TNI Kuasai Markas OPM, Sita Tiga Senjata Api

Liputan6.com, Jakarta - Komando Operasi (Koops) Habema TNI menguasai rumah adat Papua diduga dijadikan markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Penguasaan rumah adat tersebut dilakukan saat personel TNI melaksanakan operasi di sekitar Kampung Abundoga, Kabupaten Intan Jaya, pada Kamis (16/7/2026).

Kepala Penerangan Koops Habema Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna mengatakan penguasaan rumah adat itu berawal dari informasi mengenai rencana penyerangan oleh kelompok bersenjata OPM.

Berdasarkan informasi tersebut, personel TNI menelusuri lokasi yang diduga menjadi markas kelompok bersenjata OPM.

"Setelah melalui proses pengintaian, verifikasi, dan perencanaan yang matang, pasukan bergerak menuju lokasi untuk mengamankan sasaran dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat," kata Wirya dalam siaran pers diterima di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Menurut dia, rumah adat tersebut atau honai diduga digunakan oleh kelompok bersenjata OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya.

Saat memasuki lokasi, personel TNI tidak menemukan anggota kelompok bersenjata OPM. Petugas hanya menemukan sejumlah senjata api, amunisi, dan perlengkapan lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok tersebut.

"Ditemukan satu pucuk senjata api organik jenis Lee Enfield kaliber 7,62 mm, dua pucuk senjata api rakitan kaliber 5,56 mm, satu pucuk senapan angin dalam kondisi terbongkar, sejumlah amunisi, serta berbagai perlengkapan lain yang berkaitan dengan aktivitas kelompok tersebut," kata dia.

Senjata api, amunisi, dan barang bukti lainnya kemudian disita untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Wirya mengatakan tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI menjaga keamanan masyarakat dan kedaulatan negara dari gangguan kelompok bersenjata OPM.

Meski demikian, lanjut dia, TNI tetap membuka kesempatan bagi anggota kelompok bersenjata OPM yang ingin kembali melalui jalur damai.

"Negara tetap membuka ruang dialog dan kesempatan bagi siapa pun yang ingin kembali melalui jalur damai, bermartabat, dan sesuai ketentuan hukum," kata Wirya.