DJP Mulai Terapkan Pajak Minimum Global 15%

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai menerapkan kebijakan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) dengan tarif 15 persen sejak September 2026. Kebijakan ini menyasar perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi tahunan di atas 750 juta euro guna mencegah praktik penghindaran pajak lintas negara.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, hingga saat ini sebanyak 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk maupun anak perusahaan multinasional di Indonesia telah mendaftarkan diri secara sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak minimum global tersebut.

“Sebanyak 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk ataupun entitas anak yang berkedudukan di Indonesia sudah secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak global,” ujar Bimo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Bimo menjelaskan, berdasarkan pemetaan data Country-by-Country Report 2023, DJP mengidentifikasi kelompok korporasi multinasional dengan omzet konsolidasi di atas 750 juta euro. Populasi tersebut mencakup 37 entitas induk dalam negeri beserta 1.721 anak usaha, serta 1.717 entitas induk luar negeri beserta 4.688 anak usaha.

Melalui penerapan GMT, pemerintah mematok tarif pajak efektif minimum sebesar 15 persen bagi perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria. Selain pembayaran pajak, ketentuan ini juga mewajibkan perusahaan terkait untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) khusus dan Global Information Return.

Bimo menegaskan, kebijakan tersebut dirancang untuk menciptakan kesetaraan iklim usaha (level playing field) antara perusahaan multinasional dan pelaku usaha domestik. Selama ini, perusahaan global berpotensi memanfaatkan celah perbedaan regulasi perpajakan antarnegara untuk menekan kewajiban pajaknya.

“Regulasi global minimum tax ini merupakan salah satu instrumen strategis untuk memastikan terciptanya kesetaraan iklim berusaha, sehingga korporasi global tidak lagi memanfaatkan celah regulasi untuk meminimalkan kontribusi pajak,” kata Bimo.

Lebih lanjut, ia membandingkan tarif minimum global sebesar 15 persen dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) beromzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Menurutnya, implementasi GMT diharapkan memastikan perusahaan raksasa multinasional turut memberikan kontribusi yang adil terhadap perekonomian nasional.

Bimo menambahkan bahwa kebijakan ini sekaligus memperkuat kedaulatan fiskal dan mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemerataan layanan publik di seluruh Indonesia.