Global Town Hall 2026 Bahas Jalan Panjang Palestina Menuju Kemerdekaan

Liputan6.com, Jakarta - Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menggelar Global Town Hall 2026 pada Sabtu, 19 September 2026. Konferensi virtual global tahunan ini menjadi platform independen bagi masyarakat sipil, akademisi, pemikir, dan jurnalis dari berbagai negara untuk berdialog mengenai sejumlah persoalan paling mendesak yang dihadapi dunia.

Tahun ini, Global Town Hall mengusung tema "Calling for a Global U-Turn: Recentering Development, Reclaiming Humanity, Restoring Justice in a Crazi(er) World."

Di tengah berbagai krisis global, salah satu sesi khusus yang menjadi perhatian adalah pembahasan mengenai Palestina bertajuk "From Aspiration to Reality: Prospects and Challenges for Palestinian Independence and Statehood."

Perjalanan Palestina menuju kemerdekaan masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidakpastian dan konflik yang terus meningkat masih membayangi kehidupan jutaan orang.

Dalam situasi tersebut, sesi ini tidak sekadar menjadi diskusi akademis, tetapi juga menjadi ruang untuk mendengarkan secara langsung suara mereka yang hidup dan berjuang di tengah kondisi tersebut.

Tokoh yang Hadir

Sejumlah tokoh terkemuka mengikuti sesi khusus mengenai Palestina. Sebagai Keynote Speaker, hadir Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Negara Palestina H.E. Dr. Varsen Aghabekian Shahin.

Sementara itu, Special Remarks disampaikan H.E. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004–2009 dan 2014–2019.

Sesi tersebut juga menghadirkan sejumlah panelis, yakni H.E. Nickolay Mladenov, High Representative for Gaza – Board of Peace; Daniel Levy, President of the U.S./Middle East Project (USMEP); serta Wadah Khanfar, President of Al Sharq Forum.

Diskusi dipandu Nathalie Tocci, Professor of Practice di Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS).

Sejumlah pembahas atau discussants yang turut terlibat antara lain Michael Vatikiotis, penulis dan diplomat swasta; Yenny Wahid, Direktur Wahid Foundation; Amb. Tarek Adel, mantan Assistant Foreign Minister for Arab Region Affairs periode 2015–2016; Jismi Johari, President of Malaysian Humanitarian Aid and Relief (MAHAR) sekaligus Chairman of Ops Ihsan; Muhammed Hüseyin Mercan, Associate Professor of International Relations di Ankara Yıldırım Beyazıt University, Türkiye; serta Dr. Qamar Cheema, Executive Director Sanober Institute.

Negara Bukan Sekadar Aspirasi Diplomatik yang Abstrak

Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Negara Palestina H.E. Dr. Varsen Aghabekian Shahin membuka sesi dengan menyampaikan pandangan yang disebutnya merepresentasikan pesan dari rakyat Palestina.

"Bagi rakyat Palestina, kenegaraan bukanlah aspirasi diplomatik yang abstrak, dan bukan pula hadiah yang diberikan pada akhir proses politik yang tidak berkesudahan. Rakyat Palestina memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri, dan Negara Palestina merupakan realitas politik, hukum, dan nasional," kata Shahin.

Menurutnya, yang masih diingkari adalah kemampuan Palestina untuk menjalankan kedaulatan penuh atas wilayahnya akibat pendudukan Israel yang disebutnya ilegal.

"Karena itu, perwujudan penuh kedaulatan dan kemerdekaan Palestina bergantung terutama pada berakhirnya pendudukan dan pembalikan kebijakan-kebijakan yang menghancurkan fondasi teritorial, politik, dan ekonomi dari solusi dua negara," ujarnya.

Panelis yang mewakili Board of Peace, H.E. Nickolay Mladenov, membahas peta jalan politik bagi masa depan Gaza dan kenegaraan Palestina.

"Tujuan kami bukan memisahkan Gaza dari Tepi Barat. Tujuan kami justru mengembalikan Gaza di bawah kendali Otoritas Nasional Palestina di Ramallah," kata Mladenov.

Namun, menurutnya, hal tersebut membutuhkan sejumlah langkah penting yang harus dilakukan sekarang dan tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan Israel, Mesir, Palestina, serta komunitas internasional yang lebih luas.

"Fokus saya sekarang tepat pada hal itu. Yaitu bagaimana kita melewati tahap penting yang sedang kita hadapi antara fase perencanaan dan fase ketika langkah-langkah tersebut akan diwujudkan," ujarnya.

Mladenov menyebut sejumlah hal yang perlu diperhatikan, termasuk transisi kewenangan sipil, penonaktifan senjata, serta penarikan pasukan Israel ke perimeter Gaza agar pembicaraan politik yang dinilai penting bagi persoalan tersebut dapat kembali dilakukan.

"Karena Gaza bukan hanya persoalan kemanusiaan. Gaza juga merupakan persoalan yang sangat, sangat politis bagi semua pihak, termasuk bagi rakyat Palestina dan kawasan lainnya," katanya.

Jusuf Kalla Soroti Solusi Dua Negara

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla turut menyampaikan pandangannya dalam sesi tersebut. Ia menyoroti konsep yang dibawa Board of Peace sebagai sesuatu yang berada di tengah, tetapi belum sepenuhnya diterima Israel maupun pihak Palestina.

"Board of Peace memang memiliki sebuah konsep yang mewakili sesuatu yang berada di tengah, tetapi konsep itu belum sepenuhnya diterima Israel maupun pihak Palestina. Itu karena proposal Board of Peace masih menyerukan solusi dua negara, yang juga tidak disetujui Israel," ujar Jusuf Kalla.

Menurutnya, solusi dua negara merupakan pilihan yang paling luas dapat diterima oleh semua pihak.

"Ya. Solusi yang paling dapat diterima secara luas oleh semua pihak adalah solusi dua negara. Ini menjunjung prinsip martabat bagi semua, yang berarti Palestina diakui dan Israel juga diakui," katanya.

Jusuf Kalla mengatakan pengakuan terhadap solusi dua negara juga berkaitan dengan pengakuan terhadap batas-batas wilayah kedua negara.

"Untuk mencapai perbatasan seperti yang kita lihat sekarang, hal ini terjadi karena sebelumnya pihak Palestina tidak mengakui batas-batas negara. Sekarang, dengan situasi seperti ini, dengan solusi dua negara yang diakui, batas-batas negara juga akan diakui," ujarnya.

Masa Depan Solusi Dua Negara

Sementara itu, Daniel Levy, President of the U.S./Middle East Project (USMEP), mengarahkan kembali diskusi pada kondisi yang dihadapi rakyat Palestina.

"Bagi rakyat Palestina, tidak ada kepastian dalam kehidupan sehari-hari di bawah pendudukan Israel. Sebagian besar wilayah Gaza masih diduduki; Tepi Barat menghadapi kehancuran yang lebih parah dibandingkan beberapa dekade terakhir," kata Levy.

Ia juga menyoroti pemilihan umum Israel yang akan berlangsung pada bulan berikutnya.

"Saat ini, warga Israel akan memberikan suara dalam pemilu bulan depan. Tahukah Anda apa yang tidak ada dalam surat suara? Tidak ada satu pun partai Zionis yang mengusulkan solusi dua negara. Tidak ada satu pun partai Zionis di Israel yang mengatakan mereka mendukung dan mengadvokasi solusi dua negara," ujarnya.

Levy kemudian menyampaikan pandangannya bahwa gagasan solusi dua negara telah kehilangan relevansinya dan mengusulkan kesetaraan dalam satu negara.

"Saya menyarankan bahwa solusi dua negara sudah melewati masanya; yang ada adalah realitas bahwa setiap orang harus setara dalam satu negara," katanya.

Ia juga menyinggung hubungan antara pendudukan dan perlawanan.

"Tidak ada pendudukan dengan kekerasan yang tidak menghasilkan perlawanan. Jadi, Anda dapat menonaktifkan senjata tersebut, tetapi perlawanan akan kembali karena memang demikian sifat dari pendudukan kolonial yang penuh kekerasan dan ilegal," ujar Levy.

Sesi khusus mengenai Palestina tersebut disiarkan secara global dan menghubungkan pembicara serta audiens dari Ramallah, Palestina, Qatar, Uni Emirat Arab, Türkiye, Mesir, Inggris, Italia, serta berbagai wilayah di Asia.