Pengangguran Sarjana Tembus 1 Juta Orang, Kemnaker Ungkap Biang Keroknya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai ketidaksesuaian antara keterampilan angkatan kerja dan kebutuhan dunia usaha (skill mismatch) menjadi faktor utama di balik tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, jumlah pengangguran berlatar belakang pendidikan tinggi (Diploma IV, S1, S2, hingga S3) tercatat mencapai 1.033.182 orang. Angka ini menyumbang sekitar 14,31% dari total 7,22 juta pengangguran di tingkat nasional.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, menjelaskan sejumlah pemicu maraknya lulusan perguruan tinggi yang belum terserap pasar kerja.

"Fenomena pengangguran lulusan perguruan tinggi disebabkan adanya mismatch antara kompetensi jabatan dengan keterampilan yang dimiliki, hingga rendahnya literasi digital dan soft skills," kata Anwar Sanusi dikutip dari Antara, Kamis (13/8/2026).

Anwar menuturkan, tantangan ini semakin berat karena laju pertumbuhan lapangan kerja formal relatif lambat, sementara jumlah lulusan baru (fresh graduate) terus membengkak setiap tahun.

"Pertumbuhan lapangan kerja formal belum sebanding dengan jumlah lulusan baru, ditambah preferensi lulusan yang cenderung menunggu pekerjaan formal tertentu," ujar dia.

Ia juga menyoroti cepatnya transformasi industri dan kemajuan teknologi yang belum diimbangi secara optimal oleh sistem pendidikan maupun pelatihan kerja. Alhasil, banyak lulusan kampus belum membekali diri dengan kemampuan yang sesuai dengan dinamika kebutuhan pasar.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, mengungkapkan bahwa minimnya pengalaman kerja, sertifikasi profesi, serta penguasaan soft skills turut menghambat penyerapan tenaga kerja terdidik.

"Sektor yang paling merasakan tantangan ini adalah sektor industri padat teknologi. Di beberapa kawasan industri, seperti di Batam misalnya, investasi yang masuk membutuhkan kualifikasi yang sangat spesifik," kata Faried.

Ketimpangan ini membuat pihak industri tidak mampu menyerap tenaga kerja secara optimal lantaran ketersediaan calon pekerja lokal yang memenuhi kriteria spesifik tersebut masih terbatas.

Guna mengatasi persoalan mismatch ini, Kemnaker terus mendorong berbagai langkah strategis. Di antaranya menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan standar kompetensi industri, memperkuat keterlibatan sektor usaha dalam proses pembelajaran, serta meningkatkan kapasitas tenaga pendidik.

"Selanjutnya, perluasan praktik kerja dan pengalaman industri bagi siswa, serta evaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan kebutuhan tenaga kerja, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja," tutupnya.