Soal Wacana Ambang Batas Parlemen 5 Persen, PDIP Minta Tetap Patuhi MK

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun, menyebut angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar 5 persen dapat menjadi opsi yang diusulkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Kendati demikian, Komaruddin menegaskan angka tersebut tetap wajib dikaji secara komprehensif serta tidak boleh bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia mengingatkan bahwa penyusunan RUU Pemilu merupakan domain DPR sebagai wakil rakyat, sehingga kesepakatan tingkat elite partai politik tetap harus diuji dalam ruang pembahasan terbuka untuk umum.

“Pertemuan elite koalisi ya wajar-wajar saja. Mereka pasti punya strategi juga. Tapi saya kira undang-undang ini kan milik publik. Undang-undang itu mengatur rakyat Republik Indonesia,” ujar Komaruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Komaruddin menjelaskan, mekanismenya secara prosedural akan diproses di ranah Komisi II DPR, biasanya melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja).

“Panja biasanya sih. Biasa Panja biasa di Komisi II itu sih. Biasanya,” ucapnya.

Mengenai munculnya wacana PT 5 persen dari kesepakatan partai koalisi pemerintah, ia memandang angka tersebut terbilang rasional. Meski begitu, usulan tersebut belum menjadi titik akhir keputusan.

“Kalau ideal ya kurang lebih sekitar itu. Angka 5 persen itu agak ideal lah,” kata Komaruddin.

Komaruddin memaparkan, penetapan ambang batas parlemen perlu menyeimbangkan efektivitas serta efisiensi roda pemerintahan tanpa mengesampingkan keterwakilan kelompok minoritas dan mayoritas. Penyederhanaan parpol memang memudahkan konsolidasi kekuasaan, tetapi seluruh aspirasi publik harus tetap tertampung.

Oleh karena itu, Komaruddin mendesak DPR agar cermat melihat norma hukum yang sudah digariskan MK yang bersifat final dan mengikat (final and binding).

“DPR harus hati-hati, baik koalisi maupun siapa, nanti kita pembahasan itu mengacu kepada MK,” tegas politikus PDIP tersebut.

Ia menambahkan, kegagalan pembuat undang-undang yang berujung pada pembatalan pasal oleh MK tidak boleh berulang. DPR wajib menyelaraskan isi draf dengan tafsir konstitusi yang dipegang MK.

Selanjutnya, usulan PT 5 persen harus diuji publik secara terbuka. Kelompok pro-demokrasi, masyarakat sipil, hingga partai politik non-parlemen berhak memberikan ide dan kritik konstruktif.

“Ini undang-undang publik, ini milik rakyat. Jadi nanti rakyat, kelompok-kelompok pro demokrasi dan seterusnya kan pasti juga dia akan datang menyampaikan pendapat, saran, masukan,” paparnya.

Mengenai pandangan internal PDI Perjuangan, Komaruddin menyatakan partainya mencermati dinamika kehendak publik, termasuk evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ia berharap seluruh fraksi tetap berpegang pada nilai-nilai demokrasi dan sejarah reformasi 1998.

“Jadi kita harap mau koalisi maupun kita di luar sebagian itu harus memperhatikan, mempertimbangkan serius soal prinsip-prinsip demokrasi untuk menjaga persatuan nasional,” pungkas Komaruddin.