Kementerian ATR/BPN Diselidiki KPK, Nusron Wahid Jamin Layanan Normal

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa seluruh operasional layanan pertanahan dipastikan tetap berjalan normal. Penegasan ini disampaikan di tengah langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang mengusut dugaan kasus korupsi di lingkungan kementeriannya.

Nusron menjamin bahwa proses pelayanan publik sama sekali tidak terkendala. Ia menginstruksikan seluruh jajaran ATR/BPN untuk menjaga soliditas dan terus menjalankan tugas sesuai standar pelayanan yang berlaku.

"Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid," kata Nusron ditemui di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Nusron menerangkan, urusan administrasi pertanahan, mulai dari proses pemindahan hak dengan target perampungan 10 hari kerja hingga program Pengukuran Terjadwal akan terus beroperasi sebagaimana biasanya.

"Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan," ujarnya.

Ia menekankan bahwa ikhtiar meningkatkan mutu pelayanan sudah dirancang sebelum penyidikan hukum bergulir. Oleh sebab itu, berbagai Inovasi maupun pembenahan internal akan tetap melangkah maju. "Kan memang sebelum ini kita sudah komitmen untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi dan perubahan," ucap Nusron.

Bukan cuma menjaga ketersediaan layanan, Kementerian ATR/BPN juga makin memperketat kontrol internal. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari pembenahan tata kelola, menjamin kepatuhan aturan, merawat integritas lembaga, serta memelihara kepercayaaan publik. "Pasti ada penguatan dan pengawasan internal di tengah isu ini," kata Nusron.

Bicara soal langkah KPK mengusut kasus dugaan korupsi serta mafia tanah di instansinya, Nusron menegaskan sikap menghormati penuh penegakan hukum yang berjalan.

"Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini," ucapnya.

Ia menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk bersikap kooperatif dan siap mendukung kerja KPK. Nusron memandang proses hukum ini dapat menjadi momentum berharga guna mengakselerasi pembenahan di kantor-kantor pertanahan, agar tata kelola ke depan makin transparan dan akuntabel.

"Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor pertanahan. Saya kira itu," ujarnya.

Sementara terkait perihal namanya yang terseret atau disebut dalam perkara tersebut, Nusron memilih menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada KPK selaku instansi berwenang.

Ia menggarisbawahi bahwa seluruh alur penyidikan berada di tangan penyidik, sehingga tiap perkembangan wajib menunggu hasil resmi dari KPK. ATR/BPN dipastikan terus bersikap kooperatif demi mendukung penegakan hukum dan memantapkan integritas layanan pertanahan nasional. "Kami ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai aparat penegak hukum," katanya.