PLN Bidik 10.068 Desa Teraliri Listrik hingga 2029

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) memastikan program listrik desa akan menjangkau 10.068 lokasi hingga 2029. Program tersebut didanai melalui anggaran yang dialokasikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) sebagai bagian dari upaya memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah yang belum terlayani.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, program tersebut mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 316 Tahun 2025 yang menjadi peta jalan pelaksanaan listrik desa periode 2025–2029.

Ia menargetkan, seluruh 10.068 lokasi yang masuk dalam roadmap listrik desa telah memperoleh akses listrik pada 2029 sehingga masyarakat yang selama ini belum menikmati layanan kelistrikan dapat memperoleh pasokan listrik secara andal.

"Untuk itu harapannya adalah di tahun 2029 tadi ada total 10.068 lokasi ini yang kemarin masih dalam suasana yang gelap bisa terang,” ujar Darmawan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR, Kamis (2/7/2026).

Melalui program itu, PLN menargetkan, penyambungan listrik bagi 735.658 rumah tangga yang tersebar di sekitar 5.700 desa. Untuk mendukung pelaksanaannya, PLN telah memetakan seluruh lokasi menggunakan sistem informasi geografis (GIS), termasuk menyusun rencana anggaran biaya, kebutuhan jaringan, gardu distribusi, hingga pembangkit listrik tenaga surya di wilayah yang belum terjangkau jaringan.

“Dan ini asalnya adalah dari penerbitan anggaran belanja tambahan yang menjadi bagian mata anggaran di Kementerian ESDM,” ujar dia.

Pada tahun anggaran 2025, pemerintah menugaskan PLN membangun jaringan listrik di 1.516 lokasi dengan anggaran Rp 3,6 triliun yang bersumber dari tambahan anggaran belanja Kementerian ESDM. Hingga 27 Juni 2026, sebanyak 1.433 lokasi telah selesai dikerjakan, sedangkan sisanya masih dalam tahap penyelesaian.

Sementara itu, pada tahun anggaran 2026, program akan dilanjutkan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup 1.520 lokasi dengan anggaran Rp 4,15 triliun, sedangkan tahap kedua menyasar 1.272 lokasi dengan anggaran Rp 3,36 triliun.

Menurut Darmawan, pelaksanaan program menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan. Pembangunan jaringan dilakukan hingga ke wilayah terpencil di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara, Bangka Belitung, dan Lampung yang memiliki akses medan cukup sulit.

Ia menuturkan keberhasilan pembangunan listrik desa tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat desa, hingga masyarakat setempat yang ikut membantu proses pembangunan di lapangan.

“Kami menjalankan tugas ini bukan sendirian. Program ini berjalan berkat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati listrik,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat pada 2029. Program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memastikan pemerataan akses energi hingga wilayah terpencil.

Dalam pemaparannya, Bahlil menyebut, anggaran untuk program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) mencapai Rp 520 miliar. Sementara itu, pembangunan infrastruktur listrik desa diusulkan memperoleh anggaran sekitar Rp 9,75 triliun.

“Dan perintah Bapak Presiden, tahun 2029-2030 semua listrik di desa-desa atau dusun-dusun yang belum ada (listrik),  InsyaAllah doakan mohon dukungan dari Bapak-Ibu anggota Komisi XII untuk bisa kita selesaikan. Agar mereka juga merasakan bagian daripada kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, ditulis Selasa, (16/6/2026).

Menurut dia, tantangan elektrifikasi nasional masih cukup besar. Saat ini masih terdapat lebih dari 10.000 titik yang belum menikmati akses listrik, terdiri dari sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun.

Temuan tersebut, lanjut Bahlil, semakin terlihat setelah dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Indonesia timur. Di beberapa lokasi, terutama pulau-pulau terpencil, masyarakat masih hidup tanpa pasokan listrik yang memadai.

“Dan setelah kemarin saya ke kawasan timur, itu ternyata masih ada juga. Ada pulau, ada storage, enggak ada listrik. Coba bayangkan saja,” ujarnya.

Ia menyebut, kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Karena itu, pemerintah akan menambah cakupan pembangunan jaringan dan infrastruktur kelistrikan agar seluruh wilayah dapat terlayani.

“Jadi ada sebagian di Sulawesi, ada sebagian di Maluku, ada sebagian di Papua. Jadi ini nambah. Nanti kita akan dorong, kita akan bangun,” ucapnya.