OTT Bupati Lombok Barat Terkait Proyek, Ini Penjelasan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini berkaitan dengan dugaan penerimaan dalam proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan operasi dilakukan pada Senin (20/7/2026) pagi. Dalam kegiatan tersebut, penyidik mengamankan 19 orang.

"Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Dari 19 orang yang diamankan, tujuh orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan tersebut tim mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian 7 di antaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Budi mengatakan pihak-pihak yang diamankan berasal dari unsur pemerintah daerah dan swasta. Namun, KPK belum memerinci identitas maupun peran masing-masing.

"Untuk pihak-pihak yang diamankan ada dari pihak Pemkab Lombok Barat dan juga ada beberapa dari pihak swasta. Tentu nanti yang dibawa di Jakarta yang memang sesuai kebutuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi.

"Untuk detailnya nanti kami update. Jadi memang sebagian dari ASN di Pemkab Lombok Barat dan juga dari swasta," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK membenarkan telah menggelar OTT di Kabupaten Lombok Barat pada Senin pagi. Usai operasi, penyidik menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Akhmad Saikhu mengaku baru mengetahui adanya penyegelan saat tiba di kantor pada Senin pagi.

"Iya, begitu paginya kami masuk kantor, situasinya sudah seperti itu (tersegel dengan lambang KPK)," kata Saikhu.

Ia menjelaskan, beberapa jam sebelumnya Bupati Lalu Ahmad Zaini bersama sejumlah pejabat Pemkab Lombok Barat masih sempat menghadiri acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 di halaman kantor bupati.

"Selesai nonton, kami pada pulang, dan paginya pas balik kantor, situasinya sudah seperti ini, kami kaget," ujarnya.

Saikhu mengatakan dirinya telah berupaya menghubungi Bupati melalui ajudannya. Namun nomor telepon Lalu Ahmad Zaini sudah tidak dapat dihubungi.

"Dikontak, sudah tidak aktif," katanya.

Selain ruang kerja bupati, penyidik KPK juga menyegel ruangan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Barat. Meski demikian, Saikhu mengaku belum dapat memastikan keterkaitan penyegelan tersebut dengan perkara yang tengah ditangani KPK.

"Kami belum bisa menyampaikan informasi apapun, baiknya kita menunggu resmi dari pihak yang melakukan kegiatan ini (penyegelan)," ujarnya.