BoP Mulai Kelola Lokasi Penampungan di Gaza

Rapat perdana (Inaugural Meeting) Board of Peace (BoP) yang digelar di Donald Trump United States Institute of Peace, Washington DC. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Washington D.C - Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) akan memulai proyek percontohan untuk mengelola pusat-pusat penampungan kemanusiaan di wilayah Jalur Gaza yang tidak berada di bawah kendali Hamas.

Program tersebut dijadwalkan dimulai dalam beberapa pekan ke depan dengan Tel al-Sultan, dekat Rafah, sebagai lokasi pertama.

Menurut laporan Israel Hayom pada Selasa (30/6/2026), kawasan Tel al-Sultan akan digunakan untuk menampung warga sipil, terutama mereka yang dinilai tidak memiliki hubungan dengan Hamas. Program ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola baru di Gaza pascakonflik.

Mengutip sumber yang tidak disebutkan identitasnya, laporan itu menyebut Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force) yang dipimpin Dewan Perdamaian akan dikerahkan untuk mengamankan kawasan tersebut. Pasukan multinasional itu akan ditempatkan di Kamp Amitai milik Israel yang berada di dekat Jalur Gaza.

Pasukan tersebut disebut akan dibekali senjata nonmematikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam zona kemanusiaan. Sementara itu, militer Israel dikabarkan akan tetap memperluas dan memperkuat penguasaannya di wilayah di luar kawasan yang disebut sebagai "Garis Kuning", dikutip dari Antara News, Rabu (1/7).

Dalam rencana rekonstruksi, Dewan Perdamaian diklaim tidak akan menggunakan beton sebagai material pembangunan. Sebagai gantinya, kawasan penampungan akan dilengkapi unit hunian bergerak atau karavan, fasilitas kesehatan, serta berbagai layanan dasar bagi para pengungsi.

Laporan itu juga menyebut skema tersebut memungkinkan Israel melanjutkan perluasan wilayah yang berada di bawah kendalinya di Jalur Gaza.

Pembentukan Sejumlah Struktur di BoP

Gedung Putih Umumkan Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza dan Komite Teknokrat — Dewan ini bertugas mendukung administrasi, rekonstruksi, hingga pemulihan ekonomi Jalur Gaza sesuai 20 poin rencana perdamaian Trump untuk mengakhiri perang yang oleh banyak pihak disebut sebagai genosida Israel terhadap warga Palestina. Tampak dalam foto, para pengungsi Palestina hidup di tengah reruntuhan rumah dan bangunan yang hancur akibat serangan militer Israel selama lebih dari dua tahun di wilayah Gaza, di kamp pengungsi Jabalia, di bagian utara Jalur Gaza pada Sabtu 17 Januari 2026. (Omar AL-QATTAA/AFP)

Sebelumnya, pada 16 Januari, Gedung Putih mengumumkan pembentukan struktur pemerintahan transisi untuk Gaza yang terdiri atas Dewan Perdamaian, Dewan Eksekutif Gaza, Komite Nasional Administrasi Gaza, pemerintahan teknokrat, serta Pasukan Stabilisasi Internasional.

Pertemuan perdana Dewan Perdamaian digelar pada 19 Februari di US Institute of Peace, Washington, di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari fase kedua rencana 20 poin yang diusulkan Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan disebut mendapat dukungan melalui Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada 17 November 2025.

Menurut laporan tersebut, perang yang berlangsung selama dua tahun telah menewaskan lebih dari 73.000 orang, melukai lebih dari 173.000 lainnya, serta menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur sipil di Jalur Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan biaya rekonstruksi wilayah tersebut mencapai sekitar US$70 miliar.

Catatan redaksi: Sejumlah klaim dalam laporan ini, termasuk mengenai pembentukan Board of Peace, International Stabilization Force, serta dukungan Resolusi DK PBB 2803 terhadap rencana tersebut, berasal dari sumber yang dikutip Israel Hayom dan belum dapat diverifikasi secara independen. Selain itu, penyebutan perang sebagai "genosida" merupakan klaim yang masih menjadi subjek proses hukum dan perdebatan internasional.