Global Town Hall 2026 Hadirkan Ribuan Peserta dari Berbagai Negara

Liputan6.com, Jakarta - Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama konsorsium global yang terdiri dari think tank, universitas, organisasi masyarakat sipil, dan institusi internasional kembali menggelar Global Town Hall 2026 pada Sabtu, 19 September 2026. Edisi ketujuh forum dialog global ini diikuti lebih dari 8.300 peserta dari lebih dari 120 negara.

Forum yang digagas dari Indonesia tersebut mempertemukan pemimpin pemerintahan, masyarakat sipil, aktivis akar rumput, sektor swasta, serta anak muda dalam rangkaian diskusi mengenai berbagai persoalan global. Global Town Hall disebut sebagai platform independen dan terbuka yang mempertemukan masyarakat dari berbagai negara untuk berdialog mengenai isu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Mengusung tema 'Calling for a Global U-Turn: Recentering Development, Reclaiming Humanity, Restoring Justice in a Crazi(er) World', Global Town Hall 2026 membahas kondisi tatanan internasional, konflik, pembangunan, teknologi, keadilan, dan kemanusiaan.

Dalam sesi pembukaan, Founder sekaligus Chairman FPCI Dr. Dino Patti Djalal menyoroti apa yang ia sebut sebagai memburuknya penghormatan terhadap aturan dan hukum internasional.

"Kami merasa dunia sedang bergerak ke arah yang salah. Aturan dan hukum internasional dengan mudah dilanggar. Kekuatan semakin sering digunakan untuk menentukan hasil. Piagam PBB berada dalam bahaya menjadi tidak relevan. Kita menghadapi jumlah konflik terbesar sejak Perang Dunia II, yakni 65 konflik di 35 negara tahun lalu. Ini bukan dunia tempat kami ingin hidup. Bukan pula dunia yang kami inginkan bagi anak-anak dan generasi mendatang. Kami ingin mereka hidup di dunia yang menjunjung tinggi Piagam PBB."

Tema Global Town Hall 2026 kemudian diarahkan pada seruan untuk kembali menempatkan pembangunan, keadilan, dan kemanusiaan sebagai bagian penting dalam hubungan internasional. Situs resmi Global Town Hall menyebut forum tahun ini muncul di tengah perhatian terhadap konflik bersenjata, fragmentasi geopolitik, melemahnya penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, serta melambatnya pencapaian Sustainable Development Goals.

Dino kembali menyampaikan pandangannya mengenai tema tersebut dalam sesi forum.

"Itulah mengapa kita membutuhkan perubahan arah dalam hubungan internasional. Kita perlu menempatkan kembali pembangunan sebagai pusat perhatian, memulihkan keadilan, dan mengembalikan nilai kemanusiaan ke inti hubungan internasional. Mereka ingin hidup dalam damai, bukan dalam ketakutan; mereka ingin hidup dalam rasa hormat, bukan dikelilingi kebencian; mereka ingin memiliki harapan, bukan kehilangan harapan; mereka menginginkan masa depan yang lebih cerah, bukan masa depan yang lebih gelap; mereka menginginkan kemajuan, bukan kemunduran; mereka menginginkan kesempatan, bukan pengucilan; dan yang terpenting, mereka menginginkan martabat manusia bagi semua orang, seperti yang dijanjikan oleh para perumus Piagam PBB."

Salah satu keynote speaker, H.E. Micheál Martin, Taoiseach atau Perdana Menteri Irlandia, membahas keterkaitan antara pembangunan, pengentasan kemiskinan, hak asasi manusia, demokrasi, dan solidaritas global.

"Menangani tantangan kemiskinan yang terus berlangsung sangat penting. Tanpa fokus yang jelas pada kemiskinan, upaya pembangunan berisiko semakin mengukuhkan ketimpangan global dan nasional serta mendorong ketidakstabilan dan ketidakamanan. Pembangunan yang ingin kita dorong harus inklusif, tangguh, dan berkelanjutan secara lingkungan, dengan manfaat yang didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Mengembalikan nilai kemanusiaan berarti mempertahankan prinsip-prinsip universal: hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum, dan ruang sipil. Irlandia selalu menegaskan kembali sifat universal dari prinsip-prinsip tersebut, yang berlaku di seluruh dunia, baik di Irlandia, Indonesia, maupun di Sudan, Myanmar, dan Palestina. Irlandia selalu memiliki sikap yang jelas mengenai hal ini dan akan terus menunjukkan solidaritas kepada rakyat Palestina. Sejarah Irlandia sebagai negara yang pernah mengalami kolonialisme dan kelaparan mengajarkan kami pentingnya solidaritas dan kerja sama pembangunan. Pembangunan akan berhasil bukan ketika dilakukan untuk masyarakat, melainkan ketika dibentuk bersama masyarakat."

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Global Town Hall yang mempertemukan perspektif dari berbagai kawasan. Forum ini juga dirancang untuk menghubungkan perspektif East-West-North-South serta memberi ruang kepada masyarakat dan komunitas untuk menyampaikan pandangan mengenai keputusan nasional dan multilateral.

Persoalan Palestina juga menjadi salah satu topik utama Global Town Hall 2026. H.E. Dr. Varsen Aghbekian Shahin, Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Negara Palestina, mempertanyakan kredibilitas sistem internasional dalam keynote speech yang disampaikannya.

"Persoalan Palestina telah menjadi ujian terhadap kredibilitas sistem internasional itu sendiri: apakah hukum internasional benar-benar berlaku secara universal, apakah keadilan diterapkan secara setara, dan apakah hak-hak suatu bangsa dapat dilindungi ketika berhadapan dengan pendudukan berkepanjangan, kebijakan yang melanggar hukum, dan impunitas. Selama puluhan tahun, kami berada di bawah banyak tekanan, mengalami begitu banyak penderitaan, dan terus berjuang menghadapi pendudukan. Bagi rakyat Palestina, kenegaraan bukanlah aspirasi diplomatik yang abstrak, dan bukan pula hadiah yang diberikan pada akhir dari sebuah proses politik yang tidak berkesudahan."

Isu tersebut menjadi bagian dari sesi “From Aspiration to Reality: Prospects and Challenges for Palestinian Independence and Statehood”. Agenda Global Town Hall 2026 juga mencantumkan sejumlah sesi lain yang membahas hubungan internasional, teknologi, pembangunan, serta masa depan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selain geopolitik dan Palestina, Global Town Hall 2026 mengangkat isu mengenai perkembangan kecerdasan artifisial melalui sesi “Green Lights, Red Lines: How Far Should We Let AI Go?”. Diskusi ini membahas peluang dan risiko AI, termasuk tantangan tata kelola yang berkembang seiring pesatnya teknologi tersebut.

Agenda lain adalah 'The State of the World 2026: Preparing for the Next World Order', yang membahas perkembangan geopolitik, ekonomi dunia, politik, AI dan teknologi, serta peacebuilding.

Sementara itu, sesi 'More Ploughshares, Less Swords: Choosing Development and SDGs over Armaments' membahas hubungan antara peningkatan belanja militer dan kebutuhan pembangunan serta pencapaian SDGs.

Ada pula sesi 'No Justice, No Humanity = No Peace' yang membahas konflik berkepanjangan, penderitaan kemanusiaan, serta penerapan norma dan hukum internasional.

Rangkaian forum ditutup dengan sesi “The United Nations We Need” yang membahas perkembangan Agenda 2030, persoalan pendanaan PBB, serta gagasan mengenai masa depan dan reformasi institusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Melalui Global Town Hall 2026, FPCI kembali menghadirkan forum dialog yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dari sejumlah kawasan dan latar belakang. Edisi ketujuh ini berlangsung pada 19 September 2026 dengan rangkaian pembahasan yang mencakup tatanan dunia, manipulasi informasi, AI, Palestina, kerja sama Global North-South, pembangunan, keadilan, hingga PBB.