Danantara Buka Suara soal Isu Perombakan Direksi Bank Himbara

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan keterbukaan dalam melakukan koordinasi dan konsultasi untuk memperkuat tata kelola Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pernyataan ini disampaikan CEO Danantara Rosan Roeslani saat menanggapi dinamika terbaru terkait pembicaraan soal kepemimpinan di bank-bank pelat merah. Di mana, ada pernyataan jika akan ada pergantian jajaran direksi bank-bank yang tergabung dalam Himbara.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, bahwa Danantara sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara belum membahas perubahan struktur direksi. “Kami di Danantara sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara sejauh ini tidak ada perbincangan mengenai hal itu,” ujar Rosan di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Ia menambahkan bahwa Danantara selalu terbuka untuk berkoordinasi dan konsultasi jika ada hal yang perlu dilakukan perbaikan terhadap Himbara. Namun, hingga saat ini belum ada agenda khusus yang mengarah pada pergantian jajaran pimpinan bank-bank BUMN tersebut.

“Kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan. Tapi pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu,” katanya.

Pernyataan keterbukaan tersebut mencerminkan pendekatan Danantara dalam menjalankan peran strategisnya, termasuk dalam memperkuat sinergi dan tata kelola di jaringan perbankan BUMN.

Pernyataan Rosan tersebut muncul di tengah komentar Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya menyebut Presiden Prabowo Subianto berencana mengganti jajaran direksi bank Himbara yang dinilai merugikan negara.

Menurut Sjafrie, langkah tersebut diperlukan agar bank-bank milik negara dapat bekerja lebih efektif dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Ia menilai masih ada sejumlah bank negara maupun BUMN lain yang belum memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara.

Sjafrie juga menyoroti kinerja sebagian jajaran direksi yang dinilai tidak maksimal, bahkan cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Kondisi inilah yang disebut menjadi alasan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di bank-bank BUMN.

Ke depan, pemerintah disebut akan menerapkan proses seleksi yang lebih ketat dalam memilih direksi bank negara dan BUMN lainnya, dengan mempertimbangkan kapasitas intelektual serta rekam jejak pengalaman profesional.

Sebagai informasi, Himbara merupakan akronim dari Himpunan Bank Milik Negara, yakni sinergi antarlembaga perbankan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digagas oleh Kementerian BUMN.

Istilah Himbara mulai digunakan sejak era Menteri BUMN Rini Soemarno yang menjabat pada periode 2014–2019. Kehadiran Himbara memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, jaringan Himbara juga berfungsi sebagai sarana utama penyaluran berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat. Program tersebut antara lain Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.

Adapun bank-bank yang tergabung dalam Himbara meliputi Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).