Jadi Barang Bukti Kasus Tambang, Kementerian ESDM Cari Pemilik Kapal KM JOI I

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mencari pemilik sah Kapal KM JOI I yang menjadi barang bukti dalam penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara.

Pihak yang merasa memiliki hak atas kapal tersebut diberi waktu hingga 13 Juli 2026 untuk menunjukkan dokumen kepemilikan sebelum proses pelelangan dilakukan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengatakan pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat maupun pihak lain yang memiliki hak atas KM JOI I untuk menyampaikan bukti kepemilikan yang sah.

“Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak setiap pihak. Karena itu, kami membuka kesempatan kepada masyarakat atau pihak yang merasa memiliki hak atas Kapal KM JOI I untuk menyampaikan bukti kepemilikan yang sah,” kata Jeffri dikutip dari laman Kementerian ESDM, Kamis (9/6/2026).

Menurut Jeffri, langkah tersebut menjadi bagian dari proses penanganan dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak setiap pihak.

KM JOI I sebelumnya diamankan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bangka Belitung di Dermaga Tanjung Tuing, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, pada 5 Februari 2025.

Kapal tersebut kemudian diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ESDM untuk kepentingan penyelidikan.

Berdasarkan dokumen penyidik, KM JOI I merupakan kapal perikanan berbahan kayu dengan panjang sekitar 14 meter dan bobot 17 gross ton (GT).

Hasil pemeriksaan menunjukkan nama pemilik yang tercantum dalam dokumen kapal bukan merupakan salah satu awak yang diamankan saat operasi penindakan.

Saat ini, KM JOI I berada di bawah pengawasan Ditjen Gakkum ESDM dengan pengamanan dari Lanal Bangka Belitung.

Berdasarkan pemeriksaan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Pangkal Balam, kondisi fisik kapal telah mengalami kerusakan berat. Kondisi kapal diperkirakan hanya tersisa sekitar 30%.

Kapal juga sengaja dikandaskan karena mengalami kebocoran dan berisiko tenggelam apabila tetap berada di laut. Kerusakan tersebut membuat biaya penyimpanan dan perawatan terus meningkat.

Untuk mencegah penurunan nilai barang bukti, penyidik berencana mengajukan pelelangan KM JOI I melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang.

Proses tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023.

Hasil pelelangan KM JOI I nantinya akan digunakan sebagai alat bukti pengganti dalam proses peradilan.

Sebelum pelelangan dilakukan, Ditjen Gakkum ESDM memberikan kesempatan kepada pihak yang mengaku sebagai pemilik sah untuk menyampaikan klarifikasi dengan membawa dokumen asli kepemilikan serta dokumen pendukung lainnya.

Kesempatan tersebut juga diberikan kepada lembaga perbankan maupun perusahaan pembiayaan yang memiliki hak tanggungan atau hipotek atas kapal tersebut.

“Penyampaian klarifikasi diberikan paling lambat tujuh hari kalender sejak tanggal pengumuman diterbitkan, tanggal 6 Juli hingga 13 Juli 2026,” ujar Jeffri.

Apabila hingga batas waktu tersebut tidak terdapat pihak yang dapat membuktikan hak kepemilikan secara sah, penyidik akan melanjutkan proses pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditjen Gakkum ESDM menyatakan langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah juga memastikan pengelolaan barang bukti tetap memberikan ruang bagi masyarakat maupun pihak terkait untuk memperoleh perlindungan atas hak kepemilikan yang dapat dibuktikan secara hukum.