Trump Teken Perjanjian Keamanan dengan Denmark dan Greenland

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (22/9) menandatangani kesepakatan dengan Denmark dan Greenland untuk memperkuat keamanan di kawasan Arktik dan Atlantik Utara.

Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi penambahan pangkalan militer AS di Greenland, sekaligus meredakan ketegangan akibat keinginan Trump yang berulang kali menyebut pulau itu seharusnya menjadi bagian dari AS.

Kesepakatan itu ditandatangani di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, beberapa hari setelah Trump mengumumkan rencana memperkuat kehadiran militer AS di Greenland tanpa mengubah status wilayah tersebut.

Greenland merupakan wilayah semiotonom dalam Kerajaan Denmark. 

"Ini sangat baik bagi Eropa, AS, dan semua pihak," kata Trump sesaat sebelum penandatanganan seperti dilaporkan Associated Press. "Dan bagi Greenland, hasilnya akan luar biasa."

Trump telah menyatakan keinginannya untuk memiliki Greenland setidaknya sejak 2019. Dalam masa jabatan keduanya, ia bahkan sempat mengancam akan mengambil alih wilayah semiotonom tersebut dari Denmark, yang merupakan sekutu AS di NATO.

Para pejabat AS, Greenland, dan Denmark selama berbulan-bulan melakukan perundingan tertutup untuk mencari jalan keluar atas sejumlah kekhawatiran keamanan yang disampaikan Trump mengenai pulau yang kaya akan mineral tersebut.

Keinginan Trump untuk menguasai Greenland sempat memicu ketegangan di antara negara-negara anggota NATO. Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen bahkan memperingatkan bahwa pengambilalihan Greenland oleh AS dapat berarti berakhirnya aliansi Atlantik tersebut.

Ketegangan itu membuat banyak dari sekitar 56.000 penduduk Greenland merasa cemas. Hubungan AS dengan Denmark dan mitra-mitranya di Uni Eropa ikut merenggang. Negara-negara Eropa kemudian meningkatkan latihan keamanan dan dukungan keuangan untuk Greenland.

Kepentingan perdagangan dan sumber daya alam ikut memengaruhi kekhawatiran mengenai masa depan Greenland. Sekitar dua pertiga wilayah pulau itu berada di dalam Lingkar Arktik, tempat mencairnya es laut membuka jalur-jalur pelayaran baru.

AS telah memiliki kehadiran di Greenland selama puluhan tahun. Namun, sejak 1945, jumlah personel militernya di wilayah tersebut terus berkurang, dari ribuan tentara yang ditempatkan di 17 pangkalan dan fasilitas menjadi sekitar 200 personel di Pangkalan Antariksa Pituffik yang terpencil di bagian barat laut Greenland.

Pangkalan itu mendukung operasi peringatan dini rudal, pertahanan rudal, dan pengawasan antariksa bagi AS dan NATO.

Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB sebelum penandatanganan, Trump mengatakan AS akan segera memulai proses membangun kehadiran militer dalam skala besar di lokasi-lokasi yang sesuai, termasuk dengan membangun dua pangkalan militer yang sangat besar.

Parlemen Denmark tahun lalu mengesahkan undang-undang yang memungkinkan berdirinya pangkalan militer AS di wilayah Denmark. Aturan itu memperluas kesepakatan yang dibuat pada 2023 dengan pemerintahan Joe Biden, yang memberikan akses luas kepada pasukan AS ke pangkalan-pangkalan udara di Denmark.

Trump sebelumnya bersikeras bahwa AS perlu mengambil Greenland agar Rusia atau China tidak melakukan hal yang sama.

Meski mengatakan lebih memilih mencapai kesepakatan soal Greenland, Trump sebelumnya pernah menyatakan, dengan satu atau lain cara, kita akan memiliki Greenland.

Kesepakatan yang dipublikasikan ketiga pemerintahan setelah penandatanganan itu memungkinkan AS memodernisasi dan memperluas kegiatannya di Pituffik.

Dalam kesepakatan tersebut, AS diperbolehkan membentuk kawasan pertahanan di Narsarsuaq di bagian selatan dan Mestersvig di bagian timur Greenland.

Selain itu, AS dapat membentuk kawasan pertahanan tambahan di Greenland serta memperkuat operasi maupun fasilitas militernya.

AS juga harus sebisa mungkin memberikan kontrak pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pembangunan, pemeliharaan, atau pembongkaran pangkalan tersebut kepada pihak-pihak di Greenland.

Kesepakatan itu memberikan keleluasaan pula bagi militer AS untuk bergerak di wilayah Greenland, termasuk akses melalui kawasan bawah laut.

Dokumen yang sama menyebut AS, Denmark, dan Greenland sama-sama berkepentingan memberikan akses kepada militer AS ke Greenland untuk membantu menjaga keamanan wilayah NATO, Greenland, dan benua Amerika.

Akses tersebut berkaitan dengan "Golden Dome", sistem pertahanan rudal yang direncanakan Trump. Frederiksen mengatakan belum ada keputusan mengenai rincian sistem tersebut.

Negara yang bukan anggota NATO tidak akan diizinkan membangun instalasi militer sendiri, baik berawak maupun tanpa awak, di Greenland atau mempertahankan kehadiran militer secara terus-menerus, kecuali ketiga pihak menyepakati hal lain.

Kesepakatan ini berlaku tanpa batas waktu. Jika suatu hari Greenland merdeka dari Denmark, perjanjian tersebut tetap berlaku.

Frederiksen pada Selasa menyebut perjanjian tersebut sebagai kesepakatan yang dapat berlaku selamanya. Menurut dia, kesepakatan itu baik bagi AS, Greenland, Denmark, dan NATO secara keseluruhan.

"Tuan Presiden, Anda sudah menyampaikannya dengan sangat jelas: Anda tidak ingin pihak-pihak yang menjadi lawan berada terlalu dekat," kata Frederiksen. "Saya sepenuhnya setuju."

PM Greenland Jens-Frederik Nielsen menyebutnya sebagai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

"Keamanan Anda adalah keamanan kami," ujarnya, "dan keamanan kami adalah keamanan Anda."

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, yang turut membantu meredakan ketegangan ketika krisis memuncak pada Januari, menyambut penandatanganan kesepakatan tersebut.

Melalui unggahan di X, Rutte mengatakan, "Kesepakatan ini, bersama dengan semakin besarnya peran NATO dalam mengamankan kawasan yang sangat penting tersebut, memperkuat keamanan bersama kita dan mendukung masa depan yang lebih aman dan stabil bagi kita semua."

Frederiksen, yang tampak lega, mengatakan dalam pernyataan bersama Nielsen setelah penandatanganan bahwa "Kerajaan Denmark kini berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan kemarin."

Ia kemudian menutup konferensi pers dengan mengatakan, "Saya rasa sebentar lagi kami akan keluar dan minum bir dingin."

Sejumlah negara NATO lainnya tidak kalah lega setelah kesepakatan tersebut diumumkan.

Presiden Latvia Edgars Rinkevics mengatakan, meski masih banyak hal yang perlu dilihat lebih lanjut, pengumuman itu merupakan perkembangan yang sangat positif dan baik.

"Namun, saya berharap persoalan ini selesai karena memang tidak sepenuhnya nyaman melihat perdebatan seperti ini terjadi di antara sahabat dan sekutu yang sangat dekat," kata Rinkevics kepada sejumlah kecil wartawan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB.