Seluk-beluk Pemilu Israel 2026, Jadi Pertaruhan Besar Netanyahu

Liputan6.com, Tel Aviv - Pemilu Israel yang digelar pada Selasa menjadi pemilihan pertama sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang tercatat sebagai hari paling mematikan dalam sejarah negara tersebut. Serangan itu menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar di antaranya warga sipil.

Dikutip dari The Guardian, Selasa (27/10/2026), sejak saat itu, Israel melancarkan perang yang menghancurkan Gaza, terlibat dalam dua perang melawan Iran yang tidak menghasilkan kesimpulan jelas, serta mengintensifkan kampanye pembersihan etnis yang didukung negara di Tepi Barat yang diduduki.

Di dalam negeri, koalisi pemerintahan yang dibentuk Benjamin Netanyahu juga menyasar lembaga-lembaga demokrasi, termasuk Mahkamah Agung. Kondisi tersebut membuat banyak warga Israel menilai pemilu kali ini sebagai pemilihan paling menentukan dalam sejarah negara mereka.

Pemilu ini menjadi ujian bagi Netanyahu, yang telah memimpin Israel selama 19 tahun dalam tiga dekade terakhir. Di tengah persoalan keamanan, meningkatnya biaya hidup, dan kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi, para pemilih dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan pemerintahan saat ini atau membuka jalan bagi perubahan politik.

Siapa Saja Tokoh Utama dalam Pemilu Israel?

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memimpin Israel selama 19 tahun, dengan masa jabatan terbarunya didukung koalisi sayap kanan ekstrem.

Netanyahu berupaya memperoleh mandat baru dengan dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertarungan ini bukan sekadar persoalan politik, tetapi juga menyangkut kepentingan pribadinya.

Netanyahu tengah menjalani persidangan kasus korupsi. Kehilangan kekuasaan berpotensi meningkatkan risiko dirinya menjalani hukuman penjara.

Pesaing utamanya adalah Gadi Eisenkot, mantan kepala militer Israel yang relatif baru dalam dunia politik. Eisenkot merupakan putra imigran Maroko yang berasal dari keluarga sederhana, tetapi berhasil mencapai posisi penting dalam lingkaran elite Israel.

Putra dan dua keponakannya tewas saat bertempur di Gaza pada 2024.

Eisenkot tidak memiliki karisma politik sebesar Netanyahu. Namun, ia menjadikan perbedaan tersebut sebagai bagian dari strategi kampanyenya untuk menampilkan diri sebagai sosok yang berlawanan dengan pemimpin Israel saat ini.

Partai barunya bahkan diberi nama Yashar, yang berarti "kejujuran".

Keamanan dan demokrasi menjadi isu utama pemilihKeamanan Israel menjadi isu sentral dalam pemilu, bahkan mengalahkan perhatian terhadap lonjakan biaya hidup.

Para penentang pemerintahan Netanyahu menyoroti bencana serangan 7 Oktober 2023, melemahnya lembaga demokrasi, meningkatnya ekstremisme agama, serta mahalnya perang berkepanjangan di berbagai front.

Mereka berjanji membentuk komisi penyelidikan negara untuk mengusut serangan 7 Oktober. Sebagian besar juga berkomitmen mengakhiri pengecualian wajib militer bagi laki-laki ultra-Ortodoks, kebijakan yang telah lama memicu kebencian di kalangan keluarga yang anggota keluarganya sedang bertugas atau gugur dalam peperangan.

Selain itu, pemilih mengkhawatirkan semakin terisolasinya Israel di tingkat internasional, di tengah meluasnya sanksi terkait ekspansi permukiman dan meningkatnya perpindahan tenaga profesional berkemampuan tinggi ke luar negeri.

Netanyahu berusaha mengalihkan tanggung jawab atas serangan 7 Oktober kepada aparat keamanan Israel. Meski memimpin negara ketika serangan paling mematikan dalam sejarah Israel itu terjadi, ia mengklaim hanya dirinya yang memiliki pengalaman dan jaringan internasional untuk menjaga keamanan negara.

Baru-baru ini, Netanyahu mengunggah gambar buatan kecerdasan buatan (AI) di media sosial yang memperlihatkan bom nuklir menghantam Tel Aviv. Ia menyertakan pernyataan bahwa siapa pun yang peduli terhadap keselamatan fisiknya harus berpikir ulang sebelum memilih oposisi.

Sementara itu, sekutu sayap kanan ekstrem Netanyahu menyerukan pembersihan etnis di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, serta perluasan permukiman Israel.

Mitra ultra-Ortodoksnya juga ingin mempertahankan kebijakan pengecualian wajib militer yang telah berlaku selama puluhan tahun, sekaligus melanjutkan subsidi untuk pendidikan agama.

Sebagian besar jajak pendapat menunjukkan Partai Likud pimpinan Netanyahu dan mitra koalisi pemerintahannya berpotensi kehilangan mayoritas di parlemen. Penurunan dukungan tersebut relatif konsisten selama lebih dari dua tahun.

Survei juga memperlihatkan adanya mayoritas pemilih yang menentang Netanyahu. Namun, kekuatan oposisi terpecah menjadi dua kelompok, yakni blok partai Yahudi Israel yang dipimpin Yashar pimpinan Eisenkot dan partai-partai yang mewakili warga Palestina berkewarganegaraan Israel.

Partai-partai Yahudi Israel diperkirakan sulit memperoleh mayoritas jika berdiri sendiri. Sebagian besar di antaranya juga telah menutup kemungkinan membentuk koalisi bersama partai-partai Palestina.

Meski demikian, sejumlah politisi Palestina mengisyaratkan kesediaan mendukung pemerintahan minoritas yang dibentuk partai-partai Yahudi Israel demi menggulingkan koalisi sayap kanan ekstrem Netanyahu.

Situasi ini membuat hasil pemilu tidak hanya ditentukan oleh perolehan suara masing-masing partai, tetapi juga oleh kemampuan mereka membangun kesepakatan politik setelah penghitungan suara selesai.

Bagaimana Sistem Pemilu Israel Bekerja?

Parlemen Israel, Knesset, memiliki 120 kursi. Anggota parlemen dipilih melalui sistem perwakilan proporsional.

Tidak ada satu partai pun yang pernah meraih mayoritas mutlak sebanyak 61 kursi. Karena itu, Israel selalu diperintah melalui pemerintahan koalisi yang melibatkan beberapa partai.

Setelah hasil pemilu diketahui, presiden akan mengundang partai dengan perolehan kursi terbesar untuk mencoba membentuk koalisi pemerintahan.

Hasil hitung cepat atau exit poll dijadwalkan diumumkan pukul 22.00 waktu Israel atau pukul 20.00 GMT. Sementara itu, indikasi awal dari penghitungan suara sebenarnya biasanya mulai terlihat pada dini hari.

Namun, hasil lengkap bisa membutuhkan waktu lebih lama. Persaingan diperkirakan dapat bergantung pada nasib dua partai kecil yang harus memperoleh sedikitnya 3,25 persen suara nasional agar bisa masuk Knesset.

Jajak pendapat menempatkan kedua partai tersebut di sekitar ambang batas itu. Jika berhasil melewatinya, masing-masing diperkirakan memperoleh empat kursi, jumlah yang berpotensi memengaruhi secara signifikan pilihan pembentukan koalisi.

Partai sayap kanan ekstrem Amcha Yisrael dipimpin mantan jenderal Ofer Winter. Ia berjanji mendukung Netanyahu sebagai perdana menteri jika partainya berhasil masuk Knesset.

Sementara itu, The Reservists merupakan partai Zionis sayap kanan yang berfokus pada penerapan wajib militer universal. Para pemimpinnya berada di antara dua blok politik utama.

Partai tersebut menolak bergabung dengan pemerintahan mana pun yang didukung kelompok ultra-Ortodoks, sekutu utama Netanyahu, maupun partai-partai Palestina yang kemungkinan dukungannya dibutuhkan Eisenkot.

Jika persaingan berlangsung ketat hingga penghitungan suara terakhir, proses penghitungan dapat memakan waktu lebih dari satu hari.

Meski Israel menggelar pemilu nasional, tidak semua penduduk di wilayah yang berada di bawah kendalinya memiliki hak untuk memberikan suara.

Sekitar 15 juta orang tinggal di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali Israel. Di dalam perbatasan Israel sebelum 1967, yang dikenal sebagai Garis Hijau, terdapat lebih dari 7 juta warga Yahudi Israel dan 1,7 juta warga Palestina berkewarganegaraan Israel. Mereka memiliki hak pilih penuh.

Di Tepi Barat yang diduduki, lebih dari 500.000 pemukim Israel memiliki hak untuk memberikan suara. Mereka tinggal di antara sekitar 3,1 juta warga Palestina yang berada di bawah pemerintahan militer dan tidak memiliki hak pilih.

Situasi serupa terjadi di Yerusalem Timur yang diduduki. Lebih dari 230.000 warga Israel yang memiliki hak pilih tinggal di wilayah tersebut bersama sekitar 350.000 warga Palestina yang tidak dapat memberikan suara.

Sementara itu, sekitar 2 juta warga Palestina di Gaza juga tidak memiliki hak pilih, meskipun wilayah tersebut berada di bawah pendudukan militer Israel menurut Mahkamah Internasional.

Kondisi ini menjadi salah satu aspek penting dalam menilai demokrasi Israel. Pemilu menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan dan mengendalikan kebijakan negara, tetapi jutaan warga Palestina yang hidup di wilayah di bawah kendali Israel tidak memiliki kesempatan untuk menentukan hasilnya melalui pemungutan suara.