Partai Politik Thailand Umumkan Kandidat Perdana Menteri Jelang Pemilu Februari, Siapa Saja Mereka?

Liputan6.com, Bangkok - Partai-partai politik di Thailand pada hari Minggu (28/12/2025) secara resmi mendaftarkan kandidat mereka untuk jabatan perdana menteri, menandai dimulainya secara tidak resmi masa kampanye menjelang pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari.

Pemilu dini ini digelar setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul membubarkan parlemen awal bulan ini. Langkah tersebut diambil menyusul persiapan partai oposisi utama untuk mengajukan mosi tidak percaya terkait rencana perubahan konstitusi.

Dengan memanggil pemilu lebih awal, Anutin dan Partai Bhumjaithai berharap dapat meningkatkan jumlah kursi mereka di majelis rendah parlemen Thailand guna memperkuat kendali atas pemerintahan. 

Selain memilih anggota parlemen, para pemilih juga akan memberikan suara dalam sebuah referendum yang menanyakan apakah Thailand perlu memiliki konstitusi baru. Referendum ini didorong oleh partai-partai progresif yang menilai bahwa sistem saat ini memberikan kekuasaan terlalu besar kepada birokrasi dan lembaga-lembaga yang tidak dipilih secara langsung, sehingga dianggap tidak demokratis.

Persaingan pada pemilu kali ini terutama melibatkan Partai Bhumjaithai yang konservatif di bawah kepemimpinan Anutin, Partai Rakyat yang progresif, serta Partai Pheu Thai yang berhaluan populis.

Partai Rakyat kembali menjadi pesaing utama dalam pemilu kali ini. Pada pemilu 2023, ketika masih bernama Move Forward Party dan dipimpin oleh tokoh berbeda, partai ini berhasil meraih jumlah kursi terbanyak di parlemen.  Meski menang secara suara pada pemilu sebelumnya, mereka gagal membentuk pemerintahan karena dihalangi oleh para anggota parlemen konservatif.

Pesaing besar lainnya adalah Partai Pheu Thai, yang didukung oleh mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Partai ini berhasil membentuk pemerintahan setelah pemilu 2023, menyusul kegagalan Partai Rakyat. Thaksin tetap menjadi figur dominan di balik Pheu Thai, meskipun saat ini ia sedang menjalani hukuman penjara atas vonis terkait korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Anutin sendiri baru menjabat sebagai perdana menteri selama sekitar tiga bulan. Ia menggantikan Paetongtarn Shinawatra, putri Thaksin, yang dicopot dari jabatannya melalui putusan pengadilan karena dinilai melakukan pelanggaran etika.

Selama masa pemerintahannya yang singkat, popularitas Anutin sempat menurun akibat banjir mematikan di wilayah selatan Thailand serta sejumlah skandal besar yang melibatkan pejabat dan tokoh bisnis. Namun, posisinya diperkirakan kembali menguat setelah ia mengadopsi sikap militer yang agresif, yang menarik dukungan kalangan nasionalis, ketika Thailand terlibat dalam pertempuran dengan Kamboja terkait sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama.

Sesuai ketentuan, setiap partai dapat mengajukan hingga tiga kandidat perdana menteri. Partai Bhumjaithai hanya mengusulkan dua nama, yakni Anutin sebagai kandidat utama dan diplomat senior Sihasak Phuangketkeow — yang saat ini menjabat sebagai menteri luar negeri — sebagai kandidat cadangan. Penantang utama mereka diperkirakan datang dari Partai Rakyat.

Hubungan politik sementara antara Anutin dan Partai Rakyat kini telah berakhir. Kerja sama tersebut bermula pada September lalu, ketika Anutin terpilih sebagai perdana menteri dengan dukungan Partai Rakyat. Dukungan itu diberikan sebagai imbalan atas janji Anutin untuk membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan serta menggelar referendum mengenai pembentukan konstitusi baru oleh majelis yang dipilih secara langsung.

Meski memberikan dukungan dalam pemungutan suara tersebut, Partai Rakyat sejak awal menegaskan bahwa mereka tidak akan bergabung dalam pemerintahan dan akan tetap berperan sebagai oposisi.

Belakangan, Partai Rakyat menilai bahwa Anutin dan Partai Bhumjaithai bertindak dengan itikad buruk karena sikap mereka dalam pemungutan suara terkait perubahan konstitusi dinilai tidak sejalan dengan janji awal yang menjadi dasar dukungan terhadap Anutin. Dalam pandangan Partai Rakyat, keputusan Anutin untuk membubarkan parlemen akhirnya menjadi penanda putusnya kerja sama politik sementara yang sebelumnya terjalin.

Pemimpin Partai Rakyat Natthaphong Ruengpanyawut yang menjadi kandidat utama partainya untuk jabatan perdana menteri, menyatakan bahwa tidak satu pun anggota parlemen dari partainya akan memberikan dukungan kepada Anutin maupun Sihasak dalam pemilihan perdana menteri.

Partai Rakyat tetap mengusung agenda reformis, termasuk janji kontroversial untuk memperjuangkan amnesti bagi para tahanan politik, khususnya mereka yang dipenjara berdasarkan undang-undang ketat Thailand yang membatasi kritik terhadap monarki. Sikap ini menempatkan partai tersebut berseberangan secara tajam dengan kelompok konservatif royalis yang memiliki pengaruh besar dalam politik Thailand.

Sementara itu, Partai Pheu Thai — yang merupakan kelanjutan dari mesin politik Thaksin — mengajukan Yodchanan Wongsawat, berusia 46 tahun, sebagai kandidat utama mereka untuk jabatan perdana menteri.