China Percepat Investasi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air di Pakistan, Ini Tujuan Strategisnya

Liputan6.com, Beijing - Sengketa air telah lama menjadi pemicu ketegangan antara India dan Pakistan. Sistem sungai yang vital, terutama Sungai Indus dan anak-anak sungainya, memainkan peran penting dalam percaturan geopolitik kawasan.

Namun, ketegangan ini kini memasuki babak baru seiring dengan keterlibatan Tiongkok yang kian dalam. Setelah India menangguhkan partisipasinya dalam Perjanjian Air Indus, Tiongkok mempercepat pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mohmand di Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.

Langkah ini mempertegas posisi Tiongkok sebagai aktor strategis dalam "diplomasi air" Asia Selatan—sebuah posisi yang menimbulkan perdebatan karena tak hanya menyangkut energi dan pembangunan, tetapi juga motif geopolitik dan pengaruh regional.

Di bawah skema Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC), Tiongkok dan Pakistan menjalin kerja sama dalam 21 proyek energi terbarukan, termasuk sejumlah proyek hidroelektrik, dikutip dari laman theweek, Kamis (29/5/2025).

Salah satunya adalah PLTA Mohmand di Sungai Swat, yang dikembangkan oleh China Energy Engineering Corporation sejak Mei 2020. Bendungan serbaguna ini dirancang untuk menghasilkan listrik sebesar 800 megawatt, menyediakan 300 juta galon air minum harian untuk Peshawar, serta mendukung pengendalian banjir dan irigasi. Sayangnya, proyek ini mengalami penundaan dan diperkirakan baru bisa beroperasi penuh pada 2027.

Pakistan sendiri tengah giat membangun bendungan sebagai bagian dari strategi ketahanan energi dan air. Proyek-proyek besar seperti PLTA Karot di Sungai Jhelum dan PLTA Suki Kinari di Khyber Pakhtunkhwa menunjukkan komitmen Pakistan untuk memanfaatkan energi air. Di PoK (Kashmir yang dikelola Pakistan), proyek besar lainnya seperti PLTA Kohala (1.124 MW) dan PLTA Azad Pattan juga digarap oleh konsorsium perusahaan Tiongkok.

Namun, proyek yang paling ambisius adalah Bendungan Diamer-Bhasha. Bendungan yang dibangun di antara distrik Kohistan (KP) dan Diamer (Gilgit-Baltistan) ini digadang-gadang akan menyaingi megastruktur Bendungan Tiga Ngarai di Tiongkok.

Dengan kapasitas pembangkitan sebesar 4.500 MW dan potensi besar untuk penyimpanan air, bendungan ini bisa menjadi tulang punggung infrastruktur air Pakistan. Namun, pendanaannya masih menjadi tantangan besar, terlebih setelah Tiongkok menetapkan syarat pembiayaan yang ketat dan kurang transparan, yang dikhawatirkan bisa memperburuk krisis utang Pakistan. Akibatnya, Islamabad mulai menjajaki sumber pendanaan alternatif di luar kerangka CPEC.

Di sisi lain, India yang sebelumnya tak terlalu mempersoalkan proyek bendungan Pakistan—bahkan sempat menyambut potensi kolaboratif pada Bendungan Mangla dan Wullar—kini menunjukkan sikap lebih keras. Kekhawatiran India meningkat sejak peran Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur air Pakistan kian dominan. Pada 2017, India secara resmi menyampaikan keprihatinannya kepada Islamabad dan Beijing mengenai proyek-proyek bendungan yang dibangun di wilayah Kashmir yang disengketakan.

Meski proyek-proyek CPEC dianggap vital bagi kebutuhan energi Pakistan, banyak pihak—termasuk kalangan akademisi dan masyarakat lokal—menyoroti dampak jangka panjangnya. Mereka menganggap proyek ini lebih menguntungkan Tiongkok secara strategis daripada membawa keberlanjutan bagi Pakistan. Isu keamanan juga mengemuka, terutama terkait ancaman terhadap tenaga kerja Tiongkok yang terlibat dalam pembangunan. Di sisi lain, dampak lingkungan seperti perubahan aliran air, gangguan terhadap ekosistem, dan ketimpangan distribusi air di wilayah hilir, menjadi perhatian serius.

Proyek Bendungan Diamer-Bhasha mencerminkan ambivalensi proyek-proyek ini: di satu sisi menjanjikan manfaat ekonomi besar, namun di sisi lain menuntut pertimbangan mendalam terkait pembiayaan dan dampak ekologis.

Penolakan dari masyarakat lokal pun tak dapat diabaikan. Di PoK, warga menyuarakan kekhawatiran terhadap proyek PLTA Neelum–Jhelum dan Kohala. Mereka menilai proyek-proyek tersebut mengancam ekosistem dan menggusur mata pencaharian mereka yang bergantung pada sungai.

Dengan keterlibatan Tiongkok yang makin intens dalam pengelolaan air Pakistan, perdebatan pun meluas ke ranah geopolitik. Penguasaan terhadap sumber daya air kini menjadi alat negosiasi finansial, diplomatik, hingga pembentukan aliansi strategis. Ketimpangan dalam tata kelola air pun memperbesar pengaruh Tiongkok di kawasan, memungkinkan Beijing untuk membentuk narasi dan interaksi politik dengan negara-negara tetangganya.

Perkembangan ini menggarisbawahi bahwa isu air di Asia Selatan telah bertransformasi dari persoalan teknis menjadi persoalan keamanan non-tradisional. Air kini bukan sekadar sumber daya, melainkan alat kekuatan dan pengaruh dalam percaturan geopolitik regional.