3 WNI Ditangkap di Arab Saudi, Kemenhaj Perkuat Satgas Haji Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memperkuat Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal melalui koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI dan Polri. Langkah ini dilakukan menyusul penangkapan tiga warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi yang diduga terlibat praktik haji ilegal.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, penguatan Satgas difokuskan pada pencegahan dan penindakan penipuan haji non-prosedural yang marak menjelang puncak musim haji 2026.

"Hari ini kami melakukan update perkembangan penanganan haji ilegal. Praktik penipuan melalui iklan-iklan haji palsu masih terjadi dan ini membutuhkan kerja bersama lintas institusi, termasuk dukungan penuh dari Polri," ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Wamenhaj menyambung, “Ada tiga WNI yang ditangkap di Saudi dengan modus penipuan dan iklan haji palsu. Pemerintah terus berkoordinasi dengan aparat Saudi terkait proses hukum maupun pendampingannya."

Selain penindakan, pemerintah memperkuat langkah preventif agar masyarakat tidak menjadi korban. Kemenhaj dan Polri juga sepakat menambah keterlibatan personel kepolisian dalam operasional haji di Arab Saudi.

“Kami bersepakat akan ada tambahan personel Polri di Saudi untuk mendukung tata kelola, pengamanan, serta kenyamanan jemaah Indonesia,” ujar Dahnil.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dedi Prasetyo menegaskan, Polri akan memperkuat kolaborasi dan pertukaran informasi dalam penanganan kasus haji ilegal, baik di dalam negeri maupun dengan otoritas Arab Saudi.

“Satgas Haji fokus pada pencegahan, sekaligus penegakan hukum. Kami melihat ada pelaku berulang bahkan residivis, sehingga langkah hukum harus dilakukan secara tegas," ujarnya.

Menurut Dedi, laporan masyarakat terkait penipuan haji menunjukkan tren peningkatan. Sebagian kasus diselesaikan melalui mediasi, sementara lainnya diproses hukum.

“Jika mediasi gagal, proses hukum akan berjalan agar menimbulkan efek jera,” katanya.

Pemerintah mengimbau masyarakat tidak tergiur tawaran haji non-prosedural dan memastikan visa serta penyelenggara perjalanan sesuai ketentuan resmi Indonesia dan Arab Saudi.