambahkan, "Dan ketika kami akhirnya berhasil menjelaskan bahwa video itu palsu, pemilu sudah berakhir," ujar Lapid dalam konferensi Law and Lies mengenai disinformasi yang diselenggarakan Brandeis Institute bersama organisasi masyarakat sipil FakeReporter.

Kekhawatiran Lapid bukan tanpa alasan. Di tengah kampanye pemilu Israel, konten politik yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI) semakin sering ditemukan. Teknologi deepfake, yang memungkinkan seseorang membuat video atau rekaman suara palsu seolah-olah berasal dari orang sungguhan, semakin mudah digunakan untuk menghasilkan rekayasa yang meyakinkan.

Namun, video palsu hanyalah salah satu ancaman yang dihadapi Israel menjelang pemilu. Para pakar memperingatkan bahwa pemilu kali ini berpotensi menjadi salah satu pemilu besar pertama di dunia yang secara signifikan dipengaruhi AI.

Ancaman yang lebih luas datang dari penggunaan chatbot, yakni sistem AI yang dapat menjawab pertanyaan pengguna melalui percakapan, seperti ChatGPT. Teknologi ini membuka peluang bagi pihak-pihak yang berkepentingan secara politik untuk memanipulasi informasi tanpa mudah terdeteksi.

Manipulasi tersebut dapat memengaruhi informasi yang dipercaya masyarakat, keputusan mereka untuk menggunakan hak suara, hingga kesediaan menerima hasil pemilu.

Berbeda dengan pemilu sebelumnya, AI generatif kini telah menjadi sumber informasi sehari-hari bagi masyarakat Israel. Berdasarkan survei tahunan Israel Internet Association pada Mei 2026, hampir sembilan dari 10 warga Israel menggunakan ChatGPT.

Para pakar yang diwawancarai The Times of Israel menilai tingginya penggunaan chatbot justru dapat membuat Israel sangat rentan terhadap upaya campur tangan dalam pemilu menggunakan AI. Terlebih, penggunaan teknologi yang begitu luas tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat yang memadai dalam memahami dan menilai informasi digital.

Kerentanan itu diperburuk oleh hampir tidak adanya regulasi maupun mekanisme pertanggungjawaban bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar yang platformnya semakin memengaruhi informasi yang diterima masyarakat Israel.

Di sisi lain, sejumlah politikus dari koalisi pemerintah dituding berupaya melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu.

Potensi penyalahgunaan AI untuk memanipulasi pemilu sebelumnya telah terlihat di negara lain.

Dalam pemilihan presiden Rumania pada November 2024, Calin Georgescu, kandidat dari kelompok sayap kanan jauh yang sebelumnya kurang dikenal, secara mengejutkan memenangkan putaran pertama. Padahal, tingkat dukungannya dalam jajak pendapat sebelumnya hanya berada pada kisaran satu digit.

Badan intelijen Rumania kemudian melaporkan adanya bukti praktik kampanye ilegal serta dugaan campur tangan Rusia. Temuan tersebut mencakup operasi besar-besaran untuk memengaruhi opini publik melalui internet dengan memanfaatkan konten buatan AI, jaringan akun otomatis atau bot yang bekerja secara terkoordinasi, serta manipulasi algoritma TikTok untuk meningkatkan popularitas Georgescu secara tidak wajar.

Mahkamah Konstitusi Rumania kemudian membatalkan pemilu tersebut. Georgescu juga dilarang mengikuti pemungutan suara ulang pada Mei 2025.

Ia kini menjalani persidangan atas sejumlah dakwaan, termasuk dugaan upaya merongrong tatanan konstitusional Rumania setelah pembatalan pemilu.

Kehadiran AI generatif telah membuat praktik manipulasi semacam itu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan dalam skala lebih besar. Teknologi ini memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan secara politik memproduksi dan menyebarkan propaganda dalam jumlah sangat banyak, sekaligus menyesuaikan isinya dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

OpenAI sendiri pada Juni 2025 mengakui telah memblokir sejumlah akun yang terkait dengan sebuah perusahaan pemasaran asal Filipina.

Perusahaan tersebut menggunakan ChatGPT untuk memproduksi komentar media sosial secara massal yang mendukung Presiden Ferdinand Marcos Jr. sekaligus menyerang Wakil Presiden Sara Duterte selama kampanye pemilu paruh waktu negara itu.

Praktik tersebut diduga bertujuan menciptakan kesan seolah-olah dukungan masyarakat terhadap Marcos sangat luas.

Dalam pemilu yang diperkirakan berlangsung ketat, penggunaan teknologi semacam ini berpotensi memengaruhi cukup banyak pemilih hingga menentukan hasil akhir.

Selain memengaruhi pilihan politik, AI dapat membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang benar dari informasi palsu.

Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk merusak kepercayaan terhadap proses pemilu, khususnya oleh pihak-pihak yang ingin menimbulkan keraguan mengenai keabsahan hasil yang tidak menguntungkan mereka.

Komite Pemilihan Umum Pusat Israel telah berupaya menangani sebagian ancaman tersebut dengan menerbitkan aturan baru pada Juli 2026.

Aturan itu mewajibkan peserta kampanye memberikan penanda yang jelas pada gambar, video, rekaman suara, dan materi lainnya yang dibuat atau dimanipulasi secara signifikan menggunakan AI sehingga berpotensi disalahartikan sebagai konten asli.

Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan Ketua Komite Pemilihan Umum Pusat Israel, Hakim Noam Sohlberg, materi tersebut harus disertai keterangan tertulis yang mudah terlihat atau label standar yang menunjukkan bahwa konten dibuat menggunakan AI atau telah diubah secara digital.

Pihak yang tidak mematuhi kewajiban tersebut dapat dinyatakan melanggar hukum pemilu.

Namun, aturan yang akan tetap berlaku hingga satu tahun setelah pemilu itu hanya menangani sebagian kecil risiko yang ditimbulkan AI.

Regulasi tersebut belum banyak menjawab persoalan yang berpotensi lebih luas, yakni semakin besarnya peran chatbot sebagai sumber informasi, kemungkinan pihak tertentu memanipulasi jawaban yang dihasilkannya, serta sulitnya melindungi pemilih ketika informasi yang mereka terima semakin dipengaruhi sistem AI yang cara kerjanya tidak sepenuhnya transparan.

Konten kampanye yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan AI semakin sering ditemukan menjelang pemilu Israel. Partai-partai dari berbagai kubu politik turut menyebarkan materi semacam itu kepada publik.

Kemudahan menghasilkan video palsu yang tampak meyakinkan telah berulang kali dimanfaatkan para politisi untuk menggambarkan lawan mereka dalam situasi yang dapat merusak reputasi.

Sejumlah contoh yang paling banyak menuai kontroversi berasal dari partai-partai koalisi pemerintah.

Sebuah video yang dibagikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memicu tuduhan bahwa konten tersebut sengaja menyinggung putra Gadi Eisenkot yang tewas di Gaza.

Sementara itu, Partai Religious Zionism menampilkan anggota parlemen dari Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) dalam gambar-gambar bernuansa provokatif.

Partai Likud juga diperintahkan menghapus sebuah gambar hasil manipulasi yang secara keliru memperlihatkan Naftali Bennett dan Yair Lapid bersama para pemimpin partai Arab sedang menandatangani kesepakatan politik yang sebenarnya tidak pernah ada.

Gambar dan video tersebut telah menyita perhatian sekaligus memicu kemarahan publik.

Namun, menurut para pakar, penggunaan AI yang berpotensi paling memengaruhi pemilu justru mungkin berlangsung tanpa disadari oleh masyarakat.

Penggunaan tersebut mencakup upaya memengaruhi informasi yang diterima pemilih melalui chatbot, menyasar individu dengan pesan politik yang disesuaikan, dan yang mungkin paling menentukan, memengaruhi keputusan kelompok pemilih tertentu untuk menggunakan hak suara.

"Ketika para peneliti mengkaji pemilu di Inggris, Prancis, dan tingkat Uni Eropa pada 2024, mereka menemukan sangat sedikit kampanye disinformasi berbasis AI dan tidak menemukan bukti bahwa kampanye tersebut mengubah hasil pemilu," kata Shay Hershkovitz, dosen tidak tetap di Georgetown University, Washington DC, sekaligus pakar keamanan nasional dan perkembangan teknologi.

"Sebagian besar konten yang beredar menjangkau orang-orang yang memang sudah sependapat dengan pesan tersebut. Jadi, sebagai alat untuk mengubah pilihan politik, video buatan AI ternyata tidak seefektif yang dikhawatirkan."

Pandangan serupa disampaikan Tehilla Shwartz Altshuler, peneliti senior Israel Democracy Institute sekaligus kepala program Democracy in the Digital Age.

"Kampanye yang kita lihat di ruang publik memang membentuk opini. Kampanye itu terus-menerus menciptakan kegaduhan, tetapi pada praktiknya tidak membuat orang berpindah dari satu kubu politik ke kubu lainnya," ujarnya.

Meski demikian, bukan berarti banjir konten buatan AI selama kampanye tidak menimbulkan bahaya.

"Semakin sering kita dibanjiri konten seperti itu, semakin sulit membedakannya. Sebab, ketika menggulir layar media sosial, kita hanya punya sekitar dua atau tiga detik untuk menilai apakah sesuatu itu asli atau tidak," kata Shwartz Altshuler.

Dampak konten semacam ini tidak selalu berupa keberhasilan meyakinkan pemilih bahwa sebuah video palsu merupakan rekaman asli atau membuat mereka mengubah pilihan politik.

Sebaliknya, gambar, video, dan klaim buatan AI yang terus-menerus beredar dapat menambah kebingungan di tengah masyarakat yang sudah terbelah secara politik.

Semakin banyak konten palsu yang beredar, semakin sulit pula masyarakat membedakan informasi asli dari hasil rekayasa.

"Tujuan dari banjir konten AI berkualitas rendah ini sebenarnya bukan membuat pemilih berpindah dari satu kubu ke kubu lain, melainkan memperlebar perpecahan dalam masyarakat dan menyampaikan pesan bahwa tidak penting lagi mana yang nyata dan mana yang tidak," tutur Shwartz Altshuler.

Kondisi tersebut menciptakan fenomena yang oleh para peneliti disebut liar's dividend, yakni situasi ketika seseorang dapat memanfaatkan maraknya konten palsu untuk menyangkal bukti yang sebenarnya asli.

Ketika masyarakat mengetahui bahwa hampir semua gambar, rekaman suara, atau video yang tampak meyakinkan dapat dibuat menggunakan AI, materi yang benar-benar asli pun bisa dengan mudah dituduh sebagai hasil rekayasa.

Sebagai contoh, rekaman asli seorang politisi yang mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan dirinya secara politik bisa begitu saja disangkal sebagai konten buatan AI.

Sebaliknya, materi palsu dapat disajikan seolah-olah merupakan bukti autentik.

Akibatnya, keaslian suatu bukti semakin mudah diperdebatkan, bahkan ketika bukti tersebut sebenarnya benar.

Sejumlah partai mulai mempersiapkan langkah untuk menghadapi disinformasi selama pemilu.

Dalam konferensi pada Senin, Lapid mengatakan bahwa B'Yachad akan mengoperasikan pusat khusus untuk menangani disinformasi pada hari pemungutan suara.

Ia akan mengawasi langsung pusat tersebut. Para pemilih nantinya dapat mengirimkan materi yang mencurigakan ke nomor telepon khusus untuk diperiksa oleh tim pemeriksa fakta.

Hilangnya pemahaman bersama mengenai informasi yang benar dapat menimbulkan konsekuensi jauh lebih besar daripada sekadar apakah pemilih memercayai propaganda kampanye tertentu.

Para pakar memperingatkan bahwa ketika masyarakat semakin meragukan kemampuan mereka membedakan bukti asli dari hasil rekayasa, keraguan yang sama dapat dimanfaatkan untuk melemahkan kepercayaan terhadap pemilu itu sendiri.

Risiko ini dinilai sangat besar di Israel karena lembaga-lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu dan menyelesaikan sengketa hasil pemungutan suara telah berulang kali menghadapi serangan terhadap keabsahan kewenangan mereka dari pemerintah dan para pendukungnya.

Situasi tersebut bisa menjadi semakin genting apabila pemerintah kalah dalam pemilu dengan selisih suara tipis.

Selama bertahun-tahun, pemerintah dan sekutunya telah melancarkan serangan terhadap lembaga peradilan. Belakangan, serangan serupa juga menyasar Komite Pemilihan Umum Pusat yang dipimpin seorang hakim.

Dalam kondisi seperti itu, tuduhan kecurangan pemilu berpotensi mendapat perhatian dari masyarakat yang sudah kesulitan membedakan bukti asli dari informasi palsu buatan AI.

Shwartz Altshuler memperingatkan bahwa apabila hasil pemilu tidak menguntungkan pemerintah, AI dapat digunakan untuk membanjiri ruang informasi dengan berbagai materi yang diklaim sebagai bukti kecurangan.

Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan pula untuk semakin melemahkan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

"Ada menteri-menteri dalam pemerintahan yang secara terbuka mengatakan, 'Jangan dengarkan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung itu ilegal.' Siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan melakukan hal yang sama terhadap hasil pemilu?" ujarnya.

Ketika AI semakin mempersulit masyarakat menentukan informasi yang dapat dipercaya, warga Israel justru semakin bergantung pada teknologi tersebut untuk mencari tahu apa yang benar.

Situasi yang bertolak belakang inilah yang dinilai para peneliti jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan video kampanye palsu buatan AI.

"Dulu, kekhawatiran tentang bot adalah kemampuannya menipu orang secara langsung melalui linimasa media sosial. Ancaman itu masih ada, tetapi bukan lagi bahaya utamanya," kata Hershkovitz.

"Masalahnya bukan video palsu yang Anda lihat, melainkan sistem AI yang Anda percayai."

Berbeda dengan pemilu Israel sebelumnya, jutaan pemilih kini secara rutin menggunakan layanan AI generatif, seperti ChatGPT milik OpenAI, Gemini milik Google, Claude milik Anthropic, dan layanan sejenis untuk mencari jawaban, memahami suatu peristiwa, serta meminta saran.

Ketika menerima pertanyaan mengenai isu terkini, chatbot dapat mengambil informasi dari internet, kemudian mengolahnya menjadi jawaban yang disampaikan dengan bahasa meyakinkan dan terkesan netral.

Padahal, pengguna sering kali tidak mengetahui mengapa sumber tertentu dipilih atau informasi apa saja yang digunakan untuk menyusun jawaban tersebut.

Chatbot juga dapat menghasilkan informasi yang keliru, tetapi tetap menyampaikannya dengan nada meyakinkan, seperti ketika memberikan jawaban yang benar.

Selama ini, praktik search engine optimization (SEO) digunakan untuk memengaruhi algoritma Google agar situs tertentu lebih menonjol dalam hasil pencarian.

Kini, pendekatan serupa mulai diterapkan pada chatbot melalui teknik yang disebut generative engine optimization (GEO).

Teknik ini bertujuan memengaruhi jawaban yang diberikan chatbot dengan membentuk informasi di internet yang kemungkinan akan digunakan sistem AI sebagai sumber rujukan.

Dengan kata lain, pihak tertentu dapat berupaya memengaruhi jawaban chatbot bukan dengan mengubah langsung sistem AI, melainkan dengan memengaruhi informasi yang tersedia untuk digunakan sistem tersebut.

Shwartz Altshuler mengatakan bahwa tim-tim kampanye politik sudah mulai menjajaki cara memanfaatkan GEO untuk kepentingan mereka. Ia bahkan memperkirakan teknik tersebut "akan menentukan hasil pemilu".

Pemerintah Israel sendiri telah mulai menggunakan strategi GEO dengan mengeluarkan dana jutaan dolar untuk memengaruhi pandangan masyarakat AS terhadap Israel.

Menurut laporan media AS pada Juli, sebuah kontrak dengan perusahaan AS yang dipimpin Brad Parscale, mantan manajer kampanye Presiden AS Donald Trump, secara khusus mencakup pembangunan situs-situs web yang dirancang untuk memengaruhi cara chatbot menjawab pertanyaan.

"Upaya itu menyasar masyarakat AS dan perdebatan mengenai Gaza, bukan pemilih Israel. Namun, hal tersebut membuktikan bahwa mekanisme ini dapat bekerja dan bisa dibeli. Apa pun yang bisa dibeli pemerintah, juga bisa dibeli partai politik yang memiliki anggaran media," kata Hershkovitz.

Manipulasi semacam ini sulit dideteksi karena pemilih mungkin hanya melihat jawaban akhir chatbot, tanpa mengetahui bahwa informasi yang digunakan untuk menyusun jawaban tersebut sengaja ditanamkan atau telah dipelintir.

"Jika seseorang telah memasukkan informasi yang menyesatkan ke dalam kumpulan materi yang dapat diakses sistem, model AI akan mengulangi informasi yang keliru itu seolah-olah merupakan jawaban objektif," ujar Hershkovitz.

"Gambar palsu adalah masalah yang masih bisa Anda kenali. Namun, sumber informasi yang telah disusupi konten menyesatkan jauh lebih sulit dideteksi karena hasilnya muncul sebagai jawaban langsung atas pertanyaan yang diajukan."

Manipulasi pilihan politik bukan satu-satunya bentuk potensi campur tangan AI dalam pemilu.

Para pakar juga memperingatkan bahwa teknologi tersebut dapat digunakan untuk membuat kelompok pemilih tertentu enggan menggunakan hak suara mereka.

Hasil jajak pendapat menunjukkan persaingan yang sangat ketat antara blok pendukung Netanyahu dan kubu penantangnya, Eisenkot.

Dalam situasi tersebut, kelompok politik yang ingin memperoleh keunggulan mungkin akan menganggap upaya mengurangi jumlah pemilih dari kelompok tertentu lebih efektif dan jauh lebih mudah daripada membujuk orang berpindah pilihan politik.

Apalagi, perpecahan politik di Israel sudah sangat mengakar.

Israel sebelumnya telah mengalami upaya memengaruhi tingkat partisipasi pemilih tanpa menggunakan AI.

Salah satunya terjadi dalam pemilu April 2019, ketika Likud memasang kamera tersembunyi di tempat-tempat pemungutan suara di komunitas Arab. Langkah tersebut diduga bertujuan membuat warga Arab enggan datang untuk memilih.

AI kini membuka peluang baru untuk menjalankan strategi serupa dalam skala yang jauh lebih besar.

"Bayangkan pada hari pemilu saya mendengar rumor bahwa kekerasan pecah di tempat pemungutan suara, lalu saya bertanya kepada chatbot apakah sebaiknya saya tetap pergi memilih atau tidak," kata Shwartz Altshuler.

"Jawabannya akan memengaruhi tindakan saya. Saya bisa memutuskan tetap di rumah atau pergi menggunakan hak suara."

Ia mencontohkan para pemilih Likud yang kecewa terhadap partai tersebut sebagai kelompok yang keputusannya dapat menentukan hasil pemilu, termasuk apakah mereka akan tetap datang ke tempat pemungutan suara.

Jajak pendapat Channel 12 pada Mei menemukan bahwa sekitar 40 persen warga yang memilih Likud dalam pemilu sebelumnya tengah mempertimbangkan untuk mendukung partai lain.

Suara mereka kini diperebutkan oleh partai-partai dari dalam maupun luar blok Netanyahu, termasuk partai Yashar yang dipimpin Eisenkot.

"Ada banyak pendukung Likud yang tidak ingin memilih partai itu lagi, tetapi juga tidak ingin memilih siapa pun yang lain. Jadi, apa yang akan mereka lakukan? Tetap di rumah?" kata Shwartz Altshuler.

"Itulah pertanyaannya, dan dalam situasi seperti ini chatbot bisa menjadi sangat efektif."

Potensi berbagai teknik tersebut untuk memengaruhi pemilu sebagian bergantung pada kondisi masyarakat dan informasi yang beredar di negara tempat teknologi itu digunakan.

Para pakar menilai sejumlah karakteristik Israel membuat negara tersebut sangat rentan terhadap manipulasi berbasis AI.

Survei Israel Internet Association pada 2026 menemukan bahwa 88 persen orang dewasa Israel menggunakan ChatGPT, 73 persen menggunakan Gemini, dan 99 persen menggunakan WhatsApp.

Namun, menurut para pakar, tingginya penggunaan platform digital tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami, mengevaluasi, dan membedakan informasi yang benar dari informasi menyesatkan.

"Kita terlalu percaya diri terhadap kemampuan kita membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak karena literasi digital kita rendah. Kita lebih memercayai kemampuan diri sendiri daripada yang seharusnya," kata Shwartz Altshuler.

Cara masyarakat Israel mencari dan menerima informasi menimbulkan kerentanan tersendiri.

Informasi politik dicari dalam berbagai bahasa, termasuk Ibrani, Arab, Rusia, dan Inggris, sering kali mengenai isu-isu yang berkembang cepat dan memicu perdebatan sengit.

Hershkovitz memperingatkan bahwa ketika informasi tepercaya dalam bahasa tertentu terbatas atau sulit digunakan chatbot, materi menyesatkan yang sengaja disebarkan di internet berpeluang lebih besar dijadikan rujukan oleh AI karena hanya sedikit sumber alternatif yang tersedia.

Sebagian besar komunikasi politik di Israel berlangsung melalui WhatsApp dan Telegram. Melalui kedua platform tersebut, pesan dapat beredar di grup-grup privat yang anggotanya saling percaya.

Sementara itu, pihak-pihak yang berupaya mendeteksi atau meluruskan informasi palsu sering kali sulit memantau apa yang disebarkan di dalam grup tersebut.

AI semakin mempermudah produksi materi kampanye yang disesuaikan dengan karakteristik berbagai kelompok itu, yang jumlahnya sangat banyak dan kerap memiliki pengaruh besar.

Namun, menurut para pakar, salah satu kelemahan paling serius adalah belum jelasnya pihak yang bertanggung jawab melindungi masyarakat dari ancaman manipulasi informasi yang lebih luas.

Israel sebenarnya memiliki lembaga yang bertugas menjaga penyelenggaraan teknis pemilu. Negara tersebut juga memiliki aturan ketat mengenai iklan politik di media massa, seperti televisi, radio, dan surat kabar.

Akan tetapi, aturan perlindungan tersebut belum mampu mengikuti pergeseran aktivitas kampanye ke media digital dan jejaring sosial, sehingga menciptakan ruang kampanye yang nyaris tanpa pengawasan memadai.

Alih-alih menerapkan perangkat atau mekanisme pengawasan untuk menangani disinformasi dan mengidentifikasi pihak-pihak yang berniat melakukan manipulasi, otoritas Israel memilih mengeluarkan aturan yang mewajibkan pencantuman keterangan pada konten deepfake buatan AI dalam materi kampanye.

Padahal, aturan tersebut belum banyak menjawab persoalan mengenai bagaimana masyarakat sebenarnya menerima dan menggunakan informasi kampanye, terutama melalui platform digital dan chatbot.

Menurut Asaf Wiener dari Israel Internet Association, Israel seharusnya dapat menuntut transparansi dan pertanggungjawaban yang jauh lebih besar dari perusahaan-perusahaan teknologi pengelola platform tersebut.

Di Uni Eropa, platform media sosial dan mesin pencari besar, termasuk layanan yang dioperasikan Meta, Google, dan TikTok, diwajibkan melaporkan cara mereka mengawasi dan menangani konten yang beredar.

Platform-platform terbesar juga wajib menilai risiko yang dapat memengaruhi pemilu dan mengambil langkah untuk mengatasinya.

Sementara itu, penyedia model AI, termasuk perusahaan di balik chatbot seperti ChatGPT dan Gemini, menghadapi kewajiban tersendiri terkait transparansi dan pengelolaan risiko berdasarkan Undang-Undang AI Uni Eropa (EU AI Act).

Israel belum memiliki kerangka regulasi menyeluruh yang sebanding untuk mengatur layanan-layanan tersebut.

"Di Israel, sama sekali tidak ada regulasi terhadap platform, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban, bahkan untuk konten ilegal sekalipun," kata Wiener.

Keengganan Israel memperketat regulasi setidaknya sebagian dipengaruhi oleh ketergantungan negara tersebut yang sangat besar terhadap sektor teknologi, salah satu penggerak utama perekonomiannya.

Kondisi itu membuat para pembuat kebijakan berhati-hati menerapkan aturan yang dianggap dapat membebani industri teknologi.

Israel juga menghadapi tekanan dari Washington terkait usulan pemberlakuan kewajiban baru bagi perusahaan-perusahaan AS.

Tekanan tersebut memiliki pengaruh besar mengingat Israel sangat bergantung pada dukungan diplomatik dan militer AS di tengah meningkatnya isolasi internasional sejak 7 Oktober 2023.

Akibatnya, menurut Wiener, perusahaan-perusahaan teknologi yang diwajibkan mengalokasikan sumber daya besar untuk keamanan, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi di negara lain justru menghadapi tuntutan yang jauh lebih ringan di Israel.

"Kita sedang menjadi halaman belakang (tempat bermain) bagi platform-platform global," ujarnya.