Hasil Pemilu Israel Belum Tentukan PM, 4 Skenario Ini Bisa Terjadi

Liputan6.com, Tel Aviv - Hasil pemilu Israel telah mengungkap komposisi parlemen baru, tetapi belum menjawab siapa yang akan menjabat sebagai perdana menteri berikutnya. Para pemimpin partai kini menghadapi negosiasi politik yang menentukan untuk membentuk koalisi mayoritas di parlemen.

Dikutip dari APNews, Mereka harus mengumpulkan dukungan sedikitnya 61 kursi dari total 120 kursi Knesset, parlemen Israel, agar dapat membentuk pemerintahan.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pesaing utamanya, mantan kepala militer Gadi Eisenkot, sama-sama menghadapi jalan terjal. Tidak satu pun kubu mereka berhasil meraih mayoritas. Sementara itu, partai-partai yang dipimpin warga Arab Israel mencatatkan hasil bersejarah dengan memperoleh 19 kursi dan berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan.

Setiap skenario koalisi mengharuskan para kandidat membuat kompromi politik yang berisiko memicu kemarahan pendukung mereka sendiri. Jika kesepakatan tidak tercapai, Israel berpotensi menggelar pemilu baru pada awal tahun depan. Hingga saat itu, pemerintahan Netanyahu akan tetap bertugas sebagai pemerintahan sementara.

Berikut sejumlah skenario yang mungkin terjadi dalam pembentukan pemerintahan Israel berikutnya.

1. Eisenkot Berkoalisi dengan Partai Arab

Secara matematis, salah satu opsi paling sederhana adalah Eisenkot bergabung dengan partai-partai yang dipimpin warga Arab Israel untuk membentuk koalisi solid dengan total 67 kursi yang menentang Netanyahu.

Bahkan jika partai-partai tersebut tidak bergabung secara resmi dalam koalisi, dukungan mereka tetap dapat menjadi faktor penting bagi pemerintahan minoritas yang dipimpin Eisenkot.

Namun, langkah ini berisiko secara politik bagi Eisenkot dan sekutu-sekutunya yang berasal dari kalangan Yahudi.

Warga Arab Israel mencakup sekitar 20 persen populasi negara itu. Mereka merupakan warga Palestina yang keluarganya tetap tinggal di Israel setelah perang pada 1948 yang mengiringi pembentukan negara tersebut.

Mereka memiliki hubungan erat dengan warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta secara umum mendukung perjuangan Palestina. Kondisi ini membuat banyak warga Yahudi Israel memandang mereka dengan kecurigaan.

Sejauh ini, hanya satu kali partai Arab bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel, yakni pada 2021. Pemerintahan tersebut hanya bertahan sekitar 18 bulan.

Netanyahu telah menggambarkan kemungkinan aliansi antara Eisenkot dan partai-partai Arab sebagai pengkhianatan terhadap identitas Yahudi Israel sekaligus ancaman bagi keamanan nasional.

Pernyataan tersebut meningkatkan tekanan terhadap sekutu Eisenkot, terutama kelompok berhaluan kanan, agar menolak kerja sama tersebut.

Skenario lainnya adalah Netanyahu berupaya membujuk Eisenkot dan sekutu-sekutunya yang berhaluan kanan untuk bergabung dengan pemerintahan yang dipimpinnya.

Jika terwujud, koalisi ini dapat mengamankan mayoritas 67 kursi. Partai-partai Arab, serta faksi Yahudi ultranasionalis dan ultra-Ortodoks, akan berada di kubu oposisi.

Pemerintahan persatuan tersebut berpotensi menangani sejumlah persoalan mendesak, termasuk pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks dan upaya memperkuat perekonomian Israel.

Namun, skenario ini mengharuskan banyak pihak mengingkari janji politik mereka.

Eisenkot dan para sekutunya sebelumnya berjanji tidak akan bergabung dalam pemerintahan Netanyahu. Mereka menyalahkan Netanyahu atas kegagalan keamanan menjelang serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, menuduhnya melemahkan institusi demokrasi Israel, serta menyoroti persidangan korupsi yang masih dihadapinya.

Pemerintahan yang dipimpin Netanyahu juga dinilai kecil kemungkinannya menyetujui penyelidikan resmi atas serangan 7 Oktober, yang menjadi salah satu tuntutan utama pemilih oposisi.

Dalam pengalaman sebelumnya, para pemimpin oposisi Israel yang mengabaikan janji kepada pemilih demi bergabung dengan Netanyahu mengalami penurunan dukungan politik yang tajam.

Di sisi lain, kesepakatan tersebut mengharuskan Netanyahu menyingkirkan sekutu-sekutu dari kelompok kanan jauh dan ultra-Ortodoks yang tetap mendukungnya setelah serangan 7 Oktober, serta selama berbagai perang dan krisis lainnya.

Netanyahu kemungkinan akan mencari celah dalam blok oposisi yang terdiri dari berbagai kelompok politik dengan spektrum ideologi yang luas.

Ia dapat mencoba menarik kembali sejumlah mantan sekutunya, seperti pemimpin partai sayap kanan Naftali Bennett atau Avigdor Lieberman.

Keduanya mendukung kebijakan nasionalis, termasuk perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Karena itu, mereka akan menghadapi kesulitan besar jika harus bekerja sama dengan partai-partai Arab.

Namun, Bennett dan Lieberman telah lama berselisih dengan Netanyahu, termasuk dalam persoalan pribadi, dan sebelumnya berjanji tidak akan kembali berkoalisi dengannya.

Keduanya juga sangat menentang pengecualian wajib militer yang menjadi tuntutan utama sekutu ultra-Ortodoks Netanyahu.

Sementara itu, pilihan Eisenkot untuk membangun koalisi relatif lebih terbatas. Partai Likud pimpinan Netanyahu, bersama sekutu-sekutunya dari kelompok kanan jauh dan ultra-Ortodoks, selama bertahun-tahun menunjukkan loyalitas kuat kepada sang perdana menteri.

Jika kedua kubu gagal memperoleh dukungan mayoritas, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu, kemungkinan pada awal tahun depan.

Sampai pemilu berikutnya berlangsung, pemerintahan Netanyahu akan tetap menjalankan tugas sebagai pemerintahan sementara.

Skenario ini dapat menjadi pukulan bagi kubu oposisi Netanyahu. Mereka memasuki pemilu kali ini dengan momentum politik yang kuat, meskipun hasil akhirnya tidak memenuhi harapan.

Oposisi juga mendapat dorongan dari puluhan ribu warga Israel yang datang dari luar negeri untuk memberikan suara. Namun, belum tentu mereka bersedia melakukan perjalanan serupa jika pemilu kembali digelar.

Sebaliknya, Netanyahu akan memperoleh waktu tambahan untuk memperkuat koalisinya.

Sejumlah partai kecil sayap kanan yang gagal memenuhi ambang batas untuk masuk parlemen pada pemilu kali ini pada dasarnya membuat suara pendukung Netanyahu tidak terwakili di Knesset.

Dalam pemilu berikutnya, partai-partai tersebut mungkin tidak kembali mencalonkan diri. Para pendukungnya juga berpotensi mengalihkan suara kepada partai-partai kanan jauh yang lebih besar, sehingga memperkuat posisi Netanyahu.