Prabowo Minta Audit Forensik Keuangan Haji

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terkait rekonstruksi pengelolaan keuangan haji untuk masa depan jemaah yang lebih baik. Ia mendorong adanya audit tata kelola keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," kata Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak usai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9/2026).

Menurut dia, audit forensik dilakukan karena Presiden Prabowo ingin mengetahui kondisi keuangan haji yang sebenarnya. Hal ini agar dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan terhadap tata kelola keuangan haji.

"Jadi jangan sampai kemudian ada finansial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu kondisi keuangan haji di saat ini," tuturnya.

Dahnil menyampaikan audit ini juga dilakukan untuk memastikan kepada publik bahwa pemerintahan Prabowo mengelola keuangan haji dengan benar. Untuk itu, Prabowo mendorong adanya audit untuk mengetahui kondisi faktual keuangan haji.

"Kami tidak mau juga kalau kemudian pemerintahan Pak Prabowo seolah-olah begitu tidak benar mengelola keuangan haji, karena kami belum tahu faktualnya keuangan haji seperti apa, maka kami ingin dorong Presiden tadi dorong lakukan audit forensik supaya kita tahu kondisi faktual sebenarnya," jelas Dahnil.

Dahnil menuturkan kementeriannya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit forensik keuangan haji. Menurut dia, hal ini sekaligus untuk bersih-bersih haji dari kartel sesuai perintah Prabowo.

"Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah pada Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," ujar Dahnil.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menuturkan Prabowo memberikan perhatian besar terhadap upaya pembersihan ekosistem haji dan umrah dari berbagai praktik curang yang selama ini merugikan calon jemaah. Prabowo juga mengapresiasi langkah Kementerian Haji dan Umrah yang telah meluncurkan hotline pemberantasan mafia haji dan umrah.

"Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah," kata Gus Irfan.

Dia menegaskan bahwa dukungan Presiden menjadi penguat bagi Kementerian Haji dan Umrah untuk terus melakukan penataan, khususnya terhadap kartel serta mafia haji dan umrah.

"Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umrah, supaya jemaah tidak terugikan. Sapu, istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," pungkas dia.