Tawaran Bus Listrik China ke Sri Lanka Picu Kekhawatiran Keamanan Nasional

Liputan6.com, Kolombo - Rencana China untuk memasok armada bus listrik ke Sri Lanka kembali membuka babak baru kerja sama infrastruktur kedua negara, namun sekaligus memunculkan kekhawatiran serius terkait keamanan nasional.

Pemerintah Sri Lanka kini dihadapkan pada pilihan strategis di tengah upaya memodernisasi transportasi publik dan meningkatnya peringatan global soal risiko teknologi asing pada infrastruktur vital, dikutip dari laman Asiannewspost, Minggu (14/12/2025).

Duta Besar China untuk Sri Lanka, Qi Zhenhong, menyebut proposal bus listrik (electric vehicle/EV) sebagai “titik awal baru” dalam hubungan bilateral, seiring kebangkitan kembali proyek-proyek infrastruktur yang sebelumnya tertunda di Kolombo.

Beijing memposisikan inisiatif tersebut sebagai kelanjutan alami dari peran China dalam pembangunan Sri Lanka.

Namun, pada saat yang sama, sejumlah negara Eropa—khususnya di kawasan Skandinavia—tengah menyelidiki potensi risiko keamanan dari penggunaan bus listrik buatan China. Kekhawatiran itu kini menjadi rujukan penting bagi Sri Lanka sebelum mengambil keputusan.

Di Denmark dan Norwegia, otoritas transportasi meluncurkan penyelidikan setelah ditemukan bahwa bus listrik buatan China, termasuk merek Yutong, memiliki sistem perangkat lunak dengan kemampuan akses jarak jauh.

Sistem tersebut memungkinkan pembaruan dan diagnostik dilakukan dari luar, yang menurut sejumlah pejabat Eropa berpotensi membuka celah untuk penonaktifan kendaraan dari jarak jauh.

Operator transportasi Norwegia, Ruter, mengungkapkan hasil pengujian yang menunjukkan adanya “akses digital langsung” pada bus Yutong. Sementara itu, operator Denmark Movia—yang mengoperasikan lebih dari 260 bus Yutong di wilayah Kopenhagen dan Denmark timur—secara terbuka mengakui adanya kerentanan serupa.

“Jika sebuah kendaraan dapat diperbarui dari jarak jauh, maka kendaraan itu juga bisa dimatikan dari jarak jauh,” ujar Kepala Operasional Movia, Jeppe Gaard.

Yutong membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa produknya memenuhi standar internasional. Namun bagi banyak pembuat kebijakan di Eropa, kemampuan teknologinya sendiri sudah cukup menjadi alarm, terlepas dari niat pabrikan.

Kekhawatiran ini muncul di tengah konteks lebih luas tentang pembatasan teknologi China di Eropa. Sejumlah negara telah menarik peralatan Huawei dan ZTE dari jaringan 5G karena alasan keamanan. Kini, kendaraan listrik—yang pada dasarnya merupakan sistem berbasis perangkat lunak—mulai dipandang sebagai potensi kerentanan baru.

Bagi Sri Lanka, risikonya dinilai jauh lebih besar. Sistem transportasi publik negara itu, terutama Sri Lanka Transport Board (SLTB), selama bertahun-tahun mengalami kerugian, masalah tata kelola, keterbatasan teknologi, serta lemahnya sistem perawatan.

Bus yang menua, keterlambatan operasional, dan kondisi keselamatan yang buruk masih menjadi keluhan utama penumpang.

Elektrifikasi transportasi memang dipandang menjanjikan, baik untuk mengurangi impor bahan bakar, menekan polusi, maupun meningkatkan kualitas layanan.

Namun, integrasi armada bus listrik modern menuntut kesiapan menyeluruh, mulai dari infrastruktur pengisian daya, sistem digital, pelatihan sumber daya manusia, hingga pengawasan regulasi—area yang masih menjadi tantangan besar bagi Sri Lanka.

Selain itu, ketergantungan pada satu pemasok menimbulkan risiko strategis. Jika China tidak hanya memasok kendaraan, tetapi juga perangkat lunak, sistem pemeliharaan, dan arsitektur data, maka kendali Sri Lanka atas tulang punggung transportasi publiknya berpotensi melemah.

Berbeda dengan negara Eropa yang memiliki pemasok beragam dan daya tawar politik lebih kuat, Sri Lanka sudah bergantung signifikan pada pembiayaan China sebagai salah satu kreditur utama.

Kekhawatiran lain adalah lemahnya kerangka keamanan siber untuk infrastruktur publik. Dalam skenario di mana sistem transportasi terhubung ke server luar negeri, pemerintah Sri Lanka bisa memiliki visibilitas dan kendali yang sangat terbatas atas aliran data maupun potensi manipulasi sistem.

Pengalaman Eropa kini dipandang sebagai peringatan dini. Elektrifikasi transportasi publik bukan sekadar kebijakan lingkungan atau ekonomi, melainkan juga keputusan strategis yang menyentuh kedaulatan dan keamanan nasional.

Para pengamat menilai, Sri Lanka yang masih berupaya keluar dari krisis ekonomi tidak berada dalam posisi ideal untuk menanggung risiko jangka panjang dari ketergantungan teknologi asing.

Tanpa kajian menyeluruh terhadap dampak teknologi, operasional, finansial, dan geopolitik, adopsi bus listrik buatan China berpotensi mengikat negara itu dalam ketergantungan yang melampaui sektor transportasi.

Tawaran bus listrik China mungkin dipresentasikan sebagai awal baru. Namun bagi Sri Lanka, para analis menekankan bahwa langkah pertama seharusnya adalah kehati-hatian—bukan penerimaan tanpa syarat. Eropa telah belajar melalui tekanan. Sri Lanka masih memiliki kesempatan untuk belajar lebih awal.