KPK Minta Jakarta Jadi Zona Antikorupsi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi contoh dalam upaya pemberantasan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bersih.

Harapan itu disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, seiring masih rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dinilai memengaruhi laju pembangunan.

"Karena salah satu penyakit yang membuat pertumbuhan apa pun lambat karena korupsi. Kita tahu bersama saat ini Indonesia posisinya sangat memprihatinkan yaitu di angka indeks persepsi korupsinya di angka 34," kata Bahtiar di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Menurut Bahtiar, kondisi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut memerlukan perhatian serius. Dia berharap Jakarta mampu mencatatkan kinerja lebih baik dibandingkan daerah lain melalui penguatan integritas dan transparansi.

"Kami siap untuk selalu bersama-sama dengan rekan-rekan semuanya untuk bisa membuat Jakarta di dalam mewujudkan Jakarta yang lebih baik, mari kita jauhkan dari zona korupsi," ujar Bahtiar.

Bahtiar menilai Jakarta memiliki modal untuk menjadi contoh dalam penerapan pemerintahan yang bersih, terlebih dengan komitmen yang ditunjukkan Pemprov DKI Jakarta dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik.

"Tolong Jakarta saya berharap salah satu yang bisa memberikan kontribusi riil dengan pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk yang besar, saya rasa bisa untuk mendapatkan indeksnya lebih bagus dibandingkan dengan yang lainnya apalagi dengan semangat Pak Gubernur yang sangat luar biasa," kata Bahtiar.

Dia juga menegaskan bahwa KPK siap terus mendampingi Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Kami siap untuk menjadi mitra di mana pun kami berada," tandasnya.