Pemerintah Bayar Rp 331,4 Triliun Subsidi dan Kompensasi ke Pertamina-PLN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan angka pembayaran subsidi dan kompensasi ke BUMN. Total Rp 331,4 triliun sudah dibayarkan ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Suahasil mengungkapkan angka tersebut merupakan realisasi pembayaran subsidi-kompensasi per Agustus 2026. Jumlah Rp 331,4 triliun juga setara dengan 74,2% dari alokasi di APBN 2026.

"Realisasi subsidi dan kompensasi sudah kita bayarkan Rp 331,4 triliun, dan pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan, dan pembayaran subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Rinciannya, pemerintah membayar kompensasi senilai Rp 154,4 triliun dan subsidi sebesar Rp 177,1 triliun. Angka pembayaran subsidi dan kompensasi itu lebih tinggi Rp 100 triliun dari periode yang sama tahun lalu.

"Tahun lalu sampai dengan akhir Agustus yang sudah dibayarkan ke PLN dan Pertamina itu Rp 218 triliun, tahun ini sampai dengan Agustus yang sudah dibayarkan itu Rp 331 triliun, Rp 100 triliun lebih, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu," ungkap Suahasil.

"Ini tentu kita maksudkan supaya PLN dan Pertamina memiliki keleluasaan cash, supaya bisa terus menyediakan barang-barang yang memang harganya diatur oleh pemerintah, barang-barang yang harga bersubsidi," dia menambahkan.

Konsumsi Barang Subsidi Naik

Suahasil mencatat konsumsi masyarakat terhadap produk bersubsidi pemerintah terpantau naik hingga Agustus 2026. Adapun, barang-barang tersebut mencakup BBM, LPG, tarif listrik subsidi, pupuk subsidi, hingga debitur kredit usaha rakyat (KUR).

Rinciannya, realisasi BBM subsidi tembus 11,57 juta kiloliter (KL) atau naik 8,8% dari tahun lalu 10,63 juta KL. Realisasi LPG subsidi 3 kilogram 5,04 juta ton atau naik 2,6% dari tahun lalu sebesar 4,91 juta ton.

Lalu, 43,3 juta pelanggan menikmati tarif listrik bersubsidi atau naik 2,1% dari 42,4 juta pelanggan di 2025. Pupuk bersubsidi disalurkan 6,1 juta ton naik 23,4% dari 4,9 juta ton Agustus 2025. Serta, ada 3,3 juta debitur KUR baik 5,9% dari 3,1 juta debitur KUR tahun lalu.

"Ini yang saya maksudkan ekonominya berjalan terus, salah satunya didukung oleh barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah. Memang ada subsidi, kompensasi yang kita bayarkan, dan tahun ini pun kita bayarkan lebih tinggi dibandingkan pembayaran subsidi dan kompensasi tahun 2025," bebernya.

Suahasil Nazara Ungkap Kondisi APBN

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per Agustus 2026. Hasilnya, pendapatan dan belanja negara sesuai rencana dan defisit diklaim dalam batas aman.

Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) edisi perdana Suahasil sebagai Menteri Keuangan. Dia menegaskan APBN tetap dalam kondisi yang kuat dengan keseimbangan primer yang positif.

"Kalau kita lihat APBN kita tentu gambar besarnya adalah pendapatan, belanja dan oembiayaan. Di akhir Agustus 2026 kinerja APBN kita itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkndali," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Dalam paparannya, Suahasil menampilkan Pendapatan Negara tembus Rp 2.056,6 triliun atau 65,2% dari target sepanjang 2026. Angka tersebut naik 25,4% secara tahunan atau year on year (yoy).

Kemudian, belanja negara terkendalibdi angka Rp 2.295,7 triliun atau 59,7% dari target sepanjang tahun. Jumlah itu naik 17,1% secara tahunan.

Angka defisit APBN per Agustus 2026 juga diklaim pada kondisi terkendali pada angka Rp 240,1 triliun atau 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Suahasil mencatat keseimbangan primer di angka Rp 154 triliun.

"Ini artinya memang perjalanan APBN nya relatively on track. Pendapatan negara Rp 2.055,6 triliun, 65% dari target, belanja negaranya Rp 2.295 (triliun), maka defisitnya adalah Rp 240,1 triliun yang artinya asalah 0,93 persen dari PDB kita," jelas Suahasil.