Wamenhaj Klaim Masa Tunggu Haji Kini Turun jadi 14 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan masa tunggu jemaah haji berhasil memperpendek antrean pelaksanaan ibadah haji. Dia menyebut dari awalnya 49 tahun, saat ini masa tunggu jemaah haji menjadi 14 tahun.

"Jadi, antrean faktualnya sekarang 14 tahun, jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrean faktual haji itu 14 tahun," kata Dahnil usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9/2026).

Dia menekankan bahwa Prabowo memerintahkan Kementerian Haji untuk mencari formula terbaik agar masa tunggu haji semakin pendek dan singkat. Hal ini dibuktikkan dengan semakin singkatnya masa tunggu haji, yang sebelumnya 49 tahun menjadi 26 tahun, dan kini 14 tahun.

"Perlu diketahui, sejak Kementerian Haji ada, antrean yang paling lama itu 49 tahun, kemudian Presiden memerintahkan supaya mencari formula bisa lebih pendek. Itu alhamdulillah, kemudian tahun lalu kami eh ubah formulasinya dan kita temukan rata-rata antrean di seluruh Indonesia 26 tahun," tuturnya.

Dahnil menyampaikan pemangkasan antrean haji juga tindak lanjut perintah Prabowo untuk membereskan data-data invalid. Kementerian Haji menemukan ada 5,7 juta data jemaah, dengan 400.000 di antaranya invalid.

"Tahun lalu Presiden juga menyatakan itu masih lama, akhirnya Pak Menteri, saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400.000 data invalid," jelas Dahnil.

"Nah, setelah kami hitung secara faktual, antrean haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun," sambung dia.

Prabowo mengusulkan agar skema biaya ibadah haji 2027 beserta nilai manfaatnya berada di angka 52 banding 48. Prabowo tak ingin masyarakat terbebani dengan biaya ibadan haji.

"Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah," kata Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf.

Dalam rapat itu, Gus Irfan melaporkan hasil perhitungan biaya ibadah haji 2027 yang dilakukan Kementerian Haji dan DPR. Pemerintah mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp 107.340.172,02 per jemaah.

"Kami menyampaikan hasil hitung-hitungan kami dengan Komisi VIII DPR tentang BPIH, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji," ujarnya.

Gus Irfan menyampaikan bahwa kenaikan biaya haji 2026 terjadi karena dinamika situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada sektor ekonomi. Meski begitu, kata dia, Prabowo menekankan bahwa kenaikan biaya haji tak memberatkan masyarakat.

"Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah," jelas dia.

Menurut dia, Kementerian Haji mencari formulasi yang tepat agar jemaah tak terbebani dengan biaya ibadah haji 2026. Irfan menuturkan komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan diformulasikan kembali.

"Karena itu, kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda, tapi jemaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar," tuturnya.

"Salah satunya adalah bahwa komposisi antara Bipih, yaitu biaya perjalanan ibadah haji, dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali," sambung Gus Irfan.