Survei RPI Potret Kinerja Penegakkan Hukum di Pemerintahan Prabowo, Begini Hasilnya

Liputan6.com, Jakarta - Survei Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkap, hasil survei kinerja penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo Subianto. Hasilnya, kinerja lembaga penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, KPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial berada di angka 61,5%.

"Mayoritas responden mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penegakan hukum dan salah satu indikatornya adalah dengan melihat pandangan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum atau LPH," ujar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas melalui keterangan tertulis diterima, Kamis (20/11/2025).

Fernanda merinci, bila dibagi angka 61,5% terdiri dari 32,9% merasa puas, 21,9% responden mengaku cukup puas dan responden yang merasa sangat puas sebanyak 6,7%. Lalu, sebanyak 24,5% responden mengaku sedang atau netral dan responden yang tidak puas hanya sebanyak 4,1%. Sisanya, responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Selain itu, Fernando menambahkan, surveinya juga menunjukkan mayoritas masyarakat optimistis kondisi penegakan hukum Indonesia bisa semakin baik. Hal itu diketahui dari 63,5% suara responden yang mengakui hal tersebut.

“Rinciannya, 38,5% mengaku optimis atau yakin, lalu sebanyak 19,9 % responden cukup yakin dan 7,7% responden sangat yakin. Sementara sebanyak 23,9% responden memberikan penilaian sedang, sementara itu 3,5% responden merasa tidak yakin dan 6,5% responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab,” ungkap dia.

Fernando melanjutkan, masyarakat juga menaruh harapan besar dalam agenda pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat saat survei RPI bertanya tentang keyakinan publik terhadap kondisi pemberantasan korupsi apakah akan semakin baik atau sebaliknya.

"Untuk isu pemberantasan korupsi, mayoritas positif. Sebanyak 41,8% responden menilai sangat yakin, 19,5% responden menilainya moderat atau sedang, 17,9% responden cukup yakin, dan 5,6% responden mengaku sangat yakin. Sedangkan 4,3% responden mengaku tidak yakin dan 10,9% responden memilih tidak menjawab dan tidak tahu,” jelas Fernando.

Merespons hasil survei RPI tersebut, Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Ali Ramadhan menilai, ujian negara demokrasi sesungguhnya adalah bagaimana supremasi hukum bisa tegak berdiri secara persisten, berkeadilan dan proporsional.

"Tantangan mewujudkan supremasi hukum ini kompleks, meliputi, bagaimana pemerintah bisa bekerja maksimal untuk agenda pemberantasan korupsi non intervensi, dapat secara konsisten dan persisten diberlakukan, akses keadilan yang setara, menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan hingga reformasi kultural di setiap entitasnya," kata Ali saat dikonfirmasi.

Ali melihat, berdasarkan survei RPI, terlihat besarnya ekspektasi publik terhadap pemerintahan Prabowo untuk secara serius dalam penegakan hukum. Termasuk kinerja dari lembaga penegak hukum yang sejauh ini dapat berakselerasi dengan arah dari Presiden Prabowo yang menghendaki agar supremasi hukum harus tegas, adil dan konsisten.

"Tentu, kinerja LPH ini memberikan kontribusi positif terhadap citra pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang hukum. Meski harus diuji kembali melalui kinerja, output dan pandangan publik dan bisa dilihat kembali yang salah satunya melalui instrumen survei di waktu-waktu berikutnya,” Ali menandasi.

Sebagai informasi, survei nasional RPI dilaksanakan pada 9-15 November 2025 dengan responden survei masyarakat di atas 17 tahun atau yang sudah memiliki hak pilih dan berasal dari 38 Provinsi di Indonesia.

Survei menggunakan teknik multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1280 responden. Diketahui margin of error dari suvei adalah 2,8% pada tingkat kepercayaan berada di angka ± 95%.