Komisi I DPR Pantau Indonesia di Board of Peace, Anggota Farah Puteri Wanti Kedaulatan Negara

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR diundang Presiden Prabowo Subianto ke Istana Merdeka Jakarta. Salah satunya yang hadir dari fraksi PAN Farah Puteri Nahlia. Diketahui, pertemuan tersebut bersamaan dengan pertemuan presiden bersama para mantan menteri luar negeri dan tokoh senior diplomat tanah air, Rabu (4/2).

Pascapertemuan itu, Farah menjelaskan gambaran mengenai peta jalan baru kebijakan luar negeri Indonesia. Dia menuturkan, pertemuan yang berjaman selama hampir tiga jam itu menjadi momentum krusial bagi Parlemen untuk memastikan keselarasan antara visi eksekutif dan pengawasan legislatif.

"Sebagai Anggota DPR RI Komisi 1, saya melihat ini sebagai momen penting transparansi pemerintah. Presiden membuka data fakta lapangan kepada kami, menunjukkan bahwa diplomasi kita tidak boleh lagi hanya berhenti pada pernyataan sikap. Fokusnya sekarang bergeser, bagaimana kebijakan kita berdampak langsung pada nyawa manusia di lapangan," ujar Farah seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (6/2/2026).

Farah memastikan, ada pesan kuat mengenai reorientasi diplomasi Indonesia. Dia pun mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo mengubah paradigma dari sekadar retorika di meja perundingan menjadi diplomasi berbasis dampak (impact-based diplomacy).

Salah satu manifestasi konkret dari arah baru ini adalah keputusan Indonesia bergabung sebagai negara pendiri (founding country) dalam inisiatif Board of Peace (BoP). Dalam diskusi mengenai BoP, dibahas mengenai urgensi mengatasi hambatan logistik yang selama ini melumpuhkan bantuan kemanusiaan.

"Bergabungnya Indonesia di BoP bukan sekadar soal citra di panggung dunia, tapi ini adalah strategi 'jemput bola'. Tujuannya sangat taktis yaitu memastikan bantuan kita benar-benar sampai ke tangan warga Gaza, bukan tertahan di perbatasan," terang Legislator yang membidangi urusan luar negeri ini.

Berdasarkan data, Farah mencatat sejak mekanisme BoP berjalan, ada lonjakan signifikan dengan 4.200 truk bantuan kemanusiaan per minggu yang berhasil masuk.

Presiden pun menegaskan target 100 hari ke depan akan difokuskan pada rekonstruksi infrastruktur vital dan bantuan kemanusiaan masif. Ini adalah langkah konkret yang sangat dibutuhkan saat ini.

Di sisi lain, sebagai mitra pengawas pemerintah, Farah meminta jaminan terkait kedaulatan bangsa agar tak diintervensi. Menjawab hal itu, presiden berkomitmen tegas, langkah progresif tetap berada dalam koridor konstitusi.

"Presiden memberikan komitmen yang tegas kepada kami, The only solution for Palestine is the two-state solution. Beliau juga sangat prudent dengan menerapkan prinsip 'wait and see'. Jika di tengah jalan ada hal yang tidak sejalan dengan prinsip kita, we can exit anytime. Kedaulatan sikap Indonesia tetap menjadi prioritas utama," papar Farah.

Atas dasar hal itu, Farah memastikan Parlemen mendukung eksistensi Indonesia sepenuhnya di dalam BoP.

"Sebagai Anggota DPR RI Komisi 1, saya berkomitmen untuk terus mengawal arah diplomasi kita. Pengawasan akan kami lakukan secara ketat untuk memastikan bahwa setiap langkah diplomasi yang diambil pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan nasional dan membawa manfaat nyata bagi Indonesia," Farah menandasi.

Diketahui, selain Farah, turut hadir anggota Komisi I DPR RI lain, seperti Dave Laksono, Nurul Arifin, Budi Djiwandono dan Sukamta.

Seperti informasi, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut pemerintah, keikutsertaan Indonesia merupakan langkah strategis yang lahir dari proses panjang kebijakan politik luar negeri, bukan keputusan reaktif atau sesaat.

Namun, langkah tersebut menuai kekhawatiran dari kalangan akademisi dan peneliti hubungan internasional yang menilai keterlibatan Indonesia sarat risiko politik, hukum internasional, hingga reputasi global.