Angin Segar untuk Calon Jemaah Haji Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kabar baik datang bagi calon jemaah haji Indonesia. Pemerintah tengah menyiapkan formulasi biaya haji 2027 agar beban yang harus ditanggung jemaah tidak terlalu besar. Di saat yang sama, masa tunggu keberangkatan haji juga disebut semakin singkat.

Dua hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat Menteri Haji dan Umrah bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9/2026).

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan komposisi biaya ibadah haji 2027 dan nilai manfaat berada di angka 52:48.

Skema 52:48 berarti 52 persen biaya haji dibayar oleh jemaah, sedangkan 48 persen lainnya berasal dari nilai manfaat dana haji. Skema tersebut diharapkan membuat biaya yang harus ditanggung jemaah tidak terlalu berat.

"Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48, sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah," kata Gus Irfan usai rapat.

Dalam rapat itu, Gus Irfan melaporkan hasil perhitungan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 yang telah dibahas bersama Komisi VIII DPR RI. Pemerintah mengusulkan BPIH 2027 sebesar Rp 107.340.172,02 per jemaah.

"Kami menyampaikan hasil hitung-hitungan kami dengan Komisi VIII DPR tentang BPIH, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji," ujarnya.

Gus Irfan mengatakan perubahan biaya haji 2027 terjadi karena dinamika geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada kondisi ekonomi. Meski terdapat sejumlah komponen biaya yang berubah, Prabowo meminta kenaikan tersebut tidak sampai membebani jemaah.

"Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah," jelasnya.

Karena itu, Kementerian Haji masih mencari formulasi yang tepat untuk menentukan komposisi antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah dan nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menurut Gus Irfan, formulasi tersebut akan dihitung kembali agar biaya haji tetap dapat ditanggung jemaah tanpa memberikan beban yang terlalu besar.

"Karena itu, kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda, tapi jemaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar," tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan perkembangan masa tunggu jemaah haji Indonesia. Dia menyebut antrean faktual yang sebelumnya mencapai 49 tahun kini menjadi rata-rata 14 tahun.

"Jadi, antrean faktualnya sekarang 14 tahun, jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrean faktual haji itu 14 tahun," kata Dahnil.

Dahnil menjelaskan, pemangkasan masa tunggu tersebut salah satunya dilakukan dengan membenahi data jemaah. Kementerian Haji sebelumnya menemukan 5,7 juta data jemaah, dengan 400 ribu di antaranya dinyatakan tidak valid.

Setelah data tersebut divalidasi dan dihitung kembali, masa tunggu faktual jemaah haji tahun ini disebut menjadi rata-rata 14 tahun.

"Tahun lalu Presiden juga menyatakan itu masih lama, akhirnya Pak Menteri, saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400.000 data invalid," jelas Dahnil.

Dia menambahkan, Prabowo meminta Kementerian Haji terus mencari formula agar masa tunggu jemaah dapat semakin singkat.

"Perlu diketahui, sejak Kementerian Haji ada, antrean yang paling lama itu 49 tahun, kemudian Presiden memerintahkan supaya mencari formula bisa lebih pendek," tuturnya.

Prabowo juga memberikan perhatian khusus terkait rekonstruksi pengelolaan keuangan haji untuk masa depan jemaah yang lebih baik. Dia mendorong adanya audit tata kelola keuangan haji yang dikelola BPKH.

"Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," kata Dahnil.

Menurut dia, audit forensik dilakukan karena Prabowo ingin mengetahui kondisi keuangan haji yang sebenarnya. Hal ini agar dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan terhadap tata kelola keuangan haji.

"Jadi jangan sampai kemudian ada finansial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji di saat ini," tuturnya.

Dahnil menyampaikan audit ini juga dilakukan untuk memastikan kepada publik bahwa pemerintahan Prabowo mengelola keuangan haji dengan benar. Untuk itu, Prabowo mendorong adanya audit untuk mengetahui kondisi faktual keuangan haji.

"Kami tidak mau juga kalau kemudian pemerintahan Pak Prabowo seolah-olah begitu tidak benar mengelola keuangan haji, karena kami belum tahu faktualnya keuangan haji seperti apa, maka kami ingin dorong Presiden tadi dorong lakukan audit forensik supaya kita tahu kondisi faktual sebenarnya," jelas Dahnil.

Dahnil menuturkan kementeriannya akan berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit forensik keuangan haji. Menurut dia, hal ini sekaligus untuk bersih-bersih haji dari kartel sesuai perintah Prabowo.

"Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah pada Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," ujar Dahnil.