China Pakai Aplikasi Ini untuk Mata-matai Muslim Uighur?

Pusat pelatihan vokasional Hotan di Hotan County, Prefektur Hotan, Wilayah Otonomi Xinjiang-Uighur (XUAR) (Rizki Akbar Hasan / Liputan6.com)

Liputan6.com, Xinjiang - Sebuah laporan dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menguak dokumen-dokumen rahasia dari China terkait kemah detensi etnis Uighur. Dalam salah satu dokumen, pemerintah China menggunakan aplikasi untuk memata-matai Muslim Uighur di Xinjiang.

Menurut ICIJ, aplikasi yang digunakan China adalah aplikasi Zapya (Kuai Ya) yang kerap digunakan komunitas Muslim untuk berbagi konten religi. Pengembang aplikasi itu adalah DewMobile asal Beijing.

Lewat aplikasi tersebut, pengguna bisa berbagi video, foto, dan files lain tanpa menggunakan koneksi internet. Pengguna Zapya di Uighur juga ternyata mencapai jutaan dan China berhasil memantau siapa penggunanya.

Salah satu pengungsi Uighur, Zumrat Dawut, berkata polisi sering memeriksa aplikasi Zapya. Jika ada yang men-download konten religi, maka polisi akan menahan orang tersebut.

Informasi yang China dapatkan lewat Zapya juga sangat detail. Mereka tahu berapa saja imam yang tak berizin di wilayah Xinjiang, orang-orang yang berhubungan dengan mereka, bahkan tagar apa saja yang dipakai.

Menurut dokumen rahasia bertanggal 29 Juni 2017 itu, China berhasil tahu ada 1,8 juta orang pengguna Zapya di kalangan Uighur, 3.925 imam tak berizin, dan 5.576 orang yang berhubungan dengan para imam tersebut.

Ada pula 124 provokator atau yang disebut "hijrat" oleh pemerintah China, serta 72 orang yang punya hubungan dengan para "hijrat". Pemerintah juga tahu lokasi mereka yang memakai tagar-tagar yang dianggap berbahaya.

Meski demikian, belum jelas bagaimana pemerintah China mendapatkan data dari Zapya. Pihak pengembang Zapya juga tidak mau memberi komentar soal dokumen rahasia yang bocor itu.

"Dokumennya tidak menjelaskan abagaimana pemerintah mendapatkan data pengguna dari Zapya," jelas ICIJ. "Dokumen-dokumen itu tidak memberikan tanda bahwa perusahaan terkait bekerja sama dengan otoritas China."

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang digelar di sela-sela konferensi G-20 ini, diharapkan dapat meredakan ketegangan dagang antara AS dan Cina yang beberapa waktu ini turut mempengaruhi perekonomian kedua negar...

2 dari 3 halaman

Database Informasi

Warga muslim Uighur melakukan aksi protes menentang tekanan pemerintah China (AP)

Pengawasan massal yang terjadi ini menggarisbawahi kemampuan pemerintah China untuk mengawasi tindakan orang banyak. Pakar pun khawatir China berniat mengekspor kemampuan pengawasan mereka ke luar negeri.

"Dengan sistem informasi digital ini, (Pemerintah China) percaya mereka bisa benar-benar mengetahui apa yang seseorang lakukan, apa yang orang itu percaya, apa yang mereka lakukan tiap hari? Bagaimana kelakuan mereka? Apa yang mereka ucapkan ketika tak ada yang mendengarkan?" ujar Adrian Zenz, pakar kebijakan Xinjiang dan China.

Tak hanya aplikasi, dokumen Human Rights Watch juga menguak program Integrated Joint Operations Platform (IJOP) milik pemerintahan China. Program itu mengandung data-data pribadi masyarakat Uighur.

"Sumber-sumbernya termasuk dokumen identifikasi nasional, checkpoint Xinjiang yang tak terhitung, kamera sirkuit tertutup yang punya pengenal wajah, spyware "Wi'Fi sniffers" yang yang dipaksa polisi agar diinstal etnis Uighur agar bisa mengumpulkan informasi di smartphone dan komputer, dan paket pengiriman," jelas ICIJ.

3 dari 3 halaman

Bantahan Pemerintah China

Presiden China Tiba di Hong Kong — Presiden Cina Xi Jinping seusai berbicara kepada awak media di Bandara Internasional Hong Kong, Kamis (29/6). Selama sepekan terakhir, Kepolisian Hong Kong sudah melakukan berbagai antisipasi terkait kunjungan Presiden Xi Jinping. (AP Photo/Kin Cheung)

Selain teknologi mata-mata, dokumen ICIJ juga mengungkap betapa ketatnya "tempat pelatihan vokasi" di Xinjiang. Para peserta pelatihan pun hanya boleh menelepon keluarga selama satu kali seminggu, bahkan peserta dilarang berganti tempat duduk.

Apa yang China sebut lokasi pelatihan itulah yang dipandang kelompok HAM sebagai kamp detensi Muslim Uighur.

Pihak China membantah dan menyebut "tempat pelatihan" itu memiliki niat baik, yakni melatih peserta di kehidupan sehari-hari. Pemerintah pun memberi bantuan jika peserta pelatihan punya anak.

Namun, pihak China menolak mengatakan dokumen-dokumen rahasia soal kemah detensi itu adalah berita palsu. Media asing pun diminta bertanya langsung ke sumber resmi pemerintah.

"Apa yang disebut dokumen-dokumen bocor ini adalah murni karangan dan berita palsu. Ada banyak dokumen berwenang di China untuk menjadi referensi masyarakat China dan media asing yang ingin tahu tentang pendidikan vokasi dan pusat-pusat pelatihan," ujar Kedutaan Besar China di Inggris.

Berusia Empat Tahun, Fu Bao akan Dipindahkan ke Pusat Konservasi dan Penelitian Panda Raksasa

Orang-orang merayakannya di bawah bubuk warna-warni setelah menyelesaikan Colour Run 5 km di Beijing pada 20 April 2024. (JADE GAO/AFP)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi (kiri) usai melakukan pertemuan bilateral di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (18/4/2024). (merdeka.com/Imam Buhori)

China
Negara
Negara dengan penduduk terbanyak di seluruh dunia. Negara ini telah berganti nama menjadi Republik Rakyat Tiongkok.
Lihat Selengkapnya
China
Muslim Uighur
Xinjiang
Aplikasi mata-mata
Uighur