Suahasil Nazara Mengundurkan Diri sebagai Wakil Komisaris Utama PLN

Liputan6.com, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengumumkan berakhirnya masa jabatan anggota dewan komisaris PLN pada 14 September 2026 yakni Suahasil Nazara.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Rabu (23/9/2026), PLN menyampaikan berakhirnya masa jabatan Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan. Hal ini sesuai Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029 pada 14 September 2026 yang mengangkat Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Selain itu, surat pengunduran diri pada 14 September 2026.

Sekretaris Perusahaan PLN Yuliandra Syahrial Nurdin menuturkan, seiring dampak kejadian informasi atau fakta material itu tidak terdapat dampak material terhadap perseroan atas informasi dimaksud.

“Perseroan akan tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik,” tulis Yuliandra.

Seiring pengunduran diri Suahasil Nazara, susunan dewan komisaris perseroan antara lain:

1.Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Burhanuddin Abdullah

2.Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris

3.Ahmad Erani Yustika sebagai Komisaris

4.Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris

5.Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris

6.Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen

7.Mutanto Juwonos sebagai Komisaris Independen

8.Andi Arief sebagai Komisaris Independen

9.Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

Sebelumnya, Suahasil Nazara memastikan pemerintah akan tetap menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen setelah dirinya dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Hal tersebut disampaikan Suahasil seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Saat ditanya mengenai target defisit APBN ke depan, Suahasil memberikan jawaban tegas.

"Defisit akan tetap di bawah 3 persen,"jelas dia.

Selain menjaga defisit, Suahasil menyebut Presiden Prabowo memberikan arahan agar Kementerian Keuangan terus menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.

Menurut dia, APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus mampu menjalankan berbagai program prioritas pemerintah. Karena itu, pengelolaan APBN harus dilakukan secara sehat sekaligus dapat dipercaya.

"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya," kata Suahasil.

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan akan melanjutkan upaya menjaga keuangan negara dengan mengarahkan APBN agar mampu mendukung pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

Suahasil juga menegaskan efisiensi anggaran tetap menjadi bagian dari pengelolaan APBN. Namun, efisiensi menurutnya tidak semata-mata berarti memangkas belanja.

"Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang, output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.