Parlemen Nauru Kini Tanpa Oposisi, Pertama Kali Sejak Merdeka

Liputan6.com, Yaren - Untuk pertama kalinya sejak merdeka pada 1968, parlemen Nauru tidak memiliki oposisi setelah seluruh anggota parlemen dari kubu oposisi bergabung mendukung pemerintahan Presiden David Adeang.

Mengutip laporan Associated Press (AP), Jumat (13/11/2026), Adeang mengumumkan perubahan tersebut melalui unggahan Facebook pada Selasa (10/11). Ia menyebut langkah itu mencerminkan persatuan, stabilitas, dan kesamaan tujuan dalam politik Nauru.

Perubahan komposisi parlemen tersebut ditandai dengan pengangkatan dua anggota parlemen, Pyon Deiye dan Jason Bingham Agir, sebagai wakil menteri dalam pemerintahan Adeang.

Menurut Adeang, pengangkatan keduanya membuat seluruh anggota parlemen mendukung pemerintah untuk pertama kalinya dalam sejarah Nauru sebagai negara merdeka.

Namun, Adeang tidak menjelaskan secara terperinci apa yang mendorong anggota oposisi bergabung dengan pemerintah. Ia hanya menyebut adanya komitmen bersama untuk mengutamakan kepentingan Nauru.

"Perbedaan pandangan dan perdebatan yang sengit akan tetap ada, sebagaimana layaknya demokrasi yang sehat dan kuat," tulis Adeang.

Siapa yang Mengawasi Pemerintah Tanpa Oposisi?

Hilangnya oposisi dari parlemen Nauru menjadi situasi yang tidak biasa, bahkan dibandingkan dengan dinamika politik negara-negara kepulauan lain di Pasifik Selatan.

Di kawasan tersebut, perubahan koalisi dan perpindahan anggota parlemen antara kubu pemerintah dan oposisi merupakan hal yang lumrah. Meski demikian, perdebatan politik umumnya tetap berlangsung secara aktif.

Nauru sendiri memiliki sistem parlemen satu kamar yang terdiri atas 19 anggota. Dalam sistem tersebut, oposisi biasanya berperan mengkritisi kebijakan pemerintah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Ketiadaan oposisi pun menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana fungsi pengawasan tersebut akan dijalankan.

Adeang belum memberikan penjelasan mengenai siapa yang akan menjalankan peran yang selama ini diemban oposisi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat dan perdebatan politik akan tetap berlangsung.

Sebagian besar anggota parlemen Nauru maju dalam pemilihan sebagai calon independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik. Pola tersebut juga lazim ditemukan di sejumlah negara kepulauan Pasifik.

Informasi mengenai bergabungnya seluruh anggota oposisi sejauh ini hanya bersumber dari pengumuman pemerintah melalui Facebook.

Seluruh media berita di Nauru, negara berpenduduk sekitar 12.000 jiwa, dimiliki pemerintah. Akses bagi jurnalis asing juga tidak mudah karena biaya pengajuan visa jurnalis mencapai 8.000 dolar Australia atau sekitar 5.445 dolar AS.

Dinamika Politik Nauru

Adeang menjabat sebagai presiden Nauru sejak 2023, setelah pendahulunya kehilangan jabatan akibat mosi tidak percaya di parlemen.

Ia kemudian kembali terpilih sebagai presiden tanpa pesaing melalui pemilihan oleh anggota parlemen setelah pemilu 2025.

Dalam sistem pemerintahan Nauru, presiden dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada lembaga tersebut.

Kini, dengan seluruh anggota parlemen berada di pihak pemerintah, Nauru memasuki situasi politik yang belum pernah terjadi sejak kemerdekaannya pada 1968.

Meski Adeang menjanjikan perdebatan politik tetap berlangsung, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan terhadap pemerintah di tengah ketiadaan oposisi formal.