Penegakan Hukum Era Jokowi Dinilai Jeblok, Jusuf Kalla Sependapat dengan Ganjar Pranowo

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo sempat menilai penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jeblok. Terkait pendapat tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla pun tampak menyiratkan pendapat yang sama.

“Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makasar saya baca, Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya saya kira anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan,” tutur Jusuf Kalla di kediamannya, Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

Menurut JK, begitu ia disapa, penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kemajuan bangsa ke depannya. Termasuk juga soal netralitas dalam Pilpres 2024 mendatang.

“Ya sekali lagi, kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah,” jelas JK.

Ganjar Pranowo menyebut, penilaian jebloknya penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi bukan tanpa alasan. Dia mengaku mendapatkan banyak suara dan aspirasi dari masyarakat terkait urusan kepastian hukum.

“Kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu. Nah tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya alias ya turunlah skornya,” kata Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menjawab pertanyaan dari pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Prof Zainal Arifin Mochtar saat acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (18/11/2023).

Prof Zainal Arifin sebagai panelis mempertanyakan kepada Ganjar penilaian penegakan hukum Indonesia saat ini. Dia ingin mengetahui apakah penilaian Ganjar soal penegakkan hukum dan HAM sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) apakah sama atau tidak.

"Dulu katanya baik, sekarang?" tanya Prof Zainal.

Mendapat pertanyaan tersebut, Ganjar menyebut penegakan hukum dan HAM mengalami penurunan. Bahkan, Ganjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.

"Turun (penegakan hukum). Dengan kasus ini jeblok, poinnya 5 (dari 1-10)," ujar Ganjar.

Ganjar menjelaskan, penilaian tinggi sebelumnya terhadap Jokowi dalam bidang penegakan hukum karena belum munculnya kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu. Hanya saja, Ganjar tak mengungkapkan kasus apa yang membuat dirinya memberikan rapor lima kepada Jokowi.

"Ketika akur tidak ada atau belum muncul kasus kemarin. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan, faktor penilaian terhadap Jokowi dalam hal penanganan hukum dan HAM menurun. Salah satunya adalah rekayasa dan intervensi. 

"Rekayasa, sudah diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial dan kemudian itu kita kuliah di UNM juga orang yang belajar pasti banyak orang membaca, sudah deh. Dan semua kita melihat seperti itu," beber Ganjar.

Saat sesi wawancara, Ganjar menjelaskan ada kemarahan, kecemasan, dan kegelisahan disampaikan warga, tokoh agama, dan intelektual soal menjaga hukum. Dia menilai seharusnya hukum memberikan keadilan bagi semua orang.