Pakistan Resmi Hapus Pajak Pembalut

Liputan6.com, Islamabad - Bushra Mahnoor (26) tumbuh besar di Attock, Provinsi Punjab, Pakistan. Di rumahnya, pembalut dijatah ketat untuk enam perempuan yang sudah menstruasi, kenyataan yang dialami banyak keluarga lain di provinsi itu.

Bushra tinggal bersama ibu dan empat saudara perempuannya. Persediaan pembalut kerap menipis, sementara harganya mahal karena pemerintah mengelompokkannya sebagai barang non-esensial. Setiap pembelian pun harus dipertimbangkan baik-baik dan digunakan sehemat mungkin.

Bushra masih ingat bagaimana persediaan pembalut di rumahnya selalu dipantau dan harus dibagi di antara mereka. Situasi itu, katanya, menimbulkan tekanan tersendiri di rumah.

"Saya merasa seperti kami saling bersaing untuk mendapatkan persediaan itu," ujarnya seperti dilaporkan Middle East Eye.

Di sekolah, ia selalu dihantui rasa takut tiba-tiba menstruasi tanpa memiliki perlengkapan yang memadai. Jika ada kesempatan, ia akan diam-diam menyisihkan pembalut untuk dirinya sendiri.

Bushra sendiri tumbuh dengan berbagai mitos seputar menstruasi. Ia mendengar bahwa mandi saat menstruasi bisa membuat sakit, menyebabkan berat badan naik, dan bahwa menstruasi adalah tanda ketidakmurnian. Di sekolah, para guru mengatakan topik itu seharusnya diajarkan di rumah. Namun di rumah, menstruasi nyaris tidak pernah dibicarakan.

Pengalaman seperti itu umum dialami perempuan di seluruh Pakistan. Menurut data Bank Dunia 2025, perempuan mencakup 49,3 persen dari populasi Pakistan, tetapi hanya 12 persen yang menggunakan produk sanitasi komersial, terutama karena harganya tidak terjangkau. Hanya 27 persen yang memahami menstruasi sebagai proses biologis alami.

Para pegiat mengatakan, kondisi ini terjadi karena pemerintahan demi pemerintahan membiarkan isu menstruasi tidak tersentuh, sementara budaya diam dan rasa malu terus menyelubunginya.

Sebelum bulan ini, produk menstruasi dan alat kontrasepsi masih dikenai pajak penjualan sebesar 18 persen. Kebijakan itu berubah ketika Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb menghapus pungutan tersebut — yang kerap disebut sebagai "pajak menstruasi" — dalam anggaran 2026–2027.

Keputusan itu disambut baik oleh berbagai kelompok advokasi di seluruh Pakistan.

Perwakilan UNICEF di Pakistan mengatakan kepada Middle East Eye, "Ini merupakan langkah bermakna untuk mengatasi kemiskinan menstruasi dengan mengakui produk menstruasi sebagai barang kesehatan dan kebersihan yang esensial, bukan barang mewah."

Langkah tersebut menyusul petisi konstitusional yang diajukan aktivis hak-hak perempuan sekaligus pengacara hak asasi manusia Mahnoor Omer (25) dan pengacara pajak Ahsan Jahangir Khan (29). Kebijakan ini diperkirakan akan menurunkan harga produk sanitasi bagi jutaan perempuan di Pakistan. Namun, para pegiat mengakui perjuangan untuk keadilan menstruasi masih jauh dari selesai.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penjualan Pakistan 1990, produk menstruasi diperlakukan seperti barang konsumsi lainnya. Sementara itu, barang impor dikenai bea masuk tambahan sebesar 25 persen. Jika digabungkan, pajak-pajak tersebut membuat harga produk sanitasi naik hingga 40 persen, sehingga pembalut dasar pun sulit dijangkau mayoritas anak perempuan dan perempuan.

Pada saat yang sama, makanan seperti yoghurt berperisa dan keju cottage dikategorikan sebagai barang esensial, sedangkan produk sanitasi tidak.

Bagi Mahnoor, hal itu tidak pernah masuk akal. Sejak muda, ia bekerja dengan berbagai LSM, sering kali bersama perempuan di komunitas berpenghasilan rendah. Dari sana, ia melihat langsung dampak pajak tersebut: potongan kain bekas dilipat, dicuci, lalu dipakai kembali selama berhari-hari; infeksi dan risiko kesehatan lain pun menyusul.

Tahun lalu, Mahnoor membaca kisah dua mahasiswa hukum asal Nepal, Shreena Nepal dan Abhyuday Bhetwal, yang berhasil menggugat pajak pertambahan nilai sebesar 13 persen atas pembalut. Pemerintah Nepal kemudian menghapus pungutan itu, sehingga harga produk menstruasi turun hampir seperlima.

Beberapa bulan kemudian, saat bekerja di Mahkamah Agung Pakistan, Mahnoor bertemu Ahsan. Keduanya mulai membahas kemungkinan mendorong perubahan serupa di Pakistan.

Pada Januari 2025, Mahnoor dan Ahsan mengajukan petisi konstitusional untuk menggugat pajak tersebut atas dasar kesetaraan dan martabat. Kampanye daring mereka dengan cepat mengumpulkan ribuan tanda tangan.

Dewan Pendapatan Federal Pakistan semula membela pajak itu dengan alasan pungutan tersebut sah secara hukum dan tidak diskriminatif. Namun, pada Juli, pemerintah mencabut pembelaannya dan mengumumkan bahwa pajak tersebut akan dihapus.

"Di provinsi yang cukup luas untuk memuat 20 negara Eropa, menstruasi belum pernah dibahas seterbuka ini di Majelis Punjab," ungkap Mahnoor.

"Isu-isu perempuan sering kurang terwakili di parlemen. Banyak anggota parlemen laki-laki tidak memiliki pengalaman langsung atas isu-isu ini, sementara sebagian perempuan berpengaruh mungkin terlalu jauh dari pengalaman mereka yang paling membutuhkan dukungan."

Di Provinsi Punjab, perempuan memegang 66 dari 371 kursi di majelis provinsi. Para pegiat mengatakan, stigma budaya yang mengakar kuat seputar menstruasi selama ini membatasi pembahasan terbuka mengenai isu tersebut. Namun, pengumuman terbaru menteri keuangan menjadi pengakuan resmi atas persoalan yang selama ini sebagian besar tersingkir dari debat publik.

Bushra bekerja bersama Mahnoor dan Ahsan sepanjang proses hukum tersebut. Ia mengadvokasi reformasi pajak melalui Mahwari Justice, organisasi yang ia dirikan pada 2022, ketika Pakistan dilanda salah satu banjir terburuk dalam sejarah modernnya. Sekitar 33 juta orang terdampak, sepertiga wilayah negara itu terendam, dan akses terhadap produk sanitasi di kamp-kamp pengungsian menjadi sangat terbatas.

Bushra mendatangi kamp-kamp itu untuk membagikan perlengkapan kebersihan: pembalut pakai ulang, baskom kecil untuk mencuci, dan kain untuk menjemur. Banyak perempuan di sana mengalami infeksi saluran kemih dan ruam kulit karena menggunakan pengganti pembalut yang tidak higienis. Ketika mereka menerima produk yang bersih, Bushra disambut dengan pelukan dan ciuman di kening.

"Menghapus pajak ini bukan seperti mengayunkan tongkat ajaib," kata Bushra. "Ini tidak akan menyelesaikan semua tantangan dalam semalam, tetapi ini langkah penting untuk membuka percakapan tentang menstruasi."

Meski pajak penjualan telah dihapus, produk menstruasi di Pakistan masih dikenai bea masuk tambahan sebesar 25 persen, yang membuat harga ecerannya tetap tinggi. Jika produk tersebut diklasifikasikan ulang sebagai barang bertarif nol atau bebas pajak, pajak penjualan dan pungutan serupa dapat dihapus dari harga jual. Biaya pun akan turun dan produk tersebut menjadi lebih terjangkau bagi perempuan dan anak perempuan yang membutuhkannya.

Semakin banyak negara telah bergerak ke arah itu. Inggris dan Irlandia telah menghapus PPN atas produk menstruasi sebagai bagian dari kebijakan tarif nol yang lebih luas untuk barang-barang esensial. Kenya, Afrika Selatan, dan Kanada juga tidak mengenakan pajak atas produk menstruasi.

Di Amerika Serikat, 18 negara bagian masih mengenakan pajak penjualan atas produk menstruasi per Maret 2026.

Di Pakistan, para pegiat mengatakan mereka semakin yakin pembebasan pajak penuh dapat tercapai.

"Perjuangan kami tidak berakhir ketika pemerintah mengatakan akan menghapus pajak penjualan; perjuangan ini berlanjut sampai pengadilan menyatakan produk ini bebas pajak," tutur Ahsan.

Sementara itu, Mahnoor tengah mempertimbangkan kampanye advokasi berikutnya yang berfokus pada reformasi pendidikan, khususnya memasukkan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi wajib ke dalam kurikulum sekolah.

"Anda bisa membanjiri pasar dengan makanan paling sehat, tetapi jika anak-anak tidak memahami mengapa mereka harus makan sehat, tidak akan ada yang membelinya," bebernya.

Seperti jutaan anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia, Bushra mengalami ketidakadilan menstruasi. Istilah ini digunakan para pegiat untuk menggambarkan kerugian sosial, ekonomi, dan institusional yang dialami seseorang semata-mata karena mereka menstruasi.

Ketidakadilan itu mencakup ajaran bahwa menstruasi adalah sesuatu yang harus disembunyikan, ketidakhadiran di sekolah karena menstruasi, hingga pembelian produk sanitasi mahal yang diserahkan di meja toko dalam kantong kertas cokelat agar tidak terlihat.

Para pegiat memperingatkan, penghapusan pajak penjualan hanya akan mengurangi sebagian kecil dari beban tersebut.

Sejak kasus pengadilan dimulai tahun lalu, Mahnoor masuk daftar Women of the Year majalah Time atas kampanyenya menghapus pajak tersebut.

Bushra, sementara itu, baru-baru ini menerima Commonwealth Youth Award 2026 atas kerjanya bersama Mahwari Justice. Ia menjadi orang Pakistan keempat yang meraih penghargaan tersebut.

Ketika ditanya tentang berbagai penghargaan itu, keduanya mengatakan kepada Middle East Eye bahwa pengakuan sebesar apa pun, menurut mereka, tidak banyak menyelesaikan persoalan utama yang menjadi inti kerja mereka.

Meski begitu, mereka mengenang dengan bangga pidato Aurangzeb di lantai Majelis Nasional saat mengumumkan perubahan kebijakan tersebut. Dalam pidato itu, ia menyebut produk menstruasi sebagai barang esensial bagi kesehatan perempuan.

Menurut mereka, menstruasi sudah terlalu lama absen dari bahasa parlemen. Mendengar kata itu diucapkan dalam catatan resmi terasa sangat penting bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh Pakistan.

Mahnoor mengatakan, "Saya pikir produk menstruasi tidak pernah dimasukkan ke dalam daftar barang esensial karena menstruasi adalah istilah yang selama ini enggan diucapkan di lantai Majelis Punjab. Namun sekarang istilah itu sudah diucapkan, dan itu adalah langkah maju yang signifikan."