Sukses

Tak Hadir Rapat DPR, Kasad Dudung Telepon Komisi I Jelaskan Hubungan dengan Panglima TNI

Meutya meminta isu disharmoni tidak lagi diperpanjang. Panglima dan Kasad sudah memberikan klarifikasi. Isu ini perlu dihentikan agar tidak mempengaruhi prajurit.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman langsung menghubungi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)untuk menjawab isu disharmoni dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dudung yang tidak hadir menghubungi Komisi I setelah rapat selesai.

Menurut Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Dudung menyampaikan hubungannya dengan Andika baik-baik saja. Dalam kesempatan berikutnya, Dudung berjanji akan hadir rapat bersama Panglima TNI dan jajaran kepala staf.

"Beliau minta maaf tidak dapat hadir, menjelaskan ketidakhadirannya semata karena ada urgensi beliau harus berangkat ke Lampung. Beliau menyampaikan hubungan dengan Panglima Andika baik baik saja dan dikala mana diperlukan penjelasan mengenai isu-isu aktual bersama Panglima TNI dan jajaran kepala staf dalam kesempatan berikutnya beliau akan hadir," jelas Meutya dalam keterangannya, Selasa (6/9/2022).

Meutya meminta isu disharmoni tidak lagi diperpanjang. Panglima dan Kasad sudah memberikan klarifikasi. Isu ini perlu dihentikan agar tidak mempengaruhi prajurit.

"Kalau hubungan terlalu pribadi kita tidak mengurus sampai terlalu detil ya, yang utama hubungan profesional keduanya berjalan baik. Panglima serta KSAD telah menjelaskan bahwa tidak ada masalah dari keduanya. Seluruh matra di TNI Insya Allah solid," kata Meutya.

Politikus Golkar ini bilang, Andika sudah menjawab langsung kepada Komisi I dalam rapat tertutup. Kepada media, Andika telah membantah ada disharmoni. Sehingga isu disharmoni di TNI sudah terbantahkan.

"Dari Pak Andika, kemarin kan beliau hadir menjawab langsung. Saya rasa ke media juga beliau sudah menjelaskan relasi Panglima-KSAD tidak terganggu, bahwa mereka menjalankan tugas sesuai aturan dan tupoksi masing masing," ujar Meutya.

Sementara itu, terkait absennya Menhan Prabowo Subianto dan Kasad Dudung, DPR telah menerima surat dari keduanya.

"Pak Menhan dan KSAD berkirim surat ke DPR memohon maaf tidak bisa hadir ikut rapat. Isi suratnya, Pak Menhan ikut mendampingi Presiden Jokowi dan KSAD mengatakan di suratnya ada kunjungan kerja di luar kota," ujar Meutya.

Hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman dikabarkan tak harmonis. Isu disharmoni petinggi TNI itu muncul setelah kabar anak Dudung gagal masuk Akademi Militer (Akmil).

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Disinggung di Rapat Komisi I DPR

Kabar disharmoni Andika dan Dudung itu disinggung anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon dalam rapat Komisi I DPR terkait Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2023 dan isu-isu aktual lainnya dengan Menhan, Panglima TNI dan para kepala staf di ruang rapat Komisi I, gedung DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 5 September 2022.

Rapat itu dihadiri Wamenhan Muhammad Herindra yang mewakili Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Sementara Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman diwakili Wakasad Mayjen Agus Subiyanto.

"Ini semua menjadi rahasia umum pak, rahasia umum Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada Kasad. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada Kasad di situ," kata Effendi dalam rapat digelar di ruang Komisi I DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 5 September 2022.

Effendi lantas menyinggung kabar bahwa putra Dudung ditanyakan tidak lulus dari Akmil. Effendi mengatakan ada isu yang beredar tentang anak Dudung tidak masuk Akmil karena usia.

"Saya punya catatan ini tidak elok kalau saya sampaikan, pak. Dari mulai pertentangan soal ini, banyak sekali catatannya sampai ke urusan anak Pak Jenderal Dudung yang katanya tidak lulus karena umur dan karena tinggi badan," kata Effendi dalam Raker Komisi I.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.