Purbaya Tegaskan Indonesia Tak Bayar Iuran Board of Peace

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah membayar iuran keanggotaan Board of Peace (BoP).

Ia mengatakan, Prabowo tidak pernah menugaskan dirinya untuk menyiapkan dana tersebut. Baginya, komitmen Prabowo yang jelas nyata hanya mengirim pasukan.

"Jadi saya tidak pernah menerima instruksi dari presiden untuk menyediakan uang untuk BOP dan presiden juga bilang kita enggak pernah janji (untuk komitmen bayar ke BOP),” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/4/2026).

“Dari pertama, dia (Presiden Prabowo Subianto) komit kirim pasukan. Kita (Indonesia) komit kirim pasukan. Tapi gak ada komitmen bayar,” lanjutnya menegaskan.

Ia pun mengaku enggan untuk membiarkan uang yang ada dari pemerintah sampai masuk ke kantong BOP dan kemudian digunakan oleh Israel.

“Apalagi uang saya dipakai untuk Israel. Jadi itu enggak ada,” tegasnya.

Sekali lagi, Purbaya menekankan posisi Prabowo di BOP sudah jelas untuk menjaga kepentingan rakyat. 

“Jadi presiden posisinya clear kok. Dia masuk situ ingin menjaga kepentingan rakyat-rakyat sedekat mungkin,” ucapnya.

Sebelumnya, Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank, Faisal Rachman, menilai bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace tidak bisa dilepaskan dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo untuk mempererat hubungan dengan Amerika Serikat (AS). Lalu bagaimana efek-nya?

“Terkait bergabungnya Indonesia ke Board of Peace dengan adanya iuran dan komitmen tertentu, ini memang akan membebani APBN. Tapi kalau kami melihatnya, ini juga bagian dari paket perjanjian dagang dengan Amerika Serikat,” ujar Faisal dalam konferensi pers disiarkan daring, Jumat (20/2/2026).

Menurut dia, pendekatan Indonesia ke AS merupakan strategi yang logis, mengingat AS masih menjadi ekonomi terbesar di dunia. Namun, Faisal mengingatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan ini sangat bergantung pada seberapa eksklusif perlakuan yang diterima Indonesia.

Lantaran, ia melihat kesepakatan tarif yang masih menyisakan tantangan. Sebab dalam perjanjian tersebut, sebagian besar barang impor dari AS masuk ke Indonesia dengan tarif 0%, sementara produk Indonesia ke AS masih dikenakan tarif hingga 19% untuk sejumlah komoditas.

“Yang perlu diantisipasi, apakah deal ini benar-benar memberikan keunggulan khusus untuk Indonesia, atau juga diberikan ke negara pesaing kita. Kalau tidak eksklusif, dampaknya ke ekonomi tentu terbatas,” jelasnya.

Meski demikian, Faisal menilai tetap ada peluang bagi Indonesia untuk merebut pangsa pasar AS, terutama jika produk Indonesia mampu menggantikan pasokan dari negara lain yang terkena pembatasan atau sanksi AS.

Apagi jika melihat dari sisi fiskal, Faisal ingin melihat beban militer dan iuran kemanusiaan terlihat lebih besar atau justru lebih kecil dibanding tambahan penerimaan dari ekonomi dan investasi. 

“Kalau penerimaan naik, ruang fiskal juga akan terbuka,” ujar dia.