Muzani Sebut Penghuni Lapas Cibinong Seharusnya Tak Dapat Fasilitas Mewah

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Ahmad Muzani menilai fasilitas mewah ditemukan di Lapas Kelas IIA Cibinong tidak seharusnya diterima penghuni lapas. Temuan fasilitas mewah seperti vila hingga mini golf diungkapkan Ombudsman saat melakukan inspeksi mendadak.

"Saya prihatin dengan kondisi tersebut karena yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan,” kata Muzani usai peluncuran buku Sejarah MPR dan Risalah Perubahan UUD 1945 di Gedung Merdeka, Bandung, Minggu (27/9/2026).

Namun Muzani mengaku belum mengetahui apakah bangunan tersebut benar merupakan rumah dinas pejabat lapas seperti yang disampaikan pihak lapas. Karena itu, dia memilih tidak berspekulasi mengenai fungsi bangunan tersebut.

“Saya tidak tahu karena rumah dinas lapas itu kan biasanya enggak jauh-jauh dari situ, apakah benar apa enggak saya tidak bisa komentar karena saya enggak paham,” ujar dia.

Dia meminta kementerian atau lembaga terkait menjelaskan secara terbuka fasilitas yang memang diperuntukkan bagi penghuni lapas. Menurut Muzani, penjelasan tersebut penting agar masyarakat mengetahui fasilitas dan sarana yang seharusnya diterima warga binaan.

"Saya kira itu ada baiknya juga kementerian ataupun lembaga yang bersangkutan menjelaskan tentang beberapa fasilitas, sarana yang didapatkan oleh seorang penghuni lapas di lapas itu sendiri,” kata Muzani.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi menonaktifkan lima pejabat struktural Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong. Langkah tegas ini diambil sebagai buntut dari temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan fasilitas mewah hingga minuman keras di dalam penjara.

Inspektur Jenderal Kemenimipas, Komjen Pol Rudi Setiawan, mengonfirmasi jajaran pimpinan yang dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas (Kalapas) Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) I Gusti Bagus Widya Putra, Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Adi Nugroho.

Dua pejabat lainnya yaitu Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) Yhosep Jhon Ferry, serta Kepala Urusan Umum Deni Sugiarto.

"Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” kata Rudi kepada wartawan, Sabtu (26/9/2026).

Rudi menjelaskan, kelimanya kini harus menjalani pemeriksaan intensif untuk mengusut tuntas kronologi serta penyebab di balik keberadaan berbagai fasilitas tidak sah tersebut.

Sejumlah temuan Ombudsman yang kini masuk dalam materi penyelidikan internal mencakup keberadaan minuman keras, area yang diduga sebagai tempat fitness, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya di area lapas.

“Kami lakukan pemeriksaan supaya kita bisa menemukan peristiwanya, kemudian melihat siapa yang harus bertanggung jawab. Tentunya hal paling penting kita memperbaiki tata kelola yang harus dilaksanakan Lapas Kelas IIA Cibinong,” ujar Rudi.

Saat ini tim internal Kemenimipas masih terus melakukan investigasi komprehensif. Rudi pun meminta publik bersabar menunggu penanganan kasus tersebut hingga selesai secara transparan.

“Kita terus menyampaikan update dan kita lakukan pemeriksaan supaya kita bisa menemukan peristiwanya,” tandasnya.