Badan Gizi Nasional Buka Suara soal Kajian KPK yang Mengendap

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya merespons temuan dan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dikirimkan sejak Maret 2026.

"Kalau (ditanya) kenapa yang lalu belum ditanggapi mungkin ditanya ke pimpinan yang lalu ya. Yang jelas pada saat kami mulai menjabat waktu itu 2 Juni 2026 kami melihat kok belum ada tanggapan ternyata," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

"Ya, kami susun dulu Pak, kami susun dulu kan. Ya makanya saya mohon maaf nih sering ada wartawan yang WhatsApp juga dan sebagainya karena begitu banyak pekerjaan termasuk salah satunya menyusun itu ya kami butuh waktu," sambung dia.

Menurut Agustina menegaskan, pihaknya terus mempelajari temuan lembaga anti rasuah itu. Dia pun meminta maaf kepada jajaran Pimpinan KPK atas keterlambatan merespons kajian tersebut.

"Kami kan inginnya jangan sampai hanya ada di atas kertas saja, rencana tindak tersebut sekadar untuk memenuhi saja lah misalnya begitu ya, supaya sudah terpenuhi nih statusnya ada tindak lanjutnya. Kami tidak ingin seperti itu. Jadi, benar-benar rencana tindak yang memang akan kami lakukan, gitu. Nah itu yang mengapa kemudian menjadi cukup lama," jelas dia.

"Jadi, ya tadi dokumennya juga cukup tebal tampaknya ya, tapi tadi kami konsen bahwa apa, mohon dibantu, bahwa barangkali itu pun belum sempurna, karena memang kami juga menyusunnya mungkin ya dengan waktu yang tadi dari 2 Juni ke sekarang dengan segala macam kesibukan kami saat ini," sambung Agustina.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (7/7/2026) siang. Pertemuan itu membahas pencegahan korupsi.

"Siang ini, KPK menerima audiensi dari jajaran BGN, untuk membahas berbagai hal khususnya pada aspek pencegahan korupsi," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Budi menambahkan, audiensi BGN dengan KPK merupakan tindak lanjut atas kajian Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK terkait program Makan Bergizi Gratis.

"Terlebih sebelumnya KPK melalui Direktorat Monitoring juga telah menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi perbaikan terkait tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ungkap Budi.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin menambahkan, dalam pertemuan pihaknya memberikan sepuluh rekomendasi kepada BGN. Sementara BGN melaporkan rencana kerja ke depan.

"Hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan, pendampingan, dan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi tersebut," ucapnya.