Anies Dilaporkan ke Bawaslu Soal Lahan Prabowo, JK: Kalau Ditanya Mana Datanya, Tanya Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) buntut pernyataan saat debat capres ketiga yang dinilai menyerang Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sebagai Menhan dan pribadi.

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) memberikan tanggapan. Menurut dia, alangkah baiknya bila Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan.

"Saya bilang bagus kalau bawaslu periksa," kata JK di kediaman pribadinya, Rabu (10/1/2024).

JK mengatakan, Anies Baswedan pun tinggal merekomendasikan Bawaslu untuk turut memanggil Joko Widodo atau Jokowi. Karena, data yang dibeberkan terkait penguasaan lahan negara di Kalimantan Timur oleh Prabowo Subianto bersumber dari Presiden Jokowi lima tahun lalu.

"Kan dia pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus, kalau diperiksa. Anies kalau ditanya dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi," ujar JK.

"Jadi kalau Anies dipanggil Bawaslu, dia kan mengatakan saya cuma tiru dasarnya Pak Jokowi. Nanti yang ditanya Pak Jokowi, dapat data dari mana nah itu nanti," sambung dia.

JK mengatakan, seandainya itu terjadi diprediksi membuat gempar publik.

"Ah baru ramai negeri ini. Bagus itu kalau diperiksa. Gitu ya," ujar JK berkelakar.

Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) melaporkan Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Laporan ini dilakukan terkait pernyataan Anies saat debat capres ketiga yang menurutnya menyerang Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sebagai Menhan dan pribadi.

Perwakilan PHBP Subadria Nuka mengatakan, saat itu Anies menyerang terkait anggaran pertahanan yang menurutnya sebesar Rp700 triliun dan bidang-bidang tanah seluas 340 ribu hektare yang disebutnya tidak benar serta telah menghina kinerja Prabowo dengan memberi score 11 dari 1.000.

"Karena diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp700 triliun, dan terkait bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah seluas 340 (ribu) hektare, maka hal tersebut adalah tidak benar," kata Subadria, Selasa (9/1/2024).

"Karena diketahui tanah-tanah pribadi yang dimiliki oleh Prabowo Subianto adalah sebagaimana yang disampaikan didalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp275.320.450.000," sambungnya.

Subadria menganggap, hal tersebut merupakan penghinaan, karena Prabowo merupakan Menteri dengan kinerja terbaik di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Lalu, terkait dengan laporannya itu Anies diduga telah melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 521 Undang-Undang Pemilu DAN Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.

"Kami meminta agar kiranya Bawaslu RI segera menindaklanjuti Laporan kami agar yang bersangkutan dapat segera diproses," tegasnya.