AS Gandakan Pembelian Kembali Obligasi, Ini Respons Purbaya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi langkah pemerintah Amerika Serikat (AS) yang meningkatkan pembelian kembali atau buyback obligasi pemerintah. Hal ini untuk meredam lonjakan imbal hasil atau yield obligasi di pasar keuangan.

Mengutip Antara, ditulis Jumat, (21/8/2026), langkah pemerintah AS itu, menurut Purbaya, kebijakan buyback yang telah lebih dulu diterapkan di Indonesia merupakan langkah yang sesuai dengan standar internasional dan dapat menjadi contoh bagi negara lain.

“Itu menunjukkan apa yang kita lakukan memang standar internasional. Mungkin Amerika niru kita juga, berhasil dia ikut,” tutur dia, dikutip dari Antara.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan sudah menerapkan kebijakan buyback Surat Berharga Negara (SBN). Kebijakan buyback tersebut dieksekusi melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Purbaya mengatakan, buyback itu memiliki tujuan yang sama dengan langkah yang ditempuh pemerintah AS, yakni menjaga likuiditas di dalam sistem perekonomian.

“Tapi jelas concern-nya sama, dia (AS) akan melakukan itu untuk menambah likuiditas di sistem perekonomian,” ujar dia.

Hal ini karena pemerintah perlu mengambil langkah yang diperlukan ketika likuiditas di pasar terganggu agar kondisi perekonomian tetap terjaga.

"Jadi kalau pemerintah melihat di mana-mana likuiditasnya terganggu, dia akan melakukan segala cara yang halal, yang bisa dilakukan untuk memastikan ekonominya tidak terganggu. Jadi yang kita lakukan sama dengan yang Amerika lakukan,” kata Purbaya.

Adapun Departemen Keuangan AS menggandakan nilai buyback surat utang pemerintah atau US Treasury dari maksimal US$ 2 miliar atau Rp 35,56 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.780) menjadi sedikitnya US$ 4 miliar atau Rp 71,12 triliun per operasi.

Langkah tersebut bertujuan meredam aksi jual masif, menjaga likuiditas pasar, serta menahan lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah AS berjangka panjang, khususnya tenor 10 hingga 30 tahun.

Sebelumnya, Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) melipatgandakan pembelian kembali atau buyback surat utang pemerintah dalam upaya menyeimbangkan pasar obligasi. Hal tersebut menyebabkan imbal hasil atau yield turun tajam di tengah tekanan pasar yang signifikan.

Mengutip CNBC, Kamis, (20/8/2026), di tengah tekanan pada pasar pendapatan tetap dan lonjakan imbal hasil ke tingkat yang belum pernah terjadi dalam hampir 20 tahun, pengumuman ini menyasar segmen pasar obligasi pemerintah atau treasury berdurasi lebih panjang yang sensitif.

Melalui program pembelian kembali yang dipercepat ini, Departemen Keuangan AS akan menyasar segmen pasar dengan tenor 10 hingga 20 tahun serta 20 hingga 30 tahun yang telah mengalami fenomena mogok beli sejak akhir Juni. Pemerintah akan melipatgandakan batas maksimal operasi pembelian kembali dari US$ 2 miliar atau Rp 35,54 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 17.770) menjadi US$ 4 miliar atau Rp 71,09 triliun.

Imbal hasil anjlok setelah pengumuman itu. Sementara kontrak berjangka atau futures pasar saham melonjak tajam.

Obligasi bertenor 10 tahun ditutup turun 5,7 basis poin menjadi 4,647% dan obligasi tenor 30 tahun turun 9 basis poin menjadi 5,196%. Satu basis poin setara 0,01%. Imbal hasil dan harga bergerak berlawanan arah.

Saat ditanya mengenai apakah masyarakat Amerika Serikat perlu khawatir pasar obligasi, Presiden AS Donald Trump menilai tidak perlu.

Perubahan ini akan dimulai pada 9 September, dan berlaku hingga 4 November. “Peningkatan skala operasi pembelian kembali ini mencerminkan keinginan Departemen Keuangan untuk memberikan dukungan likuiditas yang lebih besar pada sektor obligasi berjangka waktu lebih panjang, di mana terdapat minat yang kuat dan konsisten dari pelaku pasar.

Hal ini dibuktikan oleh besarnya volume penawaran berkualitas tinggi yang secara rutin diterima Departemen Keuangan dalam operasi pembelian kembali obligasi jangka panjang,” demikian dari pernyataan Departemen Keuangan AS.

Pada intinya, langkah ini berarti Departemen Keuangan AS akan menjadi pembeli yang lebih besar untuk obligasi lama dengan durasi panjang, sehingga menyediakan likuiditas bagi segmen pasar yang secara historis menunjukkan permintaan tinggi.