Pemerintah Racik Skema Libatkan UMKM di Program MBG

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah meracik skema khusus untuk melipatkan peran pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sekarang BGN (Badan Gizi Nasional) selama dipimpin oleh Pak Sudaryono kini sedang melakukan penataan internal. Sekaligus nanti bersama-sama dengan kami dari Kementerian UMKM," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip Antara, Senin (26/10/2026). 

Langkah kolaborasi ini diambil seiring penataan internal di tubuh BGN. Kementerian UMKM sendiri berfokus menyusun skenario terbaik agar keterlibatan UMKM dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut bisa berjalan optimal dan betul-betul tepat sasaran.

"Kementerian UMKM, kita juga sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong partisipasi keterlibatan UMKM sebesar-besarnya," tuturnya.

Menteri Maman mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada lebih dari 68 ribu UMKM yang terdaftar sebagai penyokong kebutuhan bahan baku, mulai dari pasokan telur hingga bahan pangan lainnya untuk dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Pasokan tersebut dipenuhi langsung dari potensi lokal masing-masing wilayah.

"Artinya, tapi dari target 68 ribu itu kita memang menganggap masih perlu ditingkatkan agar partisipasi UMKM sebanyak-banyaknya bisa didapatkan. Ini sedang kita siapkan formulasinya," ujarnya menegaskan.

Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan perhatian ekstra pada penguatan ekonomi kerakyatan. 

Pentingnya peran UMKM memang bukan tanpa alasan. Merujuk data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, populasi UMKM di tanah air telah menembus 64,2 juta unit usaha atau setara 99,99% dari total pelaku usaha nasional.

Sektor ini juga menjadi tulang punggung utama penyerapan tenaga kerja dengan menampung sekitar 123 juta orang atau nyaris 97% dari total angkatan kerja di Indonesia, sehingga menjadi garda terdepan dalam menekan angka pengangguran.