PPATK Temukan Aliran Dana Hasil Pencucian Uang untuk Pembiayaan Pemilu

Liputan6.com, Jakarta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana hasil dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang digunakan untuk pembiayaan pemilu. Kabarnya, temuan ini juga terjadi sejak beberapa periode pemilu yang telah dilakukan.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan kalau potensi penggunaan dana pencucian uang itu sudah dikantongi pihaknya. Bahkan, secara berkala juga sudah dilakukan pelaporan ke DPR RI maupun ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Itu sudah kita lakukan riset juga dengan KPU dan Bawaslu, alhamdulillah hasilnya memang kita melihat potensi itu ada, dan faktanya memang potensi (pendanaan pemilu) itu ada," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (14/2/2023).

Ivan menjelaskan, temuan ini juga sejalan dengan kasus-kasus yang ditangani baik pleh PPATK ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Temuan itu juga berdasar pada kajian yang dilakukan PPATK beberapa waktu sebelumnya.

"Faktanya memang memiliki korelasi dengan temuan PPATK pada saat PPATK melakukan kajian pada saat yang bersangkutan dan oknum tertentu itu mengikuti kontesatasi politik periode-periode sebelumnya," sambungnya.

Kendati begitu, Ivan enggan menyebut berapa angka dana hasil TPPU yang digunakan untuk mendanai kontestasi politik tersebut. Namun, taksirannya mencapai triliunan rupiah.

Gandeng Bawaslu dan KPU

Pada kesempatan itu, Ivan menegaskan kalau pihaknya menjalin Bawaslu dan KPU dalam menangani perkara tersebut. Beberapa diantaranya mengenai temuan-temuan dari PPATK.

"Terkait dengan isu pada saat acara dengan Bawaslu dan KPU, kita ada kerja sama dengan Bawaslu dan KPU, ini sudah berlamgsung beberapa tahun di beberapa kali putaran pemilu di periode sebelumnya," kata dia.

"Dan sudah kami seirng laporkan ke forum terhormat ini (DPR RI) dan sudah juga kami buka bagaiamana PPATK aktif kerja sama dengan Bawaslu dan KPU terkait bagaimana potensi TPPU ini agar tidak menjadi bagian dari bagian pendanaan pemilu," tambah Ivan.