Incar Pemasukan Investasi, PLN Permudah Akses Listrik bagi Investor

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan penandatanganan Adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyediaan Tenaga Listrik dan Percepatan Investasi di Sektor Ketenagalistrikan.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Tirta Nugraha Mursitama, menyebut kolaborasi PLN dengan pemerintah menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem investasi nasional.

Dengan memberikan kemudahan bagi para investor potensial dalam mengakses layanan kelistrikan yang andal, efisien, dan terintegrasi guna mempercepat realisasi proyek.

“Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan koordinasi dan sinergi dengan semua pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun akademisi," ujar Tirta dalam siaran pers resmi PT PLN (Persero), Kamis (23/10/2025).

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Prianto menyampaikan, pihaknya siap mendukung iklim investasi yang kondusif dan mempercepat proyek strategis nasional melalui penyediaan pasokan listrik andal bagi seluruh sektor bisnis.

"Sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para investor, PLN memastikan ketersediaan daya dan dukungan kelistrikan yang andal untuk menunjang kebutuhan investasi di tanah air," kata Adi.

Adi menjelaskan, adendum ini memperkuat PKS PLN-Kementerian Investasi/BKPM yang telah terjalin sejak 2024.

Kedua pihak sepakat membentuk Liaison Officer Desk PLN di kantor BKPM sebagai pusat one-stop electricity solution. Untuk memudahkan calon investor mengakses informasi ketenagalistrikan serta koordinasi terkait ketersediaan dan pembangunan infrastruktur listrik.

"Melalui integrasi ini, PLN bersama BKPM berupaya menghadirkan layanan yang efisien, transparan, dan memberikan kepastian bagi investor strategis dalam mengambil keputusan bisnis," lanjutnya.

Kolaborasi ini juga membuka peluang investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT), atau energi hijau. Sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76 persen atau 52,9 GW berasal dari EBT dan storage.

RUPTL ini menjadi fondasi strategis untuk pengembangan energi bersih di Indonesia, sekaligus memperkuat kemandirian energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"RUPTL hijau ini menghadirkan kepastian dan kemudahan bagi investor, sekaligus mendorong pengembangan proyek energi bersih yang berkelanjutan di seluruh Indonesia," pungkas Adi.