Bank Inggris Batasi Pembayaran Kripto, 10.092 Nasabah Ajukan Protes

Liputan6.com, Jakarta - Bank-bank di Inggris menerima 10.092 keluhan terkait pembatasan pembayaran mata uang kripto selama periode 90 hari. Nasabah mempertanyakan alasan sejumlah bank memblokir transfer ke platform kripto, sementara pemerintah berupaya menarik lebih banyak perusahaan aset digital.

Menurut laporan kelompok advokasi Stand With Crypto UK, dikutip dari CoinMarketCap, Senin (26/10/2026), sebanyak 9.803 orang menggunakan layanan pengaduan daring mereka pada Mei hingga Agustus 2026. Keluhan tersebut berasal dari seluruh 650 daerah pemilihan parlemen Inggris.

Lloyds Banking Group menerima keluhan terbanyak, yakni 2.297 laporan dari nasabah Lloyds, Halifax, dan Bank of Scotland. Barclays menyusul dengan 1.569 keluhan, sedangkan NatWest Group menerima 1.278 laporan.

Secara keseluruhan, ketiga grup perbankan tersebut menerima 5.144 keluhan atau sekitar 51 persen dari total laporan.

HSBC UK juga menerima lebih dari 1.000 keluhan. Sementara itu, Virgin Money mencatat 103 laporan dan Co-operative Bank menerima 76 keluhan.

Stand With Crypto UK menyoroti Lloyds karena peninjauan kebijakan perbankan yang dipublikasikan hingga 28 Agustus 2026 tidak menemukan keterangan mengenai pembatasan transfer kripto secara terbuka.

Laporan Stand With Crypto UK menunjukkan perbedaan kebijakan antarbank dalam menangani transaksi kripto. Sebagian bank menetapkan batas transfer, sedangkan lainnya melarang pembayaran terkait mata uang kripto.

Barclays dan HSBC UK tercatat mengizinkan transfer hingga 2.500 pound sterling (GBP) per transaksi, dengan batas 10.000 pound sterling dalam 30 hari.

NatWest menetapkan batas 1.000 pound sterling per hari dan 5.000 pound sterling selama 30 hari. Adapun Santander UK membatasi transaksi hingga 1.000 pound sterling per transaksi dan 3.000 pound sterling per bulan.

Sementara itu, Starling Bank, Chase UK, TSB, Metro Bank, Virgin Money, dan Co-operative Bank masuk daftar bank yang melarang pembayaran kripto.

Bank dengan batas transaksi yang dipublikasikan menerima 6.198 keluhan atau sekitar 61 persen dari total laporan. Sebanyak 2.842 keluhan lainnya berkaitan dengan penyedia yang tidak mencantumkan pembatasan secara terbuka, sedangkan 989 laporan menyangkut bank yang menerapkan larangan menyeluruh.

Barclays menyatakan pembatasan tersebut bertujuan melindungi nasabah dari penipuan kripto dan kerugian finansial. Namun, Stand With Crypto menilai larangan menyeluruh dapat menghambat transaksi yang sah dengan perusahaan kripto terdaftar di Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA).

Laporan ini tidak membuktikan bahwa Lloyds memblokir proporsi transaksi kripto lebih besar dibandingkan bank lain. Data tersebut juga tidak memperhitungkan jumlah nasabah maupun total transaksi setiap bank.

Keluhan nasabah muncul ketika Inggris bersiap menerapkan kerangka regulasi baru untuk industri kripto. Pada Desember 2025, Kementerian Keuangan Inggris (HM Treasury) menyatakan pemerintah ingin menjadikan Inggris sebagai tujuan utama perusahaan aset digital sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

Aturan baru tersebut dijadwalkan berlaku pada Oktober 2027 dan akan mewajibkan lebih banyak aktivitas kripto memperoleh otorisasi FCA.

Namun, izin regulasi bagi perusahaan kripto tidak otomatis mewajibkan bank memproses pembayaran kepada perusahaan tersebut. Perbankan tetap dapat mempertimbangkan risiko penipuan dan kejahatan keuangan.

Proses pengajuan izin FCA dibuka selama lima bulan, mulai 30 September 2026 hingga 28 Februari 2027. Pendaftaran berdasarkan aturan antipencucian uang yang sudah ada juga tidak otomatis berubah menjadi izin berdasarkan rezim baru.

Pada Agustus 2026, kelompok lintas partai di parlemen Inggris turut meminta penjelasan dari para pimpinan bank besar mengenai penolakan rekening, batas pembayaran, dan penilaian risiko terhadap perusahaan kripto.

Kepala kebijakan Eropa Coinbase, Katie Harries, mengkritik pembatasan yang memengaruhi transfer kepada perusahaan terdaftar di FCA. Ia menilai bank seharusnya mengevaluasi setiap transaksi secara individual, bukan menerapkan pembatasan terhadap seluruh industri kripto.

Stand With Crypto UK meminta bank menjelaskan kebijakan mereka secara lebih transparan dan menyediakan mekanisme bagi nasabah untuk mengajukan keberatan atas transaksi yang ditolak.

Kelompok tersebut juga meminta FCA dan HM Treasury memperjelas kapan pembatasan terhadap seluruh industri dapat dibenarkan demi mencegah penipuan dan kejahatan keuangan.

Namun, laporan itu tidak mengukur jumlah pembelian kripto yang berhasil, transaksi gagal yang benar-benar terkait dugaan penipuan, maupun proporsi keluhan yang akhirnya diterima oleh pihak bank.