Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Ini Sikap PDIP

PDIP menegaskan sikap politiknya terkait keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden AS Donald Trump.

Diterbitkan 31 Januari 2026, 14:19 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • PDIP menolak BoP Gaza Trump, dukung kemerdekaan Palestina via PBB dan hukum internasional.
  • Politik luar negeri Indonesia harus bebas aktif, tidak terikat, berpihak pada kemerdekaan bangsa.
  • PDIP dorong perdamaian dunia melalui PBB, perkuat sistem adil, dan solidaritas global.

Liputan6.com, Jakarta - PDIP menegaskan sikap politik luar negerinya terkait keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya menekankan perjuangan kemerdekaan Palestina yang harus tetap ditempatkan dalam koridor hukum internasional, dan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dia menyebut, politik luar negeri Indonesia tidak boleh keluar dari prinsip bebas aktif dan cita-cita membangun tatanan dunia yang adil. Menurutnya, Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam kepemimpinan global yang tidak bisa diabaikan.

Sejarah diplomasi Indonesia, mulai dari Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, hingga Conference of the New Emerging Forces (CONEFO), dinilai menjadi modal penting untuk memainkan peran global.

"Di dalam sejarah kita diajarkan secara empiris bagaimana kebijakan politik luar negeri kita, keterpengaruhan Indonesia di dalam membangun kepemimpinan dunia itu dilakukan melalui Konferensi Asia Afrika, kemudian Gerakan Non-Blok, dan juga Conference of the New Emerging Forces (CONEFO)," ujar dia kepada wartawan, Sabtu (31/1/2026).

"Sehingga rekam jejak kepemimpinan Indonesia ini harusnya digunakan sebagai daya leverage kita di dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif," sambung dia.

 

Indonesia Tak Boleh Terikat Kekuatan Bangsa Lain

Dia mengingatkan, Indonesia tidak boleh mengikatkan diri pada kekuatan mana pun, kecuali berpihak pada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Karena itu, setiap langkah diplomasi harus berpihak pada upaya penghapusan penjajahan di atas dunia.

Sikap tersebut ditegaskan dalam Rakernas Pertama PDIP, yang menilai aksi terhadap Presiden Venezuela bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip PBB.

"Juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan," ujar dia.

Hasto mengatakan, PDIP mendorong agar seluruh upaya perdamaian dunia ditempuh melalui jalur PBB.

 

Pentingnya Keadilan dan Kedamaian

PDIP juga menekankan pentingnya memperkuat sistem internasional yang lebih adil dan damai, sekaligus membangun solidaritas negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui peran aktif kepemimpinan Indonesia di tingkat global.

"Sehingga sikap dari PDI Perjuangan adalah mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB. Kita memperkuat sistem internasional yang lebih berkeadilan, yang lebih damai, itu melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kita membangun solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika Latin melalui kepemimpinan Indonesia. Itu yang harus ditonjolkan," tandas dia.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6