Usai Kantor Summarecon, KPK Geledah Rumah Tersangka Kasus Suap ATR/BPN

Liputan6.com, Jakarta - Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencari barang bukti kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berlanjut ke rumah pribadi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan tim penyidik melanjutkan penggeledahan ke kediaman pribadi tersangka Lampri, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), di wilayah Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/9) petang.

“Petang ini, tim penyidik beranjak melanjutkan penggeledahan di rumah tersangka LMP, yang berlokasi di daerah Bekasi,” kata Budi dalam keterangannya.

Budi menambahkan, proses penggeledahan di rumah Lampri hingga saat ini belum selesai. Namun, dia tak menjelaskan perkembangan atau temuan yang sudah didapat tim penyidik.

“Penggeledahan masih berlangsung,” tegas Budi.

Penggeledahan di rumah Lampri merupakan kelanjutan dari rangkaian upaya pencarian barang bukti secara paksa yang dilakukan tim penyidik KPK setelah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, penyidik telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda. Pertama di Kementerian ATR/BPN pada Kamis (17/9/2026). Tim penyidik mencari barang bukti di tiga ruang kerja direktur jenderal kementerian tersebut.

Termasuk di ruangan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri.

Sementara dua ruangan dirjen lain yang digeledah adalah tempat kerja Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya dan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi.

Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK mengangkut tiga koper berisi sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan proses dan mekanisme layanan-layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN tersebut.

Kemudian, pada Jumat (18/9/2026) pagi hingga sore, KPK melakukan penyisiran di kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur.

Hasilnya, penyidik menyita dokumen perizinan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), catatan keuangan PT Kencana Jayaproperti Agung (KCJA), serta barang bukti elektronik terkait pemblokiran sengketa tanah di Kabupaten Bogor.