Prabowo: Kementerian Haji Dibentuk karena Permintaan Arab Saudi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan permintaan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Dia mengatakan pemerintah Arab Saudi hanya ingin berkoordinasi soal haji dengan menteri, sedangkan urusan haji dan umrah di Indonesia sebelumnya hanya setingkat badan.

"Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi, karena dia bilang, 'kami urusan haji adalah menteri haji jadi kita minta urusannya sama pejabat’, oke ini kepala badan, tidak, dia (Arab Saudi) mau menteri. Apa boleh buat kita menyesuaikan," jelas Prabowo saat memimpin sidang kabinet 1 tahun pemerintahan di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dia menyampaikan pemerintah telah berhasil menurunkan biaya haji untuk jemaah Indonesia. Namun, Prabowo meminta Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan bernegosiasi agar biaya haji dapat diturunkan lagi.

"Ahamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji, dan saya minta terus, menteri haji dia tidak hadir (sidang kabinet) karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusuan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun, bisa, dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih," katanya.

Selain itu, Prabowo menyampaikan pemerintah berhasil memangkas waktu tunggu haji yang 40 tahun menjadi 26 tahun. Dia ingin waktu tunggu haji dapat dipangkas lagi.

"Waktu tunggu hahi juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih," tutur Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Arab Saudi telah menyetujui pembangunan kampung haji Indonesia di Kota Mekkah.

Dia menuturkan ini kali pertamanya pemerintah Arab Saudi mengizinkan negara asing memiliki lahan di kota suci.

"Alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekkah," kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna 1 tahun pemerintahan di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dia mengaku terus melobi pemerintah Arab Saudi agar Indonesia dapat membangun kampung haji. Bahkan, kata Prabowo, pemerintah Arab Saudi rela mengubah undang-undang mereka agar Indonesia dapat memiliki tanah di sana.

"Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi berapa kali, saya lobi terus mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci, diubah undang-undangnya khusus untuk kita, kita negara pertama, ini luar biasa," jelas Prabowo.

Menurut dia, Indonesia ditawarkan pemerintah Arab Saudi beberapa lahan untuk pembangunan kampung haji. Namun, Prabowo berharap Indonesia mendapat lahan yang lokasinya tak jauh dari Masjidil Haram.

"Kita ditawarin kalau tidak salah ada beberapa puluh lahan mudah-mudahan kita dapat lahan kalau tidak salah ada beberapa lahan tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram, ada yang nyanbung langsung," tutur Prabowo.

Dia menyerahkan urusan pembangunan kampung haji kepada Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani. Prabowo memastikan Indonesia segera memiliki kampung haji di Arab Saudi.

"Mudah-mudahan Menteri Agama sudah rintis dan sudah lihat terus. Nanti saya serahkan saja dan Kepala Danantara yang juga merintis beliau bolak-balik ke situ sampai kepalanya botak," ucap dia.

"Tapi Alhamdulillah prestasi mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita punya kampung haji sendiri," sambung Prabowo.